DN Aidit dan Agama

0
186

Oleh: Yunantyo Adi

Redaktur sebuah harian, aktif di Komunitas Pegiat Sejarah (KPS) Semarang.

 

Dipa Nusantara (DN) Aidit, dalam pustaka Orde Baru sang ketua Partai Komunis Indonesia (PKI) 1952-1965 ini distigmakan sebagai tokoh komunis yang berperilaku bak mafia, perampok kejam, pembunuh sadis, dan sebagainya. Ia pun distigmakan sebagai tokoh komunis antiagama. Begitukah?

 

I

DIPA Nusantara lahir dari keluarga terpandang di Belitung, Sumatera Selatan, 30 Juli 1923. Ia merupakan anak sulung dari enam bersaudara, dua di antaranya adik tiri. (Tempo, 2010: 3). Nama yang diberikan ayahnya, Abdullah Aidit, pada waktu lahir adalah Achmad Aidit. Achmad kemudian mengubah nama menjadi Dipa Nusantara Aidit ketika dewasa.

Dari perkawinan dengan Mailan, Abdullah memiliki anak-anak yang bernama Achmad (DN) Aidit), Basri, Ibharim (meninggal dunia waktu dilahirkan), dan Murad. Abdullah selanjutnya menikah lagi dengan Marisah, lahirlah Sobron dan Asahan. Keenam anak itu menyandang nama belakang Aidit, nama keluarga, namun bukan nama marga. Dua anak lainnya, Rosiah dan Mohammad Thaib, adalah anak bawaan Marisah dari perkawinan sebelumnya. (Tempo, Ibid: 11).

DN Aidit memang dilahirkan dari keluarga terpandang. Sang ayah adalah seorang mantri kehutanan. Ibunya, Mailan, lahir dari keluarga ningrat. Ayah Mailan, Ki Agus Haji Abdul Rahman, adalah seorang tuan tanah. Sejauh jari menunjuk, itulah tanah mertua DN Aidit. Adapun sang ayah, Abdullah Aidit, merupakan anak dari Haji Ismail, pengusaha ikan yang lumayan sukses, memiliki puluhan sero (semacam tempat penangkapan ikan di laut) dan pemasok ikan terbesar ke pasar.

Walau dididik di sekolah Belanda, anak-anak Abdullah tumbuh dalam keluarga yang rajin beribadah. Abdullah adalah tokoh berpendidikan Islam di Belitung, pendiri Nurul Islam, dekat kawasan pecina kota itu, sekolah itu sampai kini masih berdiri. Ikut bergerilya di Solo dan Yogyakarta di masa revolusi. Pada tahun 1956 Abdullah menjadi DPR RI mewakilli golongan Angkatan 45.

Sepulang sekolah, DN Aidit dan adik-adiknya belajar mengaji, guru mereka adalah Abdurrachim, adik ipar Abdullah. Orang-orang di Jl Belantu mengenal DN Aidit sebagai tukang azan. Seperti sebagian besar wilayah Indonesia saat itu, Belitung juga belum punya pengeras suara guna mengumandangkan azan. DN Aidit kerap memintanya mengumandangkan azan lantaran suaranya keras.

Sobron Aidit paham betul bagaimana DN Aidit bersama lima saudaranya khatam mengaji. Ketika itu DN tinggal dengan pamannya yang biasa mereka panggil Busu Rkhman dan Busu Siti di Jl Belanto No 1 Pangjallalang, Tanjungpandan, Belitung. Kepada Busu Rakhmanlah DN Aidit belajar mengaji, setelah itu berpindah-pindah mengaji. (Budi Kurniawan dan Yani Andriansyah, 2005: 37).

Bersama Sobron dan adik-adiknya yang lain DN mengaji di surau. Pada bulan Ramadan mereka tarawih dan tadarus bersama. Kala khataman Alquran biasanya sajian beragam juadah melimpah, begitu pula dengan nasi kuning, panggang ayam, udang goreng, dan abon ikan. Sebagai anak sulung, DN Aiditlah yang kali pertama merasakan kemegahan khataman ini. DN Aidit tamat mengaji sebanyak tiga kali.

Saat pindah ke Batavia pada usianya yang ke-13 tahun untuk bersekolah dan kemudian masuk dalam gegap gempita dunia politik, menurut Sobron, DN Aidit selalu menyewa rumah dekat surau, walau ia tidak pernah dating sembahyang di surau dengan rumah tinggalnya itu (tapi di tempat lain, pen).

