Selama 2011, Terjadi Sembilan Pelanggaran

0
60

Dari kiri ke kanan; Tedi Kholiludin, Aloys Budi Purnomo, Yayan Royani dan Rony Chandra

(Semarang, elsaonline.com) Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) mencatat, selama 2011, ada sembilan peristiwa dan satu regulasi yang diduga mengandung unsur pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Direktur eLSA Semarang Tedi Kholiluddin menyampaikan ini dalam diskusi dan launching laporan kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jawa Tengah 2011 di Gereja Katolik Hati Kudus, Tanah Mas Semarang, kemarin (2/1)

Selain itu, eLSA mencatat ada 17 peristiwa yang disinyalir mengandung unsur intoleransi.

Tedi mencontohkan, beberapa kasus pelanggaran yang terjadi di antaranya kasus penggerebekan komunitas Amanat Keagungan Ilahi, hukuman untuk mereka yang dianggap “menodai” agama, dugaan adanya unsur omisi dalam kerusuhan Temanggung, dan penyitaan inventaris milik Masjid al-Basyir di Solo. Ada juga kasus yang melibatkan Jemaah Ahmadiyah, yang dikabarkan membekukan diri dari segala kegiatan mereka di Karanganyar.

Dari aspek regulasi, menurut Tedi, Surat Edaran Wali Kota Tegal Nomor 451.1/008, tertanggal 2 Februari 2011, perlu dicermati. Edaran itu berisi imbauan untuk mewaspadai aliran Syiah Imamiyah dan aliran keagamaan lain yang dianggap tidak sesuai dengan syariat agama yang benar.

Tempo berusaha meminta konfirmasi dari Wali Kota Tegal Ikmal Jaya soal ini, tapi dia tak berhasil dihubungi. Menurut ajudannya, Ikmal sedang berada di Jakarta untuk menerima anugerah amal bakti pendidikan agama dan keagamaan dari Kementerian Agama.

Wakil Wali Kota Tegal Habib Ali Zaenal Abidin berhasil dihubungi, tapi ia menolak berkomentar. “Saya tak berani,” ujarnya. Meski begitu, ia membenarkan Pemerintah Kota Tegal pernah mengeluarkan surat edaran tersebut.

Dalam catatan Tempo, surat edaran itu keluar hanya tiga hari setelah dilangsungkannya acara yang melibatkan para ulama dan sejumlah habib di Tegal. Wali Kota Ikmal pun hadir dalam acara yang digelar pada 30 januari 2011 lalu. Para ulama menyerukan penolakan terhadap ajaran Syiah yang dinilai bisa memecah belah umat Islam. “Kami mohon Pak Wali Kota Tegal melarang penganut Syiah, termasuk segala kegiatannya,” ujar ujar Habib Thohiir Abdulloh Al Kaff kala itu.

Tedi menambahkan, selain itu ada juga kasus-kasus intoleransi atas nama agama dan keyakinan, atau setidaknya mengandung unsur agama. Kasus intoleransi melibatkan kelompok masyarakat sipil. Misalnya, keberatan masyarakat Nahdliyyin di Purworejo terhadap Majelis Tafsir Al-Qur’an (MTA), pelemparan bom molotov di Gereja Kristen Jawa Klaten, kasus konversi agama di Wonogiri, serta perusakan patung Bunda Maria di Tawangmangu, Karanganyar.

Toh, eLSA mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tidak melarang ajaran Ahmadiyah seperti di Jawa Timur dan Jawa Barat. Apresiasi juga ditujukan bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berperan dalam upaya mediasi konflik antara Nahdlatul Ulama dan MTA, serta pembangunan fasilitas tiga rumah ibadah — Islam, Kristen, dan Buddha — di Sekolah Dasar Negeri 03 Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.

Pada kesempatan itu, Rohaniawan Aloysius Budi Purnomo mengatakan, untuk selanjutnya, institusi pendidikan dan masyarakat sipil harus turut berperan dalam menciptakan kerukunan antarumat beragama. “Karena lembaga pendidikan juga rawan intoleransi,” katanya.

ROFIUDDIN, EDI FAISOL

Sumber: Koran Tempo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here