Poso dan Jalan Terjal Perdamaian

0
13

Judul Buku: POSO: Sejarah Komprehensif Kekerasan Antaragama Terpanjang di Indonesia Pasca Reformasi
Penulis: Dave McRae
Penerbit: Marjin Kiri, Tangerang Selatan
Cetakan: 2016
Tebal: vii+309 halaman
Peresensi: Tedi Kholiludin

Pada 29 Oktober 2006, Wakil Presiden saat itu (dan juga sekarang), Jusuf Kalla, bertemu dengan dengan tokoh agama dan masyarakat di Poso. Beberapa butir kesepakatan dihasilkan. Diantaranya adalah konflik yang terjadi di Poso harus diselesaikan dengan damai. Pelaku terorisme, berdasarkan kesepakatan tersebut, harus dijadikan musuh bersama semua kalangan. Juga diputuskan, agar pemerintah dan masyarakat bahu membahu untuk terus meningkatkan kesejahteraan ekonomi sembari berupaya mengurangi pengangguran.

Kesepakatan tersebut merupakan jawaban pemerintah yang diamini tokoh masyarakat setempat atas berlarut-larutnya penanganan berbagai tindak kerusuhan di Poso. Padahal, sejak Fabianus Tibo cs dieksekusi, petugas keamanan telah memberikan garansi bahwa tidak akan ada lagi kerusuhan di Poso. Tapi apa lacur, rentetan tindak kekerasan dan (bahkan) pembunuhan malah semakin menyeruak. Pembunuhan Pendeta Irianto, pembakaran beberapa rumah ibadah, serta pengrusakan markas aparat keamanan, serta yang paling mutakhir konflik antara aparat keamanan dan warga menjadi bukti bahwa Poso bukanlah tempat tinggal yang nyaman. Dengan menggelar demonstrasi besar-besaran, beberapa ormas Islam di Poso menghendaki agar pasukan keamanan segera meninggalkan Poso karena ditengarai sudah menyebabkan semakin meruncingnya konflik di sana.

Kerusuhan di Poso memang belum bisa diidentifikasi sebagai konflik antar pemeluk agama. Ja’far Umar Thalib, menegaskan bahwa apa yang terjadi di Poso bukanlah perang agama. Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa ada sentimen agama dalam pelbagai konflik Poso, meski prosentasenya sangatlah kecil. Jika dugaan ini benar, maka kemajemukan agama, etnis, suku dan lainnya, ternyata menjadi kekayaan yang sangat potensial menyulut kerusuhan.

Antarpemeluk agama yang satu dengan yang lain tak lagi menghiraukan ajaran suci agama tentang kedamaian, persatuan, tolong menolong, membantu yang lemah dan menegakan panji persaudaraan. Umat yang satu sepertinya kurang nyaman jika harus berdampingan dengan umat yang lainnya. Idealitas umat beragama yang senantiasa menebar cinta dan kasih sepertinya hanya kita temukan dalam kitab suci agama-agama, bukan dalam kenyataan hidup yang sesungguhnya.

Dari hari ke hari aparat yang berwenang terus menerus mencari dalang dibalik kerusuhan. Pihak kepolisian bahkan sudah mengidentifikasi beberapa orang sebagai tersangka, meski identitasnya hingga kini dirahasiakan. Kerusuhan di Poso berpotensi menimbulkan dua model konflik sekaligus, horisontal dan vertikal.

Kalau dilihat dari pelaku kerusuhan serta korban yang jatuh, maka besar kemungkinan apa yang terjadi di Poso ini adalah konflik horisontal. Mereka yang terlibat dalam konflik ini sepenuhnya merupakan warga sipil yang memiliki kepentingan sama, namun tidak dilandasi atas semangat kompetisi yang fair. Yang terjadi kemudian, konflik merebak di antara mereka.

Kalalu dirunut lebih jauh, konflik bernuanasa agama dan etnis ditambah motif politik dan ekonomi di Poso sudah berlangsung dalam jangka waktu lama. Seperti yang dituturkan oleh Henk Schulte-Nordholt, pada bulan Mei 2000 silam sebenarnya telah terjadi banjir darah akibat konflik horisontal di Poso (Nordholt, 2002: 57).

Nordholt menuturkan sejak penaklukkan kolonial pada awal abad 20, daerah itu dikristenkan. Proses islamisasi berlangsung pada akhir abad 20 dengan jalan perpindahan penduduk dan penunjukkan pejabat tinggi administratif oleh pemerintah. Imbasnya, mayoritas orang Kristen kehilangan akses bagi dukungan administratif, sedangkan para pendatang Islam mulai mendominasi pasar-pasar lokal.

Sejak saat itulah kemudian riak-riak perselisihan multisebab itu menyeruak ke permukaan. Konflik berupa pembakaran sejumlah Gereja, dibalas dengan pembantaian orang Islam di Poso pada Mei 2000. Dari situ, kemudian publik mulai mengenal nama Fabianus Tibo yang kala itu menjadi pimpinan Barisan Kelelawar. Konflik itu kemudian memanjang hingga kini. Dalam kasus tersebut, faktor agama dan etnis digabungkan dengan wacana persuasif kekerasan yang memobilisasi kelompok-kelompok besar orang dan memotivasi mereka untuk menghabisi lawan.

Selain timbulnya konflik horisontal, kerusuhan di Poso juga tidak menutup kemungkinan hadirnya konflik vertikal, antara masyarakat dan negara. Ini bisa dilihat dari betapa seriusnya pemerintah menanam pagar betis keamanan di Poso. Bagi petugas keamanan, jalan yang tepat untuk memulihkan keamanan di Poso adalah dengan melapisi batalyon yang sudah ada dengan pasukan berikutnya. Cara ini tentu berimplikasi pada dua hal keamanan terjamin atau justru sebaliknya amarah masa semakin memuncak.

Dave McRae menengara bahwa Poso merupakan arena dimana sejarah tentang konflik kekerasan antar agama bisa disaksikan. Di bagian akhir penelitian yang dilakukannya, McRae sempat pesimis dengan masa depan Poso. Soal sedikitnya sumberdaya organisasional yang dibutuhkan untuk mengubah situasi dengan cepat adalah salah satunya. Respon negara yang tidak terlalu efektif juga sebab lain mengapa konflik di Poso masih terkatung-katung di masa depan.

Meski begitu, riset yang dilakukan selama 10 tahun itu tidak melulu jatuh pada pesimisme. Ada banyak harapan yang juga memantik optimisme. Menurut McRae, Poso sudah berubah, juga Indonesia. Konsolidasi demokrasi jauh lebih baik di era sekarang, ketimbang saat terjadi konflik. Disamping itu, masyarakat juga sudah sangat lelah dengan situasi konfliktual tersebut. Transformasi konflik mulai berjalan dengan baik dan ini berarti upaya mobilisasi masa untuk sebuah proses rekonsiliasi semakin menemukan momentumnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here