Pergaulan DN Aidit semasa di Belitung lebih maju daripada remaja seusianya. Selain gemar berkumpul dengan pelbagai kelompok remaja, ia juga bergaul dengan buruh di Gemeenschaappelijke Mijnbouw Maatschaooij Billiton. Pergaulan dengan buruh itu, menurut Murad Aidit, yang kelak menentukan jalan pikiran serta sikap politiknya setelah di Jakarta, hingga ia memimpin Partai Komunis Indonesia (PKI), berikutnya tenggelam dalam peristiwa di tahun 1965 yang kesohor dikenal dengan sebutan Gerakan 30 September (G30S) atau Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh). (Tempo, Op Cit: 17).

II

Tahun 1936, selepas lulus dari Hollandsch Inlandsche School atau HIS (setingkat sekolah dasar atau SD kalau sekarang), DN Aidit meninggalkan Belitung, menuju Batavia, untuk melanjutkan pendidikan.

Pendidikan HIS di Belitung itu merupakan jejang pendidikan tertinggi. Untuk melanjutkan sekolah ke jenjang sekolah menengah, remaja di Belitung harus merantau ke Medan atau Jakarta. DN Aidit lebih memilih ke Batavia.

Untuk diizinkan merantau, seorang remaja Belitung harus memenuhi empat syarat: bisa memasak sendiri, bisa mencuci pakaian sendiri, sudah disunat, dan khatam mengaji. Keempat syarat tersebut masa itu sudah dipenuhi DN Aidit. (Tempo, Ibid: 21-22).

Setibanya di Batavia dan ditampung di rumah Marto, seorang mantri polisi rekan bapaknya, pendaftaran MULO sudah ditutup, sehingga DN Aidit harus puas bersekolah di Middestand Handel School (MHS), sekolah dagang di Jl Sabang, Jakarta Pusat. Namun ia akhirnya tidak pernah menyelesaikan pendidikakn formal di MHS ini. (Tempo, Ibid: 22).

Gegap gempita situasi politik di Batavia menarik minat DN Aidit. Ia pertama-tama bergabung dengan Persatuan Timur Muda (Pertimu) pada tahun 1939, perkumpulan nasionalis ini dimotori Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) pimpinan Amir Sjarifuddin dan Dr Adenan Kapau (AK) Gani. Keterlibatan dalam perkumpulan inilah syahwat politik DN Aidit menjadi-jadi, dalam waktu singkat ia diangkat menjadi ketua umum Pertimu.  (Mortimer, 2011: 25).

DN Aidit mengakui kalau organisasi Pertimu itu begitu menarik hatinya, sebab tidak rasialis, dengan keanggotaan yang terdiri dari banyak etnis yang dikucilkan seperti Tionghoa, Arab, dan berbagai suku minoritas lainnya.

Pendidikannya berakhir ketika Jepang menginvasi tanah jajahan Eest Indies Belanda pada awal 1942, saat itu DN Aidit berusia 18 tahun. Fakta itu, kata dia dalam sebuah wawancara pada tahun 1964, tidak pernah mencerabut hidupnya dari kehidupan perdagangan. (Mortimer, Ibid).

Tak berapa lama kemudian ia bergabung dengan Barisan Gerindo, cabang pemuda dari organisasi nasionalis prakemerdekaan sayap kiri, Gerindo. Selama revolusi kemerdekaan, Amir Sjarifuddin, seorang tokoh Kristen yang juga pemimpin komunis, menempati posisi sebagai perdana menteri Gerindo. (Klinken, 2010: 169), (Mortimer, Ibid).

Pada  tahun 1948, Amir mengakui bahwa Gerindo memang gerakan bawah tanah komunis yang dibentuk sejak 1930-an, organisasi ini berbasis kesatuan dan berorientasi antifasis.

Gerindo berkembang dalam aktivitas diskusi dan mempersiapkan sejumlah perlawanan. DN Aidit menyatakan kalau ia bergabung dengan Gerindo lantaran tertarik dengan pandangan-pandangan kaum kiri. Ia sadar betul pengaruh marxis dalam organisasi-organisasi tingkat dunia, namun sampai Jepang merebut kekuasaan Belanda meletus, DN Aidit tidak pernah bersentuhan langsung selain tahu samar-samar saja gagasan marxisme.

