Nasib Gereja Dermolo Kembali Menggantung

0
53
Foto: wpclipart.com

[Jepara – elsaonline.com] Perizinan operasional GITJ di Desa Dermolo Kecamatan Kembang Jepara belum juga beres. Meskipun sudah ada kesepakatan dengan Bupati Jepara, H Marzuki, namun hingga kini izin masih mandeg di pihak Petinggi (Kepala Desa Dermolo-red).

Berdasarkan kesepakatan audiensi pada 27 Desember lalu, Bupati jepara mengizinkan operasional Gereja yang sifatnya sementara. Karena sifatnya sementara harus ada perizinan baru untuk mengurusnya. Berdasarkan itu, maka Pedeta Theofilus Tumijan bermaksud untuk mengurusnya supaya Gereja cepat dioperasikan.

Foto: wpclipart.com
Foto: wpclipart.com

Sayangnya, pihak Petinggi membuat usulan yang bertolak belakang dengan hasil audiensi itu. “Pak Petinggi mengusulkan supaya perizinan itu bukan bersifat sementara yang hanya dua tahun. Petinggi usul supaya perizinan itu untuk permanen,” kata Theo kepada elsaonline.com, Selasa (28/1).

Hampir saja terkecoh, dengan adanya usulan itu dinilai oleh pihak Gereja bertolak belakang dengan usulan Bupati. Maka jika menuruti kehendak Petinggi akan mulai lagi dari nol. Dengan begitu, pihak Gereja harus mematuhi apa yang menjadi kesepakatan dengan bupati dan forkominda setempat.

“Karena pihak Petinggi mengusulkan untuk bersifat permanen maka perizinan yang sementara itu belum digarap. Karena harus ada tanda tangan petinggi. Sementara pihak Petinggi kalau sifatnya sementara tak mau,” lanjut Theo.

Menanggapi itu, Direktur Lakpesdam (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia) NU Kabupaten Jepara Mayadina RM menegaskan, pihak Gereja jangan sampai terkecoh. Menurutnya, perizinan yang sudah pasti adalah hasil kesepakatan dengan Bupati. Karena itu, pihak Gereja dan Petinggi harus mematuhi itu sehingga tak terjadi penundaan proses perizinan.

“Kalau menurut saya, kita harus tetap berpegang pada hasil kesepakatan audiensi dengan Bupati dan forkominda. Karena itu merupakan hasil kesepakatan dengan semua pihak yang berkaitan,” tandas Mayadina, saat rapat koordinasi di Gedung PCNU Jepara kemarin.

Mengetahui demikian, Direktur Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Semarang Tedi Kholiludin menyampaikan, kondisi seperti ini harus sangat waspada. Bisa saja, dengan menawarkan perizinan permanen itu tujuan dibaliknya adalah untuk menggagalkan perizinan sementara itu supaya Gereja itu tak bisa segera dioperasionalkan.

“Buktinya hingga sekarang perizinan yang sementara itu belum ditandatangi oleh pihak Petinggi. Pihak Gereja harus sangat waspada, jangan sampai perizinan ini gagal dengan iming-iming perizinan permanen,” saran Tedi. [elsa-ol/Ceprudin]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here