Clarity Searching

0
23

Oleh: Sumanto Al Qurtuby

SK Menteri Agama No 2 tahun 1996 tentang Kampanye Bahaya Laten Komunias (Balatkom) sungguh luar biasa. Melebihi SK Tuhan. Bayangkan saja, dengan senjata SK, mampu menggerakkan massa IAIN (Walisongo Semarang, red) untuk berkampanye. Cuman disayangkan, niat baik kampanye, justru jadi ajang kegaduhan. Saya nggak tahu, mengapa jadi ribut layaknya pesta ndangdut. Tapi yang jelas, antara pemerintah (dalam hal ini Bakortanasda) dengan mahasiswa, tidak satu rel.

Tulisan ini tidak bermaksud memperpanjang diskusi kampanye Balatkom. Hanya sedikit menyingguh soal geger komunis. Meskipun saya sendiri belum tahu, komunis beneran di Indonesia sekarang ini, ada atau tidak. Sebab, ditengah gencarnya tuduhan komunisme, disitu justru pemerintah pusing sendiri untuk menunjukkan mana komunisnya. Bagi orang awam, mungkin sangat ketakutan mendengar komunis kambuh lagi. Tapi bagi mereka yang sedikit melek, justru akan tersenyum mendengarnya. Bahkan tertawa. Why not?

Komunis itu seperti anjing, umpatan. Sabda Romo Mangun. Ya, tidak beda dengan orang Jawa Timur yang bilang dancuk, jangkrik. Atau, fuck you bagi orang bule. Sekadar ucapan kasar, karena tidak senang pada kelompok tertentu. Dan, itu bukan hal baru. Sudah klasik. Hitler, kalau tidak suka dengan musuhnya, ya bilang komunis. Amerika, kalau borjuis nggak suka pada lawannya, juga akan menuduh musuhnya komunis. Zaman kolonial dulu juga begitu. Kalau Belanda atawa Jepang nggak suka dengan kita, aklan di-stempel komunis. Contohnya, Bung Karno dan Bung Hatta. Dia itu komunis, versi Belanda. Buktinya, beliau dibuang ke Digul. Digul itu tempat pembuangan komunis.

Demam PRD
Indonesia itu Negara yang kuat, tangguh. Tapi, juga lucu. Penuh dagelan didalamnya. Betapa tidak, PRD dituduh komunis hanya karena menganggapa Pancasila sebagai sosial demokrasi kerakyatan. Padahal, dulu Bung Hatta bilang Pancasila itu sosialis Indonesia. Pak Prof Soepomo, mengatakan, dengan sosialisme kerakyatan. Atau Pak Harto, pada awal Orde Baru, menyampaikan, Pancasila dengan sosial religious. Lho! (maaf) beliau-beliau kok tidak disebut komunis. Bukan berarti saya menganjurkan. Namun, terlalu lugu (lucu dan wagu), kalau kita hanya berdebat istilah. Mubazir.

Wong Pancasila itu Marxis, Sosialis, jelas dan kiri. Karena yang membuat orang-orang kiri. Pak Syafruddin Prawironegara, Basuwedan, Hatta, Moh Yamin dan lain-lain, itu semua orang kiri. Tidak tengah, tidak kanan. Lho, sekarang kok justru kiri dicurigai. Dituduh komunis lagi. Ada ekstrem kanan lah, ekstrem kiri lah. Seperti Belanda saja yang selalu menggunakan senjata extremis untuk mengubur lawannya. Ini kan namanya lucu. Dagelan.

Ada lagi tuduhan yang super menggelikan. Dating dari Pak Syarwan Hamid (Kasospol ABRI). PRD itu identik PKI karena menggunakan struktur organisasi yang analog PKI. Dia menyamakan PPBI-PRD dengan SOBSI-PKI, Jakker-PRD dengan Lekra-PKI, STN-PRD dengan BTI-PKI dan SMID-PRD dengan CGMI-PKI. Saya nggak habis pikir, gara-gara PRD yang membawahi organisasi buruh, seniman, tani atau mahasiswa yang kebetulan sama (atau disama-samakan) dengan struktur PKI, lalu dicap PKI. Logika dari mana, Bung.

Kalau begitu, mengapa NU, Muhammadiyah, PPP, PDI atau Golkar, tidak disebut PKI. Wong strukturnya sama, membawahi seluruh sektor masyarakat tersebut. Golkar, misalnya. Dia dibangun oleh kelompok-kelompok induk organisasi (kino) diantaranya SOKSI, Kosgoro, MKGR, Gakari dan sebagainya. Masing-masing dari kino-kino tersebut terdiri dari beberapa organisasi yang mengelompokkan hampir seluruh sektor masyarakat. Buruh, wanita, tani, seniman, mahasiswa, pemuda dan lain-lain ada didalamnya.