Rex Mortimer (2011) menyebut, dapat dikatakan DN Aidit mengenal lebih dalam ide-ide sayap kiri ialah selama pendudukan Jepang di Indonesia. Tidak seperti pemuda lain, ia tidak berminat dengan propaganda Jepang untuk mewujudkan sebuah “Asia Raya”.

Sejak awal-awal pendudukan Jepang tersebut, minat DN Aidit berkembang cepat di bawah gemblengan Moehammad Joesoef, seorang marxis dengan kecenderungan mistik yang menjadi pemimpin pertama PKI pasca-Proklamasi Kemerdekaan, dan darinya Aidit meminjam buku salinan Das Capital karya Karl Marx yang berbahasa Belanda.

Pada tahun 1943, DN Aidit bergabung dengan PKI ilegal. Kira-kira pada waktu itulah ia kemudian bertemu Lukman, salah satu sahabatnya yang kelak akan ikut memimpin PKI pasca-peristiwa Madiun/1948.

Berbeda dengan Mortimer (2011), menurut Asahan Aidit, DN Aidit sudah belajar bacaan Karl Marx ialah sejak usia belasan saat masih di Belitung, seiring dengan kegemarannya mengaji dan menamatkan Alquran. (Budi dan Yani, Op Cit: 69-70).

Kata Asahan, buku Das Capital karya Karl Marx selalu dibawa DN Aidit di sebuah gunung di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Di puncak gunung itu ada sebuah telaga yang dijadikan ayahnya sebagai pos peristirahatan.

III

Meski disebut-sebut DN Aidit ini adalah kakak yang melindungi adik-adiknya, terdapat pula cerita yang menyebutkan kalau sebetulnya ia tidak peduli benar dengan keluarganya.

Ada yang menulis, dalam aktivitas politiknya sejak 1939 di Batavia tersebut, tampaknya DN Aidit ingin mengibaskan bayang-bayang masa lalunya di Belitung. Murad Aidit berkisah, suatu kali DN Aidit bahkan berujar bahwa persamaan di antara mereka adalah faktor kebetulan, karena dilahirkan dari ibu dan bapak yang sama, selebihnya tak ada hubungan. (Tempo, Op Cit: 24).

Sekitar masa-masa itu jugalah DN Aidit memutuskan untuk berganti nama, yang prosesnya ternyata pun tak mudah. Sang ayah, tidak bisa segera menerima gagasan anaknya. Abdullah mengaku tidak bisa menerima rencana pergantian nama itu karena nama Achmad Aidit sudah kadung tercetak di slip gajinya sebagai putra sulung keluarga itu. Akan muncul banyak problem bila nama itu mendadak lenyap dari daftar keluarga. Setelah melalui saling berbalas surat beberapa kali, ayahnya DN Aidit akhirnya menyerah. Ayah dan anak sepakat, nama DN Aidit baru dipakai jika sudah ada pengesahan dari notaris dan kantor Burgerlijke Stand (Kantor Catatan Sipil). (Tempo, Ibid: 24-25). Namun kalau melihat pengakuan saudara-saudara DN Aidit, cerita seperti itu sepertinya kabar bohong yang dibesar-besarkan.

Murad Aidit sendiri mengungkapkan, memang tak banyak kenangan indah antara dirinya dengan DN Aidit, sebab yang ada adalah kenangan lucu. (Budi Kurniawan dan Yani Andriansyah, 2005: 102-103).

Menurut Murad, DN Aidit adalah seorang pekerja dan pengabdi. DN tidak pernah memanfaatkan posisinya untuk bernepotisme dengan anggota keluarga, meski posisi DN waktu itu adalah Menteri Koordintor sekaligus Wakil Ketua MPRS.

Diceritakan, pernah suatu kali Murad datang ke rumah DN Aidit di Jl Pegangsaan Timur, Cikini, Jakarta Pusat. Dalam bayangan Murad, di rumahnya yang menteri itu pasti akan ada banyak makanan enak. Ternyata secuil makanan pun tidak ada, akhirnya terpaksa Murad beli gado-gado.

Kenangan lain adalah, saat DN aktif di gerakan bawah tanah, di Batavia. Saat Jepang masuk ke Jakarta, Jepang merazia rumah-rumah, termasuk rumah yang ditinggali DN dan Murad. Sebagai orang pergerakan DN Aidit memiliki pistol. Rzia itu berlangsung tiba-tiba, dan membuat DN kelabakan. Kalau pistol dibuang sayang, akhirnya dimasukkan ke dalam tas milik Murad, dan berhasil. Padahal Murad deg-degan minta ampun, kalau ketahuan pasti bias dibunuh bala tentara Jepang.

