Kekuasaan Membuat Orang Terdiskriminasi

0
82
Haris Azhar (kiri) dan Tedi Kholiludin (memegang mik)

Haris Azhar (kiri) dan Tedi Kholiludin (memegang mik)
Haris Azhar (kiri) dan Tedi Kholiludin (memegang mik)
[Semarang –elsaonline.com] Mahasiswa itu manusia yang lebih unggul dibandingn yang lain. Kalau dengan kapasitas besar mahasiswa menjadi kepanjangan dari hitungan angka saja, maka mereka sesungguhnya tengah menjerumuskan diri. Mengapa? Karena mahasiswa tidak diminta untuk menyusun strategi serta visi yang besar, namun hanya mengelola 5000-an mahasiswa saja.

Hal tersebut disampaikan oleh Haris Azhar, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dalam Dialog HAM (Hak Asasi Manusia) dan Demokrasi “Pilpres 2014; Menuju Indonesia Tanpa Diskriminasi.” Acara yang dihelat oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) IAIN Walisongo Semarang dan IeSPR (Instute for Social and Political Research) itu dilaksanakan di Lantai III Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, Jumat (27/6).

Selain Haris, hadir pula sebagai pembicara Tedi Kholiludin, Direktur Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Semarang.

Harrys mengingatkan agar mahasiswa jangan jadi pelaku politik pragmatis. “Bekerja untuk satu kepentingan yang sangat pendek. Apa yang anda dapatkan dari calon presiden? Paling uang, kaos dan selesai. Itu saja,” terang Haris. Menyitir Bung Hatta, Haris menuturkan bahwa mahasiswa itu mata dan hati nuraninya masyarakat.

Dalam soal presiden, Haris menandaskan kalau siapapun yang jadi nantinya, persoalan HAM itu harus diselesaikan negara. “Kita punya hak untuk mendorong siap ayang cocok dalam penegakan HAM. Apa mau kita mendukung orang yang melanggar HAM?” tutur pria berkacamata itu.

Haris kerapkali menjumpai anak muda yang pada tahun 1998 baru berusia 2 atau 3 tahun. Mereka sering bertanya, apakah di tahun itu benar terjadi penculikan? “Saya juga ketemu dengan orang tua yang bilang, sudahlah lupakan saja peristiwa itu. Saya tidak bermasalah dengan pernyataan-pernyataan itu. Tapi coba kita berjumpa dengan keluarga korban tersebut. Bagaimana perasaan mereka,” papar Haris.

Alumnus Universitas Trisakti dan University of Essex Inggris tersebut tidak menyangkal bahwa penegakan HAM itu politis. Negara bertanggungjawab dalam penegakan HAM. “Ada kekuasaan yang membuat orang menjadi terdiskriminasi. Jadi kalau disebut penegakan hukum itu politis, ya memang politis,” terang Haris.

Sementara Tedi Kholiludin lebih menyoroti diskriminasi, baik dalam teori maupun prakteknya. “Dalam soal agama dan keyakinan, pengertian tentang diskriminasi bisa kita simak dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi atas nama Agama/Keyakinan tahun 1981,” kata alumnus Sosiologi Agama Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Diskriminasi itu setidaknya mengandung empat unsur yakni adanya pembedaan, pembatasan, pengecualian dan Pengutamaan. [elsa-ol]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here