Dolly Ditutup Muncul Lokalisasi Baru?

0
129

Silvy Mutiari[Semarang –elsaonline.com] Penutupan lokalisasi Dolly oleh pemerintah Surabaya menuai pro kontra dari berbagai lapisan masyarakat. Tentu banyak argumentasi yang mereka ajukan, namun bagi orang yang menilainya secara profesional maka akan lebih percaya dengan argumentasi yang didasarkan pada data-data akurat dari orang yang ada di dalamnya.

Menurut Ketua Persatuan Waria Semarang (Perwaris) Silvi Yudi Mutiari (34), apa yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya dan Jawa Timur terhadap lokalisasi pelacuran tidak lebih dari pencitraan pemerintah. “Penutupan Dolly hanyalah pencitraan dari pemerintah setempat, tanpa melihat akibatnya secara luas,” tuturnya, Jumat (20/6). [Baca: Hablum Minallah Laki-laki, Hablum Minannaas Perempuan]

Lebih jauh waria kelahiran 16 Agustus 1980 itu menjelaskan bahwa penutupan lokalisasi Dolly akan menimbulkan bahaya besar tersebarnya virus HIV dan AIDS. Selama ini keberadaan lokalisasi tidak semata-mata menjadi tempat prostitusi, tapi juga sebagai tempat penyadaran diri dan penanggulangan virus HIV dan AIDS. “Penutupan lokalisasi akan berakibat penyebaran berbagai penyakit kelamin dan akan meningkatkan penyebaran virus HIV dan AIDS,” tandasnya.

Selain itu menutup lokalisasi juga dapat mempersulit petugas dan relawan kesehatan pekerja seks. Pekerja seks memiliki hak sehat sebagaimana masyarakat pada umumnya, sementara mereka bagian dari orang-orang yang rentan terserang virus HIV.

Diskriminasi
Jika masyarakat sepakat bahwa bekerja sebagai “penjaja cinta” adalah tindakan yang amoral tentu tidak bijak jika kemudian masyarakat hanya menstigma terhadap perempuan, karena logikanya tidak mungkin ada pekerja seks tanpa ada lelaki yang menggunakan jasanya. “Pemerintah seharusnya juga mengedukasi masyarakat tentang stigma dan diskriminasi terhadap mbak-mbak yang ada di lokalisasi,” jelasnya.

Bagi Silvi, menutup lokalisasi pekerja seks sama dengan membuka lokalisasi-lokalisasi baru, menutup lokalisasi belum tentu dapat memberhentikan aktivitasnya. “Seperti yang sudah terjadi pada kejadian penutupan lokalisasi di daerah lain, hal itu menimbulkan terbentuknya lokalisasi-lokalisasi baru yang lebih banyak. Saya menyimpulkan, bahwa pemerintah setempat sebenarnya mendiskreditkan dan tidak berpihak kepada perempuan penghuni lokalisasi. Pemerintah tidak pernah memikirkan bahwa kesalahan terbesar terletak pada pelanggan mbak-mbaknya. Selama masih ada pelanggan pekerja seks, kemanapun dan sampai kapanpun industri lokalisasi masih akan tetap ada,” tutur waria yang punya salon kecantikan di daerah itu.

Seharusnya langkah utama yang dilakukan pemerintah sebelum menutup lokalisasi pelacuran adalah menghilangkan stigma pekerja seks yang dilekatkan masyarakat. Hal ini penting dilakukan karena jika masyarakat masih memandang negatif terhadapnya, maka usaha mencari nafkah dengan cara halal juga akan sulit dilakukan oleh pekerja seks walaupun sudah tidak menjajakan tubuhnya lagi. Jika mantan pekerja seks berjualan maka masyarakat yang tahu identitasnya tidak akan beli, jika bekerja di perusahaan maka akan mengalami hal yang sama, orang yang mengetahuinya akan menolak. “Selama masyarakat masih punya pandangan negatif kepada mbak-mbak penghuni lokalisasi ataupun mantan, program pemerintah tidak akan berhasil. Karena cap negatif itu usaha yg dilakukan mbak-mbaknya tidak akan jalan,” pungkasnya. [elsa-ol/KA-@khoirulanwar_88]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here