NU dan Masyumi dalam Pandangan PKI: Rekaman Sidang Pleno Konstituante 1957

0
93

Oleh: Tedi Kholiludin

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 1955 dilantik pada 10 Nopember 1956. Umur mereka kurang dari tiga tahun, hanya sampai 2 Juni 1959. Ada satu sidang pleno yang cukup sengit karena membahas masalah yang sangat fundamental, dasar negara. Itu terjadi pada 11 November hingga 6 Desember 1957. Tidak kurang dari 100 orang anggota konstituante berbicara tentang dasar negara pada sidang tersebut. Saking sengitnya, kritik terkadang dilancarkan bukan pada gagasan, tetapi pribadi.

Persoalan tentang dasar negara mengerucut pada tiga pilihan; Pancasila, Islam dan Sosial-Ekonomi. Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), adalah dua partai besar yang berkeinginan agar dasar negara tetap Pancasila. Sementara Masyumi serta Nahdlatul Ulama (NU) dan beberapa partai lainnya mencoba menghidupkan kembali asa untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Dukungan kecil terhadap sosialisme datang dari Partai Buruh dan Partai Murba.

Masyumi dan NU merupakan dua kekuatan besar yang kukuh memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. M. Natsir, juru bicara anggota Masyumi mengingatkan pada pendukung Pancasila agar bisa menerima Islam. Kata Natsir, penerimaan terhadap Islam akan membuat pendukung Pancasila tetap menjadi seorang yang beragama, bahkan mendapatkan “state philosophy yang berjiwa, berisi tegas dan mengandung kekuatan.” Lima sila tak akan gugur jika seseorang menerima Islam sebagai dasar negara.

Tak hanya kepada pendukung Pancasila, Natsir juga mengalamatkan pentingnya Islam sebagai dasar negara kepada pendukung Sosialisme. Kata Natsir, dalam Islam, mereka akan bertemu dengan konsep sosial ekonomi yang progresif. Negara yang berdasarkan ajaran Islam inilah yang oleh Natsir disebut sebagai “theistic democracy.”

KH. Masjkur dari fraksi NU turut menyampaikan gagasannya. Titik temu antara Islam dan Pancasila dijelaskan dalam lima point. Islam dan Pancasila sama-sama menghendaki negara yang makmur, pemerintahan demokratis, anti kapitalisme, kehidupan yang disusun atas dasar kekeluargaan serta menghendaki agar kehidupan rumah tangga banggsa kita memiliki akhlak yang tinggi.

Meski begitu, Masjkur juga mengingatkan karena Islam telah menjiwai bangsa Indonesia, dan Islam memenuhi syarat untuk mengatur hidup dan perikehidupan manusia sementara Pancasila itu sendiri merupakan rumusan yang kosong dan tidak jelas arah serta tujuannya, maka Masjkur menghendaki agar Islam menjadi dasar negara.

***

Pada pemilu 1955, PKI mendapatkan suara, lebih kurang 16%, baik untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat maupun Konstituante. Mereka mendapatkan kursi 39 kursi DPR dan mengirim 80 anggotanya menjadi anggota Konstituante. PKI menghendaki agar dasar negara tetap Pancasila. Wikana, Njoto, KH. Dasuki Siradj, Jean Torey, bergiliran mewakili partai berlambang palu arit untuk menyampaikan ide dan gagasan politik mereka.

Wikana menyampaikan pidatonya pada Rabu 27 Nopember 1957. Pria yang memiliki peran penting dalam proklamasi kemerdekaan itu menepis anggapan sebagian anggota yang lain perihal keinginan PKI yang mencoba memasukan unsur kebebasan beragama. Ia menyampaikan kalau klausul tersebut sama sekali tidak dimaksud dengan anti agama. “PKI tahu apa artinya agama dalam masyarakat dan keadaan Indonesia ini,” kata Wikana menjawab keraguan Isa Anshari dari Masyumi. Indonesia, lanjut Wikana, beda dengan Uni Soviet dan PKI tidak akan meniru negara itu.

KH. A. Dasuki Siradj mulai mengkritik Masyumi yang menurutnya sangat lunak terhadap kelompok Darul Islam (DI)/Tentara Islam Indonesia (TII). “Masjumi yang katanya tunduk pada ajaran Islam, kepada para anggotanya tidak mengusulkan demikian (melawan DI/TII), melainkan mengusulkan kepada pemerintah akan pengampunan terhadap DI/TII,” terang politis asal Solo tersebut.

