Identitas Agama, Akta Kelahiran dan Surat Nikah: Problem Penghayat dalam Soal Administrasi Kependudukan

0
364

Oleh: Tedi Kholiludin

Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) melakukan survey kecil soal terhadap identitas agama warga penghayat di dua wilayah, Brebes (Sapta Darma) dan Kudus (Sedulur Sikep) pada 3 dan 12 April 2015. Tujuannya antara lain untuk melihat proses administratif dalam konteks identitas agama. Selain itu, kami juga melihat bagaimana identitas agama mereka dalam Kartu Keluarga, surat nikah serta masalah akta kelahiran anak.

Jika dipetakan, masalah administratif yang khas dan ada di penganut penghayat kepercayaan adalah identitas agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP). 20 orang Sapta Darma yang kami ambil sampelnya, ada 9 orang yang menuliskan identitas “Islam” dan sisanya (11) orang diisi strip (-). Sementara dari 18 orang penghayat Sedulur Sikep, hanya dua orang yang diisi “Islam.”

Kami kemudian melakukan wawancara terhadap mereka tentang alasan mengapa dalam KTP masih tertulis Islam, padahal semuanya mengakui kalau Sapta Darma dan Sedulur Sikep juga agama. Penganut Sapta Darma yang menulis Islam di KTPnya, memiliki beberapa alasan. Pertama, kesalahan tersebut ada pada pemerintahan desa yang dengan sepihak menuliskan identitas Islam di kolom KTP penganut Sapta Darma. Mereka sudah berulangkali melakukan perbaikan, tetapi tidak juga berbuah hasil. Karena merasa patah arang, akhirnya identitas dibiarkan Islam. Kedua, penghayat yang memang tidak terlalu mempersalahkan identitas agamanya di KTP, namun tetap menjalankan keyakinannya sebagai warga Sapta Darma. Ketiga, ada warga Sapta Darma yang baru melakukan konversi dari Islam dan belum mengurus KTP.

Sementara dua orang warga Sedulur Sikep memiliki latar belakang yang berbeda soal identitas agama mereka di KTP. Pertama, karena konversi ke Sedulur Sikep dari Islam, maka identitas di KTP masih tertera Islam. Kedua, alasan dari seorang Sedulur Sikep yang memikirkan aspek legalitas. Ia khawatir, kalau suatu waktu ditinggal tiba-tiba oleh suami, maka ia menempuh prosedur ”resmi.” Ia mencantumkan Islam di KTPnya dan menikah secara Islam pula sehingga tidak mendapatkan kendala yang prinsipil dalam layanan kartu keluarga dan lainnya. Namun, dalam praktek keseharian, ia menjalankan ajaran Sedulur Sikep.

Tentang identitas agama dalam KTP, ekspektasi berbeda muncul dari dua komunitas tersebut. Jika Sedulur Sikep sangat menghendaki penulisan nama “Agama Adam” di KTP, penganut Sapta Darma tidak demikian halnya. Meski mungkin ada keinginan untuk menuliskan “Sapta Darma” sebagai identitas agama di KTP, tetapi mereka sudah cukup nyaman pengosongan kolom tersebut. Meski begitu, kedua kelompok penghayat tersebut sama-sama memiliki target maksimal, menghilangkan kolom agama di KTP.

Masalah berikut yang kami cermati dari penghayat kepercayaan adalah identitas agama serta siapa yang menjadi kepala keluarga di Kartu Keluarga. Dari 20 orang Sapta Darma yang kami survey, 13 orang dari mereka identitas agamanya tertulis Islam, 3 orang strip atau kosong dan 4 orang ditulis “lainnya.” Ini artinya, ada kurang lebih 4 orang Sapta Darma yang kolom agamanya strip (-) namun tertulis Islam di Kartu Keluarga. Masalah yang cukup pelik ada pada komunitas Sedulur Sikep. Dari 18 orang yang kami cermati, identitas agama di KTP dengan KK sama. 16 tertulis strip (-) dan dua Islam. Yang menarik adalah identitas kepala keluarga di KK tersebut. Identitas ini berkorelasi dengan persoalan pencatatan pernikahan yang merupakan isu inti dari problem Sedulur Sikep. Hampir kebanyakan keluarga Sedulur Sikep, kepala keluarganya adalah si Ibu, bukan Bapak, kecuali keluarga yang berKTP Islam serta keluarga Karsono dan Suwito. Keduanya menjadi kepala keluarga meski dalam KTP kolom agamanya tertulis strip.