Saat Murad meraih gelar sarjana ekonomi di Moskow, DN Aidit sangat bersuka dengan lulusnya sang adik, sebab Murad bisa membuktikan dirinya sukses tanpa harus bergantung dengan abangnya yang kebetulan tokoh komunis berpengaruh di Tiongkok dan Uni Soviet. Sebelum Murad pulang ke Indonesia, DN Aidit menyempatkan bertemu Murad di Moskow.

Jadi menurut saya, soal DN Aidit tidak memberi uang pinjaman ke Murad karena alasan faktor “kebetulan” tadi itu, bulan lantaran ingin mengibaskan bayang-bayang keluarga. Namun lantaran tidak mau mengistmewakan keluarga lantaran punya jabatan.

Cerita tentang pergantian nama dari Achmad Aidit menjadi DN Aidit itu pun menurut pihak keluarga tidak seperti yang diuraikan di atas.

Menurut Asahan Aidit, mengacu dokumen nama Achmad Aidit menjadi DN Aidit itu terjadi sejak DN dilahirkan. Itu dia ketahui pada tahun 1952, saat berlibur di Belitung. Masa itu ia mendapati dokumen-dokumen di almari ayahnya, dan menemukan setumpuk berkas, di dalamnya antara lain terdapat berkas akta kelahiran DN Aidit berbahasa Melayu agak kuno. Di situ tertulis: Anak dari Abdullah Aidit yang bernama Achmad Aidit yang lahir pada tahun 1923 yang saya beri nama Achmad, bila ia menginjak usia dewasa akan menggunakan nama: Dipa Nusantara Aidit. (Budi dan Yani, Ibid: 51-52).

Jadi perubahan nama dari Achmad Aidit menjadi Dipa Nusantara Aidit, kata Asahan, bukan dipasang dan diubah DN Aidit seperti yang dikatakan orang. Mereka yang mengatakan itu, menurut dia, hanya mendapatkan pengetahuan dari jalanan dan dari kuping ke kuping, tanpa melalui riset yang bertanggung jawab.

Sobron mengakui, kakaknya DN Aidit memang pernah meminta dirinya tidak memakai lagi nama Aidit di belakangnya. Itu terjadi saat dirinya ke kantor pusat PKI di Kramat Raya 81. Namun itu disebabkan DN kawatir akan menjadi persoalan di kemudian hari, sebab nama Aidit berkonotasi ketua PKI. Semula Sobron mengira DN keberatan dirinya menggunakan nama belakangnya, padahal nama itu sudah ia pakai jauh sebelum DN Aidit jadi ketua PKI,, sejak 1948. Ternyata dugaannya itu salah. Kekhawatiran DN Aidit itu terbukti di kemudian hari. (Budi dan Yani, Ibid: 21-22).

IV

Berkenaan dengan masalah “kebetulan” yang diceritakan Murad Aidit itu, saya jadi teringat obrolan saya dengan Alfasadun (politikus PPP) dan Sarei (politikus PDIP).

Pada suatu kali, saya pernah berbincang dengan Alfasadun, anggota DPRD Jateng 2009-2014 dari Fraksi PPP. Dari bincang-bincang itu, Alfasadun menarik kesimpulan tentang pandangan DN Aidit soal “kebetulan” itu tadi dengan ateisme.

Saya lupa tanggalnya kapan bincang-bincang itu. Ceritanya begini, saat itu di ruang kerja Komisi C DPRD Jateng, di Gedung Berlian Jl Pahlawan Semarang, kami berdiskusi tentang Tan Malaka. Seorang anggota Komisi C DPRD Jateng, Sarei Abdul Rosyid, bertanya kepada saya, apakah menurut saya Tan Malaka itu murtad. Kami kemudian berdiskusi dan saya pada pendapat , Tan Malaka tetap seorang Islamis, meski ia memang juga seorang komunis dan nasionalis sekaligus.

Alfasadun yang ketika itu juga berada seruangan dengan saya dan Sarei, mendengar perbincangan kami itu, dan ikut-ikut nimbrung diskusi, lama-lama tema kami berpindah ke pribadi DN Aidit. Alfasadun menyatakan, bahwa komunisme dan ateisme itu hal yang berbeda, namun ia meyakini bahwa DN Aidit telah berubah menjadi ateis. Pandangannya itu didasarkan pada pernyataan DN Aidit soal “kebetulan” yang diceritakan Murad Aidit itu.

