Tak Sekadar Toleran, Tapi Menerima Perbedaan

0
69
Foto: zamrudkatulistiwa.com

[Semarang –elsaonline.com] Tragedi kemanusiaan terus menerus berlangsung dan seperti hendak mengusik jatidiri kebangsaan kita. Apakah bangsa Indonesia masih bisa menerima tetangganya yang berbeda? Masih ampuhkah Pancasila sebagai payung bersama?

Sekretaris Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali, Ketut Sumarta mengatakan bahwa ketika kita membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mungkin ada yang tidak selesai sampai sekarang. “Tidak hanya pada persoalan keagamaan tapi juga dalam tata hubungan dengan masyarakat adat” terangnya beberapa waktu lalu.

“Padahal identitas kebudayaan bangsa Indonesia itu tidak ada” lanjut Sumartha. Uraian Sumarta ini sejalan dengan yang disampaikan Rektor Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Prof. John Titaley. Menurut John, Indonesia merupakan fenomena baru dengan konsep kebudayaan yang masih kosong ketika bangsa ini merdeka.

Indonesia, kata John merupakan satu realitas dengan dua identitas, primordial dan nasional. Identitas primordial merupakan identitas sebelum Indonesia terbentuk yang terbawa sejak mereka mulai ada. “Yang termasuk dalam identitas ini adalah keseragaman, budaya dan agama-agama, disini ada masyarakat Jawa, Aceh, Minangkabau, Batak, Bali, Timor, Maluku dan lainnya” terang John. Bervariasinya identitas primordial ini menciptakan pluralisme Indonesia.

Akan tetapi, di dalam identitas primordialnya, mereka membangun untuk menciptakan identitas kedua dan identitas baru yang menyatukan bangsa tersebut dalam sebuah bangsa. Inilah identitas nasional yang disebut Indonesia. Namun, identitas ini masuh terus coba diisi dengan identitas primordialnya. Bangsa Indonesia sedang berjuang sampai detik ini untuk mengisi kekosongan identitas itu. “Soekarno mencoba merumuskan Pancasila sebagai usaha untuk mengisi kekosongan budaya itu”, papar Titaley.

Secara prinsipil, Sumarta menuturkan bahwa hubungan negara terhadap warga dengan berbagai latar belakang suku dan agamanya cukup jelas. Negara mengakui dan melindungi semua kelompok agama dan adat. “Tapi realisasinya tidak ada. Tata hubungan negara dengan masyarakat asli itu tidak ada realisasinya, selesai di konstitusi tetapi turunannya tidak ada” tegas Sumarta. Padahal, lanjutnya Pancasilanya sudah ada, departemen yang mengurusi agama juga ada tapi realisasinya tidak ada.

Sumarta kemudian mencontohkan peristiwa kekerasan di Balinuraga, Lampung Selatan.  Kalau NKRI ini diartikan ruang yang sangat terbuka, sama bagi seluruh warga negara, apalagi negara menyengaja melakukan itu dengan program transmigrasi misalnya, maka ketika ada orang hidup di suatu tempat di luar tanah asalnya, bukankah ini tanah bersama, Indonesia. “Tidak ada asli dan tidak asli karenananya. Negara dengan begitu punya tanggungjawab untuk melindungi segenap warga negara” terang Sumarta.

Abu Hapsin, pengurus Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Tengah menuturkan, sentimen primordial terutama agama sangat mudah dimainkan dalam pelbagai konflik. Meski bukan menjadi faktor tunggal, agama kerapkali menjadi pembenar untuk melakukan kekerasan. Tindakan itu muncul karena iman yang kekanak-kanakan, iman yang hanya melihat simbol sebagai semangat keberagamaan saja. Meski pesan simbolik dalam agama itu sebagai sesuatu yang lazim, tetapi memahami agama sebatas pada aspek simbol, tanpa disertai pengetahuan makna di balik yang terkandung dalam simbol agama akan menyebabkan reduksi.

Dalam memahami teks agama, ada dua kecenderungan utama, pendekatan tekstual dan kontekstual. “Karakter pendekatan tekstual antara lain rigid, eksklusif, romantic, text closed dan raison-servant” tegasnya. Pengikut pendekatan tekstual biasanya memimpikan masa lalu, menutupi kekurangan apa yang ada di hadapannya. Sementara dalam pendekatan kontekstual, kita melihat ada karakter fleksibilitas, inklusif, realistis, text is open, reason-a tool for analysis. Kalau teks itu terbuka, maka akan muncul ragam penafsiran. Kemudian mereka juga realistis tidak romantis. Sementara akal atau otak itu digunakan sebagai alat untuk analisis. Dengan begitu, akal dan wahyu itu saling mengisi atau berada pada jalur seimbang.