Masalah administrasi berikutnya adalah akta kelahiran. Persoalan ini banyak terlontar dari warga Sedulur Sikep. Dari 18 orang warga Sedulur Sikep, 3 orang anakanya belum memiliki akta kelahiran . 15 warga yang memiliki akta kelahiran, hanya dua yang BINnya ke bapak. Sementara sisanya ke Ibu. Hal tersebut memiliki jalin jemalin dengan ajaran Sikep yang tidak mencatatkan pernikahannya ke kantor catatan sipil. Pernikahan mereka akhirnya tidak diakui oleh negara, dan anak mereka, BINnya ke ibu, bukan bapak. Redaksionalnya pun menjadi persoalan. Di satu akta, tertulis “telah lahir (nama anak) anak ke satu, perempuan dari seorang ibu (nama ibu). Sementara di akta lainnya tertulis “telah lahir (nama anak) anak ke tiga, perempuan luar kawin dari (nama ibu). Padahal dua akta tersebut ditandatangani oleh orang yang sama, namun dengan redaksional yang berbeda. Bahkan kalau kita mencermati redaksi dari akta yang kedua, terkesan sangat sumir.

Imbas lainnya adalah penulisan status nikah di KTP. Dari 9 orang warga Sedulur Sikep yang kami cermati KTPnya, hanya satu orang yang kolom agamanya strip (-) dan status pernikahnnya tertulis “kawin.” Satu penganut Sikep lainnya tertulis “kawin” karena di kolom agamanya ditulis Islam. Sementara 7 lainnya tertulis strip untuk kolom agama dengan status belum kawin. Padahal mereka hampir semuanya sudah punya anak.

Sementara untuk komunitas Sapta Darma, surat nikah relatif bukan menjadi persoalan serius. Dalam pengertian, mereka yang kami survey (20 orang), 16 diantaranya menikah dengan cara Islam, 1 orang tidak memiliki surat dan 1 orang kosong agamanya dan 2 belum menikah. 1 orang yang kosong agamanya belum kami konfirmasi tentang apa yang ia maksud dengan kosong agamanya tersebut. Mereka yang menikah dengan cara Islam, kebanyakan menikah di tahun 1980-1990 sehingga alasannya lebih karena soal kemudahan administratif. Pasca berlakunya Undang-undang Administrasi dan Kependudukan pada tahun 2006 dan revisinya di tahun 2013 serta PP No. 37 Tahun 2007, pernikahan penghayat sudah bisa dicatatkan. Disinilah perbedaan antara Sapta Darma dan Sedulur Sikep. Jika Sedulur Sikep tidak mau mencatatatkan pernikahannya (juga tak mau mendaftarkan organisasinya kepada pemerintah), Sapta Darma memiliki prinsip yang berbeda. Mereka mendaftarkan diri kepada pemerintah dan di Brebes, mereka memiliki 5 orang pemuka agama yang bisa menikahkan penghayat Sapta Darma.

Dari data yang kami dapatkan, maka persoalan layanan administrasi kependudukan yang cukup serius ada pada kelompok Sedulur Sikep. Agak diterka dimana ujung dan mana yang pangkal. Tapi kalau diurai, kira-kira permulaan bisa kita anggap ada disaat pernikahan. Pernikahan yang tidak dicatatakan, berimbas pada tidak adanya “pengakuan” negara. Efek lanjutannya adalah Kartu Kelurga yang kepala keluarganya ibu, status pernikahan di KTP (tertulis belum menikah), akta kelahiran anak (BINnya Ibu, bukan bapak) dan efek lainnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here