Tampaknya Alfasadun mengamini pernyataan DN soal “kebetulan” itu sebagai bagian dari filsafat ateisme, dari dasar itu selanjutnya ia menyimpulkan bahwa DN Aidit sudah berubah jadi ateis.

Saya dan Sarei kemudian membantah pandangan Alfasadun itu. Saya katakan, performance DN Aidit itu sebenarnya sangat bagus, andai ia tidak tertimpa Peristiwa G30S/1965. Ia orang yang antipoligami dan menjadikan itu sebagai garis kebijakan partai, tidak suka banyak omong, suka bergaul dengan rakyat, dsb. Lebih jauh, saya ungkapkan, komunis di Indonesia tidak bisa dipandang sebagai ateis, sebab komunis yang berkembang di Indonesia itu adalah sebuah sintesa antara Islam dan marxisme.

Bahwa ia pernah bicara tentang “teori kebetulan” itu tadi, saya kemukakan kepada Alfasadun, sebenarnya itu tidak lantas dapat dimaknai begitu saja bahwa DN Aidit ateis. Dalam konteks apa DN Aidit bicara begitu dengan Murad, tidak dapat begitu saja dimaknai terlalu jauh sebagai ateisme. Bisa saja DN Aidit hanya sebel dengan Murad, sehingga berkata demikian. Analoginya begini, saya jelaskan, ada seorang bapak marah-marah pada anaknya yang sangat nakal. Saking marahnya, bapak itu tadi kemudian mengumpat bahwa kalau melakukan kenakalannya lagi, ia akan membunuh anaknya itu. Di belakang hari, anak itu memang benar-benar mati, matinya tidak jelas. Apakah lantas kita akan begitu saja menyimpulkan bahwa yang membunuh anak itu adalah ayahnya?

Merespons Alfasadun, Sarei kemudian mengatakan, DN Aidit memang berkata tentang “kebetulan” seperti yang disampaikan Murad Aidit itu, itu dirinya memang pernah membacanya.  Namun, kata Sarei, dari yang ia baca dari buku-buku menunjukkan kalau keseharian DN Aidit tidak menunjukkan kalau ia seorang ateis. Itu bisa dilihat dari ritual pernikahannya. Pada awal 1948, DN Aidit di usianya yang ke-25 tahun menikah secara Islam tanpa pesta dengan dengan Soetanti di rumah KH Raden Dasuki, sesepuh PKI Solo, yang bertindak sebagai penghulu. Dari keluarga DN, yang datang kala itu adalah Murad dan Sobron. (Tempo, Op Cit: 29).

Bagaimana mengenai pandangan DN Aidit terhadap agama di saat ia memimpin PKI, akan kita ulas nanti. Akan terlihat bagaimana pandangan agama yang digariskan DN Aidit terhadap Partai Komunis Indonesia, yang meski jelas-jelas dinyatakan PKI mengamini realitas kehidupan keagamaan di Tanah Air, namun partai ini tetap saja diateiskan oleh lawan-lawan politiknya. Sebelum ke sana, kita akan melihat perkembangan pikiran dan perbuatan DN Aidit sebelum dirinya memimpin PKI.

V

Di Batavia, DN Aidit mendapat gemblengan marxisme dan nasionalisme dari Soekarno dan tokoh-tokoh populer lainnya. Kelak, kualitas-kualitas kepemimpinan nasional Soekarno turut mempertahankan motif-motif dasarnya terhadap karir seumur hidupnya sebagai ketua PKI sejak 1952.

Di antara organisasi-organisasi yang diikuti DN Aidit dan Lukman ketika bergabung dengan PKI ilegal, hanya sedikit saja yang dianggap penting. Mortimer (2011) menyebut, di antaranya Angkatan Muda.

Ben Anderson (1972) menggambarkan, organisasi tersebut merupakan alat Jepang, dibangun pada tahun 1944, untuk mengontrol elemen-elemen yang tidak diinginkan di kalangan pemuda. Anak-anak muda yang dicurigai memiliki koneksi-koneksi ilegal atau yang terus-menerus merugikan Jepang, dan di waktu yang sama berpengaruh besar di kalangan teman-teman mereka, diangkat menjadi pemimpin organisasi tersebut. (Anderson dalam Mortimer, Ibid: 26).

Gambaran fakta tersebut menunjukkan kalau DN Aidit merupakan orang yang berpotensi membuat masalah sehingga harus diawasi dan harus ditundukkan lewat indoktrinasi.