Pendekatan tekstual memiliki “kelebihan” karena penafsirannya itu gampang dipahami tidak berbelit-belit. Makanya bagi orang-orang teknik atau kedokteran pendekatan tekstual itu laku. Bagi mereka halal-haram itu harus jelas. Al-halal bayyinun, al-haraamu bayyinun. Padahal tempat kita hidup adalah grey areas, daerah abu-abu. Mereka tidak sadar bahwa kita hidup di sana. Karakter yang kedua dari pendekatan tekstual adalah kemungkinan adanya konsensus, karena sudah ada patokan yang baku dan formal. Mereka lebih cepat mencapai konsensus karena ada homogenitas. Karakter yang ketiga adalah stabil, tidak ada perubahan. Yang terakhir pendekatan tekstual, “aman” (secure) dalam pengertian mereka nyaman dengan penafsiran itu.

Sementara pendekatan kontekstual ada beberapa catatan, pertama lebih memiliki kompleksitas yang tinggi. Karena tidak hanya mampu menguasai teks, tetapi juga antropologi, sosiologi, psikologi dan lainnya. Bukan tidak mungkin kelompok keagamaan yang mengedepankan kekerasan itu tidak memiliki pemahaman keagamaan yang komprehensif, sehingga Pancasila dianggap sebagai ideologi yang tidak sesuai dengan keyakinan keagamaannya. “Tak heran jika banyak yang kemudian memimpikan khilafah untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara”, kata Abu. Sumarta kemudian menambahkan, jika terjadi seperti yang dituturkan Abu, maka identitas negara menjadi kelompok tertentu.

Sumarta kemudian mengusulkan agar kita merumuskan kembali keIndonesiaan. “Reformasi belum tuntas membicarakan itu. Seperti apa keIndonesiaan ini, bukan hanya soal ruang tetapi juga esensi” tuturnya. Kasus kekerasan seperti yang terjadi di Lampung, Poso, Sampit, Lombok itu problem serius bagi keutuhan bangsa. “Apakah Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Bendera merah putih, NKRI masih berfungsi untuk menjaga kemajemukan?” tanyanya.

Titaley tidak menafikan bahwa setelah melalui beberapa tahap dalam sejarah Indonesia, model toleransi keberagamaan ala Pancasila ini diabaikan. Para pemimpin negeri ini seakan mengabaikan maksud-maksud mulia dari para pendiri negeri ini seakan mengabaikan maksud-maksud mulia dari para pendiri negeri ini. “Konsekuensinya, berbagai macam diskriminasi agama terjadi di negeri ini” tuturnya.

Baginya, kenyataan tersebut terjadi bukan karena model toleransi keagamaan seperti yang ada dalam Pancasila gagal untuk diterapkan di negeri ini. Ini lebih merupakan masalah pendidikan yang gagal dalam mengimplementasikan ide-ide besar pada pemimpin negeri ini. Konsekuensinya, negara ini telah kehilangan fondasi dari eksistensinya sendiri.

Maka dari itu, Titaley mengusulkan agar pendidikan teologi (baca: agama) harus menjadikan Indonesia sebagai landasan pijaknya. Indonesia sebagai negara yang plural bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan reformasi pendidikan teologi. “Kita tidak (bisa) menjembatani antara berpikir normatif (teologis) itu dengan realitas lewat etika. Etika kita lemah. Kalau kita cukup kuat dalam etika dia bisa menjadi jembatan. Terutama etika sosialnya” kritik Titaley.

Dalam bingkai kebhinekaan, NKRI mestinya bisa membiarkan daerah-daerah itu hidup dengan kekayaan budayanya. “Jangan diseragamkan, yang menyebabkan identitas kebudayaannya menjadi kabur” papar Sumarta. Terhadap keberagman ini, Sumarta mengusulkan agar kta tidak hanya menjunjung toleransi, tetapi menerima perbedaan. “Indonesia masih bangga dengan toleransi. Padahal, toleransi masih ada limitnya” tutur Sumarta.

Sementara Abu Hapsin mengatakan, tindakan efektif untuk menciptakan kedamaian antarumat beragama di Indonesia saat ini adalah dengan dialog. Menurutnya, tidak akan terciptakan kedamaian, jika tidak ada dialog antara umat beragama. [elsa-ol/TKh-@tedikholiludin]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here