SOKSI memiliki Rukun Tani Indonesia (RTI), Lembaga Kebudayaan Republik Indonesia (Lekkri), Pelopor Pemuda Progresif Indonesia (PPPI), Pelopor Mahasiswa Sosialis (Pelmasi) dan lainnya. Kosgoro juga punya Persatuan Karyawan dan Buruh (Perkabu), Warga Tani Kosgoro, Wanita Kosgoro dan lain-lain. Sementara MKGR memiliki buruh MKGR, Tani MKGR dan lainnya. Demikian pula Gakari. Terdiri dari 12 organisasi yang menggarap hampir seluruh lapisan masyarakat. Kalau logika persamaan struktur organisasi yang dipakai. Apa bedanya PRD dengan Golkar?

Terakhir, yang juga dipakai pemerintah untuk menghantam PRD adalah pola aksi. Modus operandi. Pola aksi yang diterapkan PRD untuk mengkritik sistem dengan demonstrasi aksi massa. Yang melibatkan kelompok bawah, puritan. Kaum buruh, tani dan kaum miskin kota. PPBI (organisasi buruh versi PRD) tercatat memimpin aksi buruh PT Great River, PT Indo Shoes, PT Pipa Mas, PT Sritex dan lain-lain. Pola pengerahan massa inilah, lalu dicurigai aparat keamanan sebagai mirip cara-cara PKI. Ini lebih menggelikan dari yang tadi. Seolah-olah aksi masa itu monopoli komunis.

Pada zaman sahabat Nabi, dulu, sebelum Orde Baru lahir. Ada sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Salah seorang tokoh oposisi yang selalu menggerakkan massa untuk menentang Khalifah Usman. Karena Usman dianggapnya sangat mementingkan keluarganya dalam kinerja politiknya. Lalu, apakah Abu Dzar itu bapak PRD? Dengan sendirinya komunis. Ini persoalan biasa. Cara ini dilakukan karena saluran politiknya macet. Bagaimana buruh nggak aksi, wong gajinya saja standar lokal. Jangankan untuk menghidupi keluarga, untuk beli kaos kaki saja susah.

Umpamanya, bayangkan upah buruh kita itu terendah se-dunia setelah Ethiopia. Aksi massa itu tidak monopoli PRD/komunis. Kita tiap hari dengar aksi unjuk rasa dari buruh, atau warga yang tergilas bulldozer. Meskipun pemerintah menganggapnya cara-cara komunis. Padahal, Negara Indonesia itu sudah dewasa, 50 tahun lebih. Tapi, cara berpikirnya masih balita. Lantas, kita menganggap si A kiri, tapi tidak tahu kiri. Menuduh komunis, tapi menjalankan praktek komunis. Atau, mencegah komunis dengan cara/strategi komunis. Kalau aksi massa sebab menuntut hak makan, disebut komunis, bagaimana dengan mereka yang melakukan penggusuran tanah, pembongkaran paksa yang menangiskan umat?

Siapa pun akan setuju, diberantasnya komunis. Asal jelas kriteria-kriterianya. Apa dan siapa komunis itu? Komunis secara ideology atau praktek, gaya. Stayle. Sehingga, masyarakat awam seperti saya tidak bingung dengan ‘propaganda’ komunisme. Kita harus terbuka, transparan. Harus ada kejelasan (clarity searching). Sungguh disayangkan, pemerintah momvonis PRD sebagai PKI sebelum palu hakim diketuk. Ini kan pelecehan institusi dan tidak mendidik generasi muda. Apa mungkin ada udang dibalik penuduhan PRD? Mungkin saja.

Sayang, saya bukan Permadi. Yang jelas, kalau Yayuk Basuki melawan Stevi Graff, wajar. Tapi, kalau Mbak Yayuk melawan saya, mesti ada something. Cinta barang kali. Begitu pula dengan kita. Kalau Indonesia melawan Australia, logis. Sebab, sama-sama Negara besar. Tapi, kalau Indonesia, yang besar ini, melawan PRD yang supermikro? Mesti ada udang dibalik tepung! Wa Allahu ‘Alam. Semoga tidak salah tafsir lagi.

[Sumber: Justisia Edisi 9/Th. IV/1996]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here