Semangat yang dikembangkan organisasi ini pada tahap-tahap akhir perang dunia diindikasikan oleh resolusi-resolusi dari pertemuan yang diadakan di Bandung pada Mei 1945, yang anggota-anggotanya disumpah untuk “merdeka atau mati”, menyerukan persatuan semua kelompok nasionalis Indonesia untuk bergerak di bawah satu kepemimpinan tunggal, dan mengupayakan kemerdekaan segera. Di antara rekan DN Aidit yang paling dekat di Angkatan Muda adalah Soekarni Kartodiwirjo dan Chaerul Saleh.

Selanjutnya, ada Angkatan Baru Indonesia, sebuah sekolah pelatihan politik yang dibangun Departemen Propaganda junta militer Jepang, yang di dalamnya Soekarni dan Chaerul Saleh lagi-lagi merupakan partisipan yang menonjol. DN Aidit meraih pendidikan nasionalisnya di asrama ini, menghadiri kuliah-kuliah yang diberikan para ideolog Indonesia paling populer masa itu, antara lain Soekarno, Moh Yamin, Hatta, Amir Sjarifuddin, dll.

Dalam wawancara dengan Harian Rakjat 13 Maret 1965, DN Aidit menyatakan, Soekarnolah yang memberinya pelatihan pertama marxisme di tempat ini. (Harian Rakjat dalam Mortimer, Ibid: 27).

Akhirnya DN Aidit bergabung dengan Barisan Polopor, kepanjangan tangan organisasi Hokokai, organisasi politik utama bentukan Jepang di Jawa. Anggota-anggota Hokakai mendapat instruksi-instruksi ketat, kuliah-kuliah patriotik, dan pengalaman-pengalaman dalam teknik-teknik memobilisasi massa untuk melatih mereka sebagai aktivis-aktivis kunci di masyarakat.

Di akhir-akhir pendudukan, sejumlah kecil anggota membentuk kelompok elite baru yang dinamai Barisan Pelopor Istimewa, dimaksudkan sebagai “pengawal khusus” Soekarno. Di sini, lagi-lagi DN Aidit dan Lukman ikut serta di dalamnya. (Anderson (1972) dalam Mortimer).

Selama pendudukan Jepang di Tanah Air, DN Aidit telah mengalami pengalaman-pengalaman luar biasa. Rex Mortimer (2011) menyimpulkan pengalaman diri DN Aidit ini:

“…melekat sejak tahun 1943 dengan marxisme dan PKI ilegal, melakukan kontak konsentrasi tinggi ke sejumlah metode propaganda dan budaya Jepang, mengikuti pelatihan aktivisme politis bergaya bushidoisme Jepang, menjalin hubungan erat dengan para pemimpin pemuda paling radikal dan bersemangat, mendapai pelajaran nasionalisme dari ideolog bergengsi seperti Soekarno dan Moh Yamin… dan akhirnya menjalin hubungan erat dengan Soekarno sendiri. Namun demikian gegabah jika dikatakan Aidit tidak bisa kritis terhadap pengalaman-pengalamannya tersebut. Keyakinan marxismenya justru menyediakan baginya antidot kuat bagi propaganda Jepang, dan kemudian konfliknya dengan Soekarni dan Chaerul Saleh juga mencerminkan pengaruh kuat kemelekatannya pada komunis. Di sisi lain, nasionalisme ekspresif dan apresiasi kritis terhadap kualitas-kualitas kepemimpinan nasional Soekarno turut mempertahankan motif-motif dasarnya terhadap karir seumur hidupnya sebagai ketua PKI sejak 1952.”

VI

Keyakinannya tentang marxisme dan nasionalisme mengantarkan DN Aidit pada peranan sejarahnya di seputar Proklamasi 17 Agustus 1945.  Tahun 1952 ia mulai mengetuai PKI dengan garis politiknya Moesso: Jalan Baru.

Pada 16 Agustus 1945 pagi, para pemimpin Barisan Pelopor Istimewa, memutuskan untuk mendesak Soekarno dan Hatta mengambil tindakan untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa harus menunggu restu dari Jepang.

Bersama para pemuda yang dimotori Soekarni Kartodiwirjo, Chaerul Saleh, dan Wikana, DN Aidit terlibat peristiwa Rengasdenglok, peristiwa penculikan Soekarno-Hatta oleh pemuda setelah pemimpin revolusi itu dinilai lamban untuk memproklamasikan kemerdekaan. (Mortimer, Ibid: 29) (Tempo, Ibid: 2).

