Bawaslu dan YPK ELSA Uji Publik Hasil Riset “Infeksi Demokrasi”

0
63
Ketua Bawaslu Jawa Tengah, M Fajar SAK Arif, saat memberikan sambutan pada uji publik riset “Infeksi Demokrasi: Politisasi SARA Pada Pemilu 2019 di Jawa Tengah” kerja sama Yayasan Pemberdayaan Komunitas (YPK) eLsa dan Bawaslu Jawa Tengah di Hotel Muria, Selasa (3/12/ 2019).

Semarang elsaonline.com Ketua Bawaslu Jawa Tengah, M Fajar SAK Arif, mengapresiasi uji publik ini sebagai bagian dari proses pemilu di tahun 2019. Perubahan politik di masyarakat sangat pesat sehingga setiap peristiwa patut diabadikan melalui analisis saat memberikan sambutan pada uji publik riset “Infeksi Demokrasi: Politisasi SARA Pada Pemilu 2019 di Jawa Tengah” kerja sama Yayasan Pemberdayaan Komunitas (YPK) eLsa dan Bawaslu Jawa Tengah di Hotel Muria, Selasa (3/12/ 2019).

“Melihat peristiwa hari sudah tidak ada kampret ataupun kecebong. Perubahan mindset dalam melihat proses sistematis dalam menggunakan untuk memenangkan kelompok tertentu. Sehingga ada hal hal yang perlu dicatat dan dianalisas untuk Pemilukada selanjutnya,” katanya.

Fajar menambahkan, bahwa politisasi SARA yang berulang kali terjadi di setiap penyelenggaraan pesta demokrasi membutuhkan penangkal. “Judulnya kan infeksi demokrasi, berarti butuh cara untuk antisipasi tahun-tahun ke depan. Berupa antibiotic atau obatnya ?,” tuturnya.

Direktur YPK eLsa, Tedi Kholiludin mengungkapkan temuan kasus politisasi sara dalam riset ini perlu dikerucutkan. Pasalnya, kasus-kasus di tahun 2019 terjadi dalam pilpres dan pileg, sehingga ada kasusnya tidak terkonsentrasi pada satu tempat saja.

“Ada dekonsentrasi dari kasus-kasus yang terjadi di 2019, khususnya di Jawa Tengah. Musababnya, pemilihan presiden dan legislatif tidak linear, sehingga politisasi sara tidak berjalan efektif,” ungkapnya.

Namun, Dosen Unwahas itu, mengingatkan bahwa selain isu sara, kampanye hitam juga akan terus digunakan dalam edisi pemilu selanjutnya berupa komunis, LGBT, yahudi, dan etnis. “Empat isu ini akan digunakan terus,” jelasnya.

Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Rofiiudin, mengungkapkan riset ini masih perlu definisi operasional politisasi SARA yang cocok untuk merepresentasikan kasus-kasus yang di tulis dalam penelitian.

“10 kasus yang di riset oleh tim peneliti diperlukan pengelompokkan sesuai dengan cakupan politisasi sara. Sehingga, setiap kasus, menjadi analisa yang bisa menjadi acuan kasus selanjutnya,” katanya.

Berkembangnya isu sara di setiap pemilihan umum, Dosen UIN Walisongo Abu Hapsin mengingatkan bahwa peran tokoh agama dan masyarakat sangat diperlukan. “Para tokoh agama ibarat singa. Ia akan tetap menjadi “raja” yang penuh karisma dan ditakuti ketika berada dalam habitatnya. Singa yang sudah pindah habitat, tentu saja akan menjadi tontonan yang lucu,” jelasnya.

Mantan Ketua PWNU Jawa Tengah mengajak masyarakat untuk memahami pendidikan politik. Pendidikan politik merupakan keharusan dalam sebuah negara demokrasi. Pendidikan politik harus bermuara pada terwujudnya kesadaran kolektif masyarakat.

“Ikut menentukan masa depan bangsa sehingga mereka sadar akan hak-hak dan kewajibannya dan sadar untuk tidak melakukan politisasi SARA. Dengan partisipasi politik yang penuh tanggung jawab ini diharapkan kontrol masyarakat terhadap negara akan berjalan semakin baik,” pungkasnya. (Rais/e)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here