Gagalnya Pendidikan Pancasila?

0
124

Oleh: Tedi Kholiludin

Bulan Ramadlan kemarin (Juni 2017), 7 orang mahasiswa jurusan Antropologi Undip bersilaturahmi ke rumah. Mereka mendapatkan tugas dari dosennya untuk diskusi atau ngobrol lebih tepatnya, tentang hal ihwal yang berkaitan dengan Semarang dan keragaman budayanya. Saya mengatakan kepada mereka bahwa saya bukanlah pegiat, pemerhati atau teoritikus budaya. Meski senang memerhatikan puspa warna kebudayaan, tetapi saya tak bisa terlalu dalam masuk pada percakapan tentang budaya.

Dengan segala keterbatasan, saya coba mengikuti alur obrolan yang mereka kendalikan. Mahasiswa yang hampir semuanya berasal dari Jakarta dan sekitarnya itu, banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kerap membuat saya berpikir sebelum menjawabnya. Jurusan budaya, demikian mereka mengakui, sejatinya bukanlah pilihan primer saat akan memulai kuliah. Tapi sekarang, disiplin tersebut begitu digandrunginya.

Salah satu dari mereka bercerita, pada suatu waktu ia datang ke Blora menemui Sedulur Sikep disana. Kesadaran tentang keragaman semakin terpupuk. Perjumpaan-perjumpaan disengaja dengan “yang lain” dirasakan sangat penting untuk menjangkarkan kesadaran, bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, perlu yang lain.

Sesaat sebelum pulang, mereka kemudian bercerita. “Kalau saja saya tidak masuk jurusan antropologi, mungkin saja akan berpikir eksklusif, merasa benar sendiri dan seterusnya. Padahal, saat SMA, saya belajar Pancasila, namun kesadaran tentang kemajemukan tidak tumbuh. Baru saat kuliah dan belajar tentang kenyataan di lapangan, saya baru tersadarkan tentang hal tersebut,” urainya.

Dia kemudian melempar pertanyaan, “Menurut bapak, apakah ini berarti pendidikan pancasila telah gagal?”

***

Suatu siang saya masuk ke ruangan fakultas sebuah Universitas Negeri di Semarang untuk mengambil jadwal mengajar. Salah satu dosen senior kemudian menyapa dan bertanya. “Ngajar apa Mas Tedi semester ini?,” tanyanya. “Pancasila pak,” jawab saya singkat. “Lho apa masih ada ya mata kuliah Pancasila. Kirain sudah tidak ada lagi,” katanya terkaget. Saya menggaruk-garuk kepala, sesaat setelah dosen senior itu berlalu. “Beliau ini tidak tahu, karena Pancasila itu sudah tidak terlalu penting atau memang tidak tahu karena benar-benar tidak tahu,” tanya saya batin.

Mengacu pada Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pancasila masuk dalam kategori mata kuliah wajib bersama Pendidikan Kewarganegaraan, Agama dan Bahasa Indonesia. Jika dibaca dengan seksama, peraturan ini tentu sudah sangat terang benderang. Di beberapa perguruan tinggi swasta, yang saya tahu, aturan ini juga diberlakukan dengan beberapa modifikasi. Ada yang mengajarkan pendidikan agama, namun dalam pengertian pendidikan tentang agama.

Saya belum pernah panjang berbicara dengan teman-teman yang mengambil studi di jurusan eksak tentang signifikansi mata kuliah Pancasila. Karena mungkin tak terlalu linier dengan mata kuliah generik lainnya, saya menduga perkuliahan Pancasila tak terlalu membekas. Pada bidang studi ilmu-ilmu sosial, setidaknya yang saya alami, mata kuliah Pancasila mendapat tempat yang penting, baik kaitannya dengan sejarah perjuangan, realitas masyarakat yang plural, serta hal-hal lain.

Ketika kuliah di Pascasarjana UKSW misalnya, Pancasila itu bahkan diajarkan selama dua semester. Di satu semester, Pancasila dibidik dari sudut pandang sejarah sosial dan akar-akar pemikiran para pendiri bangsa. Sementara di semester berikutnya, Pancasila diamati dari kerangka teori-teori pluralisme dan multikulturalisme. Makanya, belajar Pancasila begitu menyenangkan karena spektrumnya bisa diperluas tidak sekadar P4, BP7 atau GBHN.

***

Lalu bagaimana saya menjawab pertanyaan tentang kemungkinan kegagalan pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah?

Kalau sekadar diajarkan, mata pelajaran Pancasila itu tentu diajarkan. Bahkan, semasa saya belajar di SD dulu, butir-butir Pancasila wajib dihapalkan. Siswa yang dianggap mumpuni di bidang ini, kemudian didaftarkan mengikuti Lomba Cerdas Cermat P4. Hanya saja, tak bisa dipastikan apakah menghafalkan Pancasila berarti menginternalisasi. Tapi setidaknya, orde baru memberikan pelajaran tentang pentingnya merawat ingatan tentang kata, dan tak jarang, sangat sloganistik. Toh begitu, hal tersebut lebih baik ketimbang tidak ada yang dilakukan sama sekali. Kita juga tentu tidak lupa kalau ada semangat anti Komunisme yang begitu besar tatkala orde baru mendengungkan Pancasila.

Dalam sebuah obrolan kecil dengan beberapa anak SMA, saya pernah bertanya tentang makna Pancasila bagi mereka. Anak-anak itu setuju bahwa Pancasila menjadi payung bersama bagi masyarakat Indonesia yang beragam, tetapi ketika Islam ditawarkan sebagai payung alternative, sepuluh hingga lima belas persen dari mereka tak menolak.

Tentu tidak mudah mentransformasi Pancasila menjadi sebuah sikap untuk menerima yang lain, menenggang yang beda. Menghafal saja tentu tidak cukup. Perlu cara lain agar Pancasila termanifestasi dalam sebuah sikap. Pancasila harus ada dalam tindakan dan perbuatan.

Masalahnya, setiap orang selalu mengklaim bahwa tindakannya sesuai dengan Pancasila. HTI yang jelas-jelas menawarkan khilafah pun tetap mendaku dan mengakui Pancasila. Disinilah penting membuat outline tentang bagaimana sikap hidup yang berPancasila itu. Mengapa? Agar tidak ada monopoli tafsir, termasuk dari penguasa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here