Setelah itu DN terlibat Peristiwa Madiun/1948. Sebagian orang mengatakan ia kabur ke Vietnam Utara, kemudian ke Tiongkok, sedang lainnya mengatakan ia bolak-balik Jakarta-Medan. Dua tahun kemudian ia “kembali”.

DN Aidit hanya butuh waktu setahun untuk menjadikan PKI sebagai partai massa. Ia mengambil alih partai itu dari komunis tua, Tan Ling Djie, Alimin, Wikana, Ngadiman, dan lainnya. Sejak itu, PKI memunculkan anak-anak belia di tampuk pimpinan partai: DN Aidit, Lukman, Nyoto, dan Sudisman. (Peter Edman, 2005: 73-75).

Kaitan masa kepemimpinan DN Aidit di PKI, yang akan diulas pada paparan ini hanyalah tuduhan ateisme dan Pancasila.

Mortimer (2011: 105-110) memaparkan, PKI kepemimpinan DN Aidit telah menerima Pancasila pada November 1954, sembari terus menyarankan perbaikan atas rumusan itu, yang memang tidak dinyatakan eksplisit, namun jelas yang dimaksud adalah sila pertamanya.

Pada tahun 1957, di saat pertayaan mengenai fondasi negara menjadi sangat krusial sampai-sampai menciptakn jalan buntu Dewan Konstituante, PKI mengarahkan dukungannya untuk memperkuat persekutuan dengan para penolak ide negara Islam dan gigih melawan kelompok-kelompok politik kaum muslim.

Kondisi tersebut mewajibkan partai meski menerima sila pertama Pancasila sebagai bagian dari ideologinya,  titik lemah ini segera terdeteksi dan dibogkar habis-habisan oleh lawan-lawan politiknya pada periode Demokrasi Terpimpin.

Mortimer menyebut, para pemimpin PKI bisa saja menyatakan toleran pada agama, namun demikian mereka tidak bisa begitu saja meninggalkan kesetiaan pada materialisme dialektis, basis filosofis komunisme, dan karenanya aspek “ateisme” ini pasti langsung berkontradiksi dengan persyaratan ideology negara. Tujuan musuh-musuh PKI adalah membuktikan “kemunafikan” partai di titik ini, dan dari situ menuduhnya tidak loyal kepada revolusi Indonesia, lalu menarik garis pemisah antara revolusi dan komunis, atau membuat Presiden Soekarno sulit menyediakan tempat bagi PKI di tubuh pemerintahan lantaran keberatannya kelompok-kelompok politik berbasis Islam dan Kristen.

Kepemimpinan di angkatan bersenjata juga menggunakan argumen itu pada tahun 1960 untuk menjustifikasi pembatasan aktivitas PKI termasuk pelarangan penuh aktivitas di tiga provinsi luar Jawa. Soekarno menolak semua tuduhan itu dan menyatakan kalau kaum komunis Indonesia mendukung Pancasila sejak revolusi kemerdekaan dan tidak pernah menentang agama.

Isu ini mendapat perhatian besar pada tahun 1962. Dalam laporannya dalam Kongres VII tahun itu, DN Aidit merespons rumor-rumor yang disebarkan kaum reaksioner lewat partai tak bernama bahwa PKI bermuka dua terhadap Pancasila.

Menanggapi isu itu, DN Aidit dengan taktis menitikberatkan pernyataan Soekarno kalau Pancasila merupakan alat pemersatu, dan bukti kalau PKI tetap setia dengan cita-cita persatuan Indonesia yang diinginkan revolusi nasional seperti termaksud dalam Pancasila. Pernyataan DN Aidit itu sudah menggugurkan tuduhan PKI tidak percaya filsafat Pancasila. DN Aidit menyerang balik, menyatakan, pihak-pihak yang sudah menggunakan ideologi negara sebagai alat untuk menyebarkan perpecahan dalam kekuatan nasional itulah sejatinya pelanggar esensi Pancasila.

Namun demikian, kepiwaian DN Aidit menangkis serangan soal isu agama tidak berhenti sampai di situ. Isu agama masih tetap tak terselesaikan, dan para pemimpin NU, mulai menunjukkan kecenderungan menggunakan alat yang sama untuk melawan klaim-klaim PKI yang ingin mendepak mereka dari kabinet.

