Petinggi Tak Beri Izin Operasional GITJ Dermolo

0
89
Ilustrasi (tempo.co)
Ilustrasi (tempo.co)
Ilustrasi (tempo.co)

[Jepara – elsaonline.com] Meski sudah mendapatkan izin operasional secara lisan sementara dari Bupati Jepara, Ahmad Marzuki, Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) di Desa Dermolo, Kecamatan Kembang, Jepara nasibnya masih terkatung-katung.

Nasib tak menentu itu karena kepala desa, yang akrab disapa petinggi oleh warga setempat, tidak memberikan surat izin dan rekomendasi untuk operasional sementara, seperti yang sudah disepakati oleh Bupati, Kemenag dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)setempat.

Pendeta GITJ, Theofillus Tumijan menyatakan pihaknya masih kesulitan mendapatkan izin dari kepala desa Dermolo. Alasan tak memberikan izin itu karena masih ada warga yang menolak. “Alasan petinggi (kepala desa) karena masih ada penolakan beberapa warga,” kata Theofilus, Minggu (9/2).

Alasan karena ada warga yang menolak, merupakan bentuk halus penolakan kedua dari petinggi. Alasan pertama petinggi tak memberikan izin, dengan alasan bukan izin sementara melainkan izin permanen.

Sekilas niat dari petinggi baik, namun sejatinya, hal itu dianggap hanya akan memblunderkan proses perizinan semata oleh pihak Gereja. Dengan begitu, pihak Gereja menghubungi Lakpesdam PCNU Jepara dan Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Semarang yang selama ini mengikuti proses mediasi.

“Pak Petinggi tidak berani memberikan rekomendasi mohon tanggapannya,” pinta Theo pada eLSA. Pihak Gereja betul-betul bingung dengan kondisi demikian. Karena sebelumnya sudah mendapat angin segar dari Bupati, ternyata pihak petinggi tak memberikan izin. “Tidak bisa diterima dan kelihatannya memang sudah direncanakan,” tukas Theo menduga.

Dengan begitu, pihak Gereja bermaksud akan mendatangi langsung pihak Petinggi dengan mengajak PCNU Jepara, eLSA Semarang dan aktifis HAM dari Jakarta.

“Ya, Mas, kita perlu ketemu langsung,” tandasnya.

Direktur eLSA, Tedi Kholiludin saat mengetahui itu menyatakan, Petinggi jelas melanggar HAM dan telah berani menolak kesepakatan forkominda (Bupati, Kemenag dan FKUB).

Tedi mengkhawatirkan jika itu terus berlanjut akan mengurangi citra Jepara yang selama ini dianggap kondusif.

“Pada 27 Desember 2013 jelas sudah disepakati bahwa operasional Gereja boleh, namun hanya bersifat sementara, yakni selama dua tahun. Tapi kenapa pihak petinggi menolaknya. Kalau ada skenario dibalik ini, tentu patut diduga ada pelanggaran HAM,” tandasnya. [elsa-ol/Ceprudin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here