Penyiaran Agama dan Ketertiban Ruang Publik

0
88

 

Oleh: Khoirul Anwar

Dalam ajaran setiap agama penyiaran agama merupakan bagian dari kewajiban agama itu sendiri yang harus dilakukan oleh masing-masing pemeluknya. Namun sering kali penyiaran agama menjadi penyebab konflik antar pemeluk agama terutama ketika penyiaran agama di lakukan di daerah-daerah yang penduduknya menganut agama yang beragam.

Di Indonesia konflik antar pemeluk agama yang disebabkan persinggungan penyiaran agama juga tidak terelakkan. Faktor utama yang memicu konflik antar umat beragama ini sebenarnya karena kurangnya sikap toleransi dari masing-masing pemeluk agama di satu sisi dan isi siar agama yang kerapkali menghina agama lain di sisi lain. Oleh karena itu demi menjaga persatuan dan kesatuan Negara toleransi terhadap paham atau agama lain menjadi persyaratan utama bagi setiap individu penduduk bangsa ini.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat dengan beragam ras, suku, agama, dan budaya disatukan oleh nama Negara (nasionalitas). Sehingga masing-masing penduduk bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama, baik dalam hak ekonomi, sosial, politik, maupun agama. Berkelindan dengan hak yang terakhir masing-masing pemeluk agama memiliki hak untuk menyiarkan agamanya, namun hal ini dilakukan dengan tetap menghormati siaran agama lain.

Penyiaran agama oleh pemeluknya bertujuan supaya ajaran agamanya dapat didengar atau diketahui orang banyak dan pada gilirannya para pendengar (mad’u)memeluk agama tersebut, sehingga penyiaran agama atau dakwah seringkali memanfaatkan “ruang publik” sebagai media utama dalam berdakwah. Ruang publik di sini adalah ruang yang dapat diakses orang banyak, baik berupa media (koran, televisi, radio, dll.) maupun tempat pertemuan, jalan, alun-alun, dan yang lainnya.

(titikbuta.blogspot.com)

Oleh karena itu seiring dengan hak kebebasan yang dimiliki seseorang dalam menyiarkan agama, pembahasan ruang publik patut diangkat dengan tujuan supaya ketertiban ruang publik tetap terjaga. Secara sederhana ruang publik terbagi menjadi dua:

Ruang publik milik masyarakat Negara

Ruang publik milik masyarakat Negara adalah ruang publik yang dimiliki oleh semua warga Negara dengan beragam ras, suku, budaya dan agamanya, atau mungkin dapat disebut dengan ruang publik sekular. Dalam ruang publik ini semua pemeluk agama berhak untuk menyiarkan agamanya dan tidak perlu mendapat persetujuan dari pemeluk agama lain. Bagi pemeluk agama lain walaupun tidak berkenan dengan siaran tersebut tidak boleh untuk menolaknya dengan cara menyingkirkan bentuk siaran agama tersebut. Sebagai contoh misalnya alun-alun, masing-masing agama berhak untuk menggunakan tempat ini sebagai tempat penyiaran agama; dengan mengadakan acara keagamaan, memasang sepanduk, ataupun yang lainnya selama tidak berisi siar kebencian terhadap agama lain.

Ruang publik milik masyarakat agama

Ruang publik milik masyarakat agama adalah ruang publik yang dimiliki dan dapat diakses orang-orang yang seagama. Dalam ruang publik ini setiap orang yang seagama berhak untuk menyiarkan pemahaman agamanya tanpa meminta persetujuan dari orang seagama lainnya terlebih dahulu. Sedangkan bagi orang yang tidak seagama tidak boleh menyiarkan agamanya di tempat tersebut kecuali mendapat izin dari pemilik ruang publik ini. Sebagai sampel, misalnya masjid atau institusi pendidikan milik umat Islam. Umat agama lain tidak diperkenankan menyiarkan agamanya di tempat tersebut tanpa seizin umat Islam. Atau contoh lain seperti televisi, radio, koran, majalah, dan media publik lainnya yang dimiliki umat agama tertentu (bukan sekular) maka apabila umat agama lain hendak menggunakannya harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak terkait.

Kendati ruang publik terbuka untuk dijadikan media penyiaran agama, namun masing-masing memiliki kewajiban yang harus ditunaikan, yaitu wajib menghormati agama lain. Menghormati agama lain di sini adalah dengan cara tidak menyalahkan, tidak melecehkan, dan tidak merendahkan agama atau kepercayaan lain.

Dalam Islam etika penyiaran agama seperti ini merupakan persyaratan yang paling utama. Al-Thabari dalam bukunya, Jami’ al-Bayan ‘An Ta’wil Ayi al-Quran, menginformasikan bahwa latar historis yang mendorong turunnya QS. 6:108 adalah ketika Nabi Muhammad Saw. dan pengikutnya dalam berdakwah sering menghina agama lain. Lalu turunlah ayat tersebut yang berisi larangan menghina agama lain. (Al-Thabari: 2001, vol. IX, hal. 480).

Ironis, di Indonesia ruang publik milik masyarakat Negara yang seharusnya semua penduduk bangsa ini dengan beragam agamanya berhak menikmatinya untuk digunakan penyiaran agama ataupun kegiatan lainnya hanya dimonopoli oleh masyarakat pemeluk agama tertentu yang berjumlah mayoritas, sehingga masyarakat yang menganut agama lain dan masyarakat yang tidak memiliki agama kerap tersingkirkan dari ruang publik.

Padahal apabila penganut agama mayoritas tersebut bersikap toleran terhadap umat agama lain dan tidak menebar kebencian maka kebersamaan dan kebebasan penyiaran agama di ruang publik tersebut dapat mendorong terciptanya keadilan yang menjadi dambaan Negara demokrasi. Menurut Jurgen Habermas, ruang publik mengandung kekuasaan yang dapat memberikan pengaruh terhadap pemerintah (F. Budi Hardiman: 2010, hal. 148-149).  Sehingga apabila dalam ruang publik antar umat beragama berdampingan mesra, saling menghormati atas penyiaran agama yang dilakukan masing-masing pemeluknya dan tidak saling menghina agama maka dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk memberikan kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif. Tidak seperti peraturan penyiaran agama sekarang yang terbit sejak 1979.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here