Oleh sebab itu pada November 1962 DN Aidit kembali merespons pertanyaan-pertanyaan ini. Cara menjawab kali ini jauh lebih gamblang. Ia memulai dengan argumen yang merekonsiliasi pendekatan materialisme dialektis dengan penerimaan mereka terhadap Pancasila:

“Materialisme adalah cara pandang dunia mulai dar fakta-fakta objektif… Tidak bisa disangkal lagi bila dilihat dari situasi yang dicapai Indonesia dan proses perkembangan sejarah Indonesia, pengaruh agama sangat besa di Indonesia, mayoritas dari mereka yang mengaku beragama di Indonesia melkat pada keyakinan adanya Satu Ketuhanan Yang Mahakuasa ata monoteisme dam bukannya politeisme.”

“Kaum komunis sadar dengan meneria Pancasila, yang sila pertamanya adalah pecaya kepada Tuhan YME, berarti juga paham tidak boleh sama sekali membuat propaganda antiagama di Indonesia. Hal ini sungguh kami patuhi dengan sepenuh hati karena kami kaum komunis sama sekali tidak berminat menyibukkan diri dalam propaganda semacam itu. Namun di sisi lain, kaum komunis juga menuntut, karena ada empat sila lagi di luar sila pertama, agama sama sekali tidak boleh digunakan sebagai alat penguasaan atau penindasan rakyat, karena jelas yang semacam ini tidak seiring dengan rasa kemanusiaan, apalagi berharmoni dengan demokrasi dan rasa keadilan.”

Itulah upaya terjauh yang dilakukan PKI-Aidit untuk menjawab persoalan tentang sikap mereka terkait keyakinan beragama. Walau begitu, ada dua kejadian yang sungguh membuat PKI kelabakan karena dituduh sudah menyimpangkan Pancasila.

Pertama, terjadi di pertegahan 1961, ketika Koran harian partai meuliskan versi Pancasila, salah satu penulisnya lupa mencantumkan sila pertama. Meski ini jelas-jelas kekurangcermatan editorial, namun sudah cukup memberikan bukti bagi para penuduhnya kalau PKI memang antiagama.

Kedua, terjadi setelah DN Aidit berpidato di tahun 1964, yang dituduh telah mengatakan kalau setelah sosialisme Indonesia tercapai, Pancasila tidak lagi dibutuhkan sebagai filsafat pemersatu.

DN Aidit telah menyangkal tuduhan-tuduhan itu, dan segera perang polemik terbuka antara Harian Rakyat dengan koran-koran pendukung antikomunis. Akhirnya pemerintah harus turun tangan untuk mengakhiri perdebatan.

Di kebanyakan elite politik, meski mereka tidak menuduh PKI lemah dalam isu agama, namun mereka juga tidak tertarik dengan upaya-upaya kaum muslim untuk menarik garis batas tegas ruang ini. Kendati demikian, di kalangan komunitas muslim yang taat, tempat keyakinan ateistik kaum komunis dipakai untuk menyerang habis-habisan sebagai senjata ampuh untuk memperbesar kekuatan diri mereka.

Ternyata kontroversi makin menguat dalam semangat antikomunis gila-gilaan, khususnya yang meletus pada tahun 1964, saat problem reformasi agrarian menjadi fokus pertentangan kaum komunis dengan kaum muslim pedesaan.

***

REFERENSI

-Laporan utama Majalah Tempo, 7 Oktober 2007: Aidit –Dua Wajah Dipa Nusantara. Selanjutnya dicetak sebagai Seri Buku TEMPO (2010), Kepustakaan Populer Gramedia.

-Mortimer, Rex (1974): Indonesian Communism Under Sukarno, Ideology and Politics, 1959- 1965, Cornell University Press. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan diterbitkan Penerbit  Pustaka Pelajar, 2011.

-Anderson, Benedict (1961): Some Aspecs of Politics under the Japanese Occopation: 1944- 1945, Seri Laporan Interim Modern Indonesia Project, Cornell University, halaman 51-61,  yang dikutip Rex Mortimer dalam Indonesian Communism Under Sukarno (1974).

-Anderson, Benedict (1972): Java in Tome of Revolution: Occupation and Resistance 1944-1946, Itacha, New York, dikutip Rex Mortimer dalam Indonesian Communism Under Soekarno (1974).

-Budi Kurniawan dan Yani Andriansyah (2005), Menolak Menyerah –Menyingkap Tabir Keluarga Aidit, Era Publisher.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here