Kritik tegas PKI terhadap Masjumi lebih bernas dikirim oleh Njoto. Sekretaris Fraksi PKI menyoroti pernyataan M. Natsir yang mengatakan bahwa Pancasila itu tidak berakar dalam masyarakat dan dalam kalbu rakyat. Njoto justru mempertanyakan argument ini karena lebih dari 50% kaum pemilih dalam pemilu Konstituante memberikan suara pada partai-partai pendukung Pancasila.

Masyumi dinilai inkonsisten oleh Njoto. 12 tahun lamanya mereka menerima Pancasila (setelah merdeka), menjadi pegawai, menjabat menteri dan bersumpah di bawah Pancasila, tapi tiba-tiba kemudian ingin mengganti Pancasila. Njoto menyayangkan pembicara dari Masyumi yang berkali-kali mengatakan Pancasila itu “hampa,” “kosong,” “steril” dan lain-lain.

Meski sama-sama mengusung Islam sebagai ideologi negara, tetapi NU mendapat sorotan berbeda dari PKI. Pidato tentang keinginan mendirikan negara Islam oleh Fraksi NU, tidak dihadapi secara frontal oleh PKI. Njoto dan anggota fraksi PKI menyadari bahwa dalam hal keinginan menjadikan Islam sebagai dasar negara, NU sama dengan Masyumi, tetapi cara yang ditempuh oleh NU lebih dinamis tak menggebu-gebu seperti halnya anggota Masyumi. PKI nampaknya terkesan dengan cara dan model debat serta sikap tegas NU terhadap mereka yang hendak merusak negara. “Saya menyatakan terima kasih kepada saudara KH. M. Thaha (dari NU) yang mengatakan DI/TII adalah pengkhianat Islam,” kata KH. Dasuki Siraj.

Perkataan H. Zainul Arifin pun diapresiasi Njoto. Zainul Arifin menyataka bahwa alasan yang dikatakan oleh pendukung Pancasila “belum” meyakinkan partai NU. Kata “belum,” bagi Njoto, adalah sikap yang dinamis, karena Zainul tidak berkata “tidak.” Kata Njoto, “beliau tidak bersikap a priori lalu mengatakan alasan-alasan itu tidak meyakinkan, beliau mengatakan; belum meyakinkan.”

Bagi Njoto, argumen Masyumi tentang Islam dan Pancasila lebih banyak bicara tentang titik tengkar, sementara NU memilih posisi titik temu. “Saudara Natsir misalnya, seolah-olah mengancam dengan mengatakan bahwa Pancasila hanya sepihak, bahwa jika Pancasila diterima tetap sebagai dasar negara, umat Islam tidak termasuk didalamnya. Sebaliknya, saudara H. Zainul Arifin menyatakan bahwa sekalipun Pancasila diterima sebagai dasar negara, golongan beliau tegas: tidak akan menimbulkan perpecahan, bahkan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia seluruhnya,” Njoto menegaskan.

Isa Anshary banyak mengutamakan titik pertempuran, sementara KH. Masjkur menegaskan bahwa ada banyak titik pertemuan. Jika Isa Anshary menginginkan pengampunan bagi anggota DI/TII, justru KH. Moh Thoha mengutuknya. Apresiasi pun diberikan kepada KH. Syaifuddin Zuhri (dari NU) yang menekankan tentang pemilikan negara oleh semua warga negara, bukan golongan tertentu saja.

Di luar sidang yang berlangsung, iklim politik memang tengah memanggungkan PKI yang memang berseberangan dengan Masyumi. Di sisi lain, NU dan Masyumi memiliki pandangan politik yang agak berlainan. Celah ini barangkali yang dilihat oleh PKI dalam membangun aliansi. Setidaknya ini yang tercermin dalam perdebatan di Konstituante tentang dasar negara.

Catatan
Tulisan diatas merujuk pada beberapa karya antara lain, Risalah Sidang Konstituante tahun 1957 Jilid V dan VI, Pancasil dan Islam: Perdebatan antar Parpol dalam Penyusunan Dasar Negara di Dewan Konstituante, Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here