Pemkab Brebes: FKUB Harus Ajak Penganut Agama Lokal

0
8
Pengurus Persatuan Sapta Darma (Persada) Kabupaten Brebes saat mengikuti rapat persiapan acara "Deklarasi Brebes Inklusi" di Kantor Bupati Brebes, Jalan Pangeran Diponegoro No. 141 Kabupaten Brebes, Selasa (7/8/16). [Foto: KA]

[Brebes, elsaonline.com]- Pegawai Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga (Dinparbudpora) Kabupaten Brebes, Wijanarto, meminta kepada pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Brebes supaya memasukkan pemeluk agama lokal atau yang biasa disebut dengan penghayat kepercayaan ke dalam kepengurusan, serta mengundangnya dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan FKUB.

“Karena di Brebes itu banyak aliran kepercayaan yang sebenarnya mereka itu pemeluk agama lokal, kami meminta supaya aliran-aliran penghayat ini dimasukkan dalam FKUB,” kata Wijanarto dalam rapat persiapan acara ‘Deklarasi Brebes Inklusi’ di Kantor Bupati Brebes, Jalan Pangeran Diponegoro No. 141 Kabupaten Brebes, Selasa (7/8/16).

Usulan serupa juga disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Brebes, Asmuni. Menurutnya, dengan dideklarasikannya Brebes sebagai kabupaten inklusi, maka pemerintah dan semua masyarakat apapun agamanya harus benar-benar terbuka. “FKUB ketika mengadakan acara harus mengundang aliran kepercayaan, tidak hanya dari kalangan agama dalam arti A besar (6 agama saja, red),” katanya.

Di Disdukcapil sendiri, kata Asmuni, dalam melayani masyarakat tidak membeda-bedakan agama. “Semua agama dan aliran kami layani. Khusus dalam catatan nikah itu ada aturannya. Kita hanya mencatatkan, namun yang mengesahkan itu dari ulama atau ketua agama dan aliran yang ditunjuk. Pemerintah juga dalam menyusun kebijakan tidak memunculkan istilah minoritas dan mayoritas,” jelasnya.

Karena itu, lanjut Asmuni, pemeluk agama Sapta Darma dan agama-agama lainnya juga harus terbuka. Jika membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) harus terbuka dengan agama yang dipeluknya. “Pun sebaliknya dari teman-teman Sapta Darma dan yang lainnya tidak boleh tertutup,” pesannya.

Pengurus Persatuan Sapta Darma (Persada) Kabupaten Brebes saat mengikuti rapat persiapan acara "Deklarasi Brebes Inklusi" di Kantor Bupati Brebes, Jalan Pangeran Diponegoro No. 141 Kabupaten Brebes, Selasa (7/8/16). [Foto: KA]
Pengurus Persatuan Sapta Darma (Persada) Kabupaten Brebes saat mengikuti rapat persiapan acara “Deklarasi Brebes Inklusi” di Kantor Bupati Brebes, Jalan Pangeran Diponegoro No. 141 Kabupaten Brebes, Selasa (7/8/16). [Foto: KA]

Hadir dalam acara ini, Asisten I Bupati Brebes Suprapto, Kesbangpol Kabupaten Brebes Komar, Dukcapil Kabupaten Brebes Asmuni, Kemenag Kabupaten Brebes Syamsuddin, Dinparbudpora Amin Budi, Pengurus Sapta Darma (Persada) Kabupaten Brebes dan yang lainnya.

Tanah Makam
Dalam rapat yang dipimpin Asisten I Bupati Brebes ini, Ketua Persatuan Sapta Darma (Persada) Kabupaten Brebes Raharjo, mengakui bahwa pelayanan pemerintah di tingkat kabupaten secara umum cukup baik, hanya saja yang masih menjadi persoalan hingga kini, pemerintah belum menyediakan tempat pemakaman untuk warga Sapta Darma.

“Sebenarnya kami hanya ingin meminta dipermudah pemakaman ketika ada warga Sapta Darma yang meninggal dunia. Sehingga Brebes Inklusif menjadi momen untuk mengkampanyekan kemajemukan agar tidak ada diskriminasi. Kami minta jaminan ke depan untuk pemakaman agar tidak ada Ibu Jaodah yang selanjutnya (warga Sapta Darma yang ditolak dimakamkan di TPU, red),” katanya.

Tuntutan penyediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dari warga Sapta Darma kepada Pemkab Brebes sendiri disampaikan sudah sangat lama sejak terjadi penolakan pemakaman Ibu Jaodah, warga Sapta Darma Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. Pemakaman warga Sapta Darma ini ditolak oleh tokoh agama Islam setempat dengan alasan tempat pemakaman di Desa Siandong sebagai tanah wakaf yang hanya dimiliki umat Islam. [elsa-ol/KA-@khoirulanwar_88/002]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here