Gus Dur, Camara dan Teologi Pembebasan

0
644

Oleh: Tedi Kholiludin

Tahun 1983, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menulis sebuah artikel pendek tentang penghargaan yang diberikan oleh Yayasan Niwano Jepang kepada Uskup Hélder Pessoa Câmara. Uskup yang biasa dikenal publik dengan nama Dom Helder Camara ini diberikan penghargaan karena kiprahnya untuk membangun perdamaian serta upaya mengembangkan dialog antaragama.

Dalam essai bertajuk “Damai dalam Pertentangan” Gus Dur mendedah ihwal perjuangan Uskup Helder Camara yang tidak sekadar memaknai perdamaian sebagai ketiadaan konflik. Namun, Uskup Agung dari Brasil itu juga melihat ketidakadilan sebagai persoalan yang menjadi lantaran tidak hadirnya perdamaian. Persoalan pemilikan dan penguasaan tanah misalnya. Hak-hak petani atas tanah miliknya, harus terus diperjuangkan. Masyarakat yang adil sebagai tujuan akhir adalah cita-cita yang harus terus diperjuangkan.

Dikenal sebagai “Red Bishop,” Uskup Camara merupakan salah satu inspirator teologi pembebasan di Amerika Selatan. Lahir di Brasil pada 1909 (meninggal tahun 1999), Camara melihat kenyataan yang sangat mengharukan di negaranya, kemiskinan. Selain itu, Brasil memiliki kekhasan yang memantik gerakan yang dikenal sebagai teologi pembebasan tersebut. Beberapa diantaranya adalah dominannya pengaruh Perancis (dibanding Spanyol) dalam Gereja Katolik Brasil, kediktatoran militer yang berkuasa sejak 1964 serta menguatnya kapitalisme sejak 1950-an (Lowy: 2013)

Saat memberikan sambutan penerimaan penghargaan tersebut, Camara mengatakan “Jika semua orang yang percaya pada Tuhan menerima orang sebagai saudara, dunia akan menjadi lebih manusiawi.” Karena kerap berhadap-hadapan dengan penguasa despotik, Camara seringkali dicurigai. “Saat memberi makan orang miskin, aku dianggap orang suci. Tapi saat aku tanya kenapa mereka miskin, aku disebut Komunis.”

Kekerasan, seturut yang ditulis Camara dalam karyanya, Spiral of Violence (1971), bak sebuah lingkaran yang tak berujung. Kekerasan pertama ada dalam kekuasaan yang menginstitusionalisasinya. Disini ada penindasan, yang menyebebakan ketidakadilan. Perjuangan untuk melakukan perlawanan ketidakadilan tersebut, tak jarang, menggiring masyarakat untuk melakukan kekerasan. Inilah kekerasan kedua. Hadirnya kekerasan (kedua) ini berpotensi direspon oleh tindakan-tindakan kekerasan ketiga yang mengatasnamakan ketertiban.

Spiral kekerasan ini harus diputus. Caranya adalah dengan memperjuangkan keadilan tanpa kekerasan, dengan cinta tanpa kebencian, membebaskan tekanan moral. Kekuatan inilah yang diyakini oleh Camara akan mengeluarkan manusia dari jerat kekerasan. Baginya, tanpa keadilan dan cinta, perdamaian hanyalah ilusi belaka.

Gerakan Atas-Bawah
Gus Dur, yang meriwayatkan karya sang “Uskup Merah,” sesungguhnya melakukan hal yang kurang lebih sama dengannya. Gus Dur juga seorang teolog pembebasan. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Gus Dur konsisten untuk memperjuangkan nasib warga yang terkena dampak pembangunan waduk Kedung Ombo. Gus Dur mengusulkan kepada para aktivis untuk menulis surat protes kepada Bank Dunia agar menunjukkan rasa bertanggungjawab terhadap proyek itu. Suharto berang karena surat tersebut dan menyuruh Gus Dur meminta maaf. (Barton, 2002).

Seperti halnya Camara, perjuangan Gus Dur untuk memperjuangkan keadilan juga dilakukan dengan strategi nir-kekerasan dan menjadi jembatan penghubung bagi semua kelompok lintas agama. Semangat teologi pembebasan rupanya juga menyerap dalam karya-karya pemerdekaan yang dilakukan Gus Dur.

Yang barangkali agak sedikit membedakan Gus Dur dengan Camara adalah ruang perjuangan mereka dalam menerjemahkan ide-ide pembebasan. Jika Camara berjuang maksimal secara “bottom up,” Gus Dur memiliki kesempatan untuk tidak hanya berjuang “dari bawah”, tetapi juga “dari atas.”

Saat menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), perjuangan Gus Dur adalah mengembangkan dan memberdayakan masyarakat sipil. Posisi tawar masyarakat di hadapan negara mesti dikuatkan. Meski tak terlampau dekat, Gus Dur juga tak meninggalkan pemerintah Suharto sama sekali.

Ketika menjadi presiden, nilai yang diperjuangkan Gus Dur sama sekali tidak berubah. Buah perjuangan Gus Dur bisa dicermati dalam kebijakan-kebijakannya. Nilai yang melandasi semangatnya tak pernah berubah. Disini, ia menjadi seorang “teolog pembebasan” yang bergerak “dari atas.” Kebijakan yang dinilai diskriminatif, dianulirnya. Dan begit seterusnya. Bahwa, ada kontroversi yang menggelayuti setiap ayunan langkahnya, hal tersebut tidak lantas menjadikan Gus Dur menggadaikan nilai yang menjadi prinsipnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here