Oleh: Joberth Tupan
Mahasiswa Program Doktor UKSW Salatiga
Pada tahun 2016, saya menulis tesis mengenai perlawanan komunitas adat Sapalewa Batai terhadap rencana pembukaan perkebunan sawit di Taniwel Timur. Memang kasus ini tidak cukup terkenal sebagaimana kasus Save Aru dan lainnya di Maluku, tetapi fokusnya sama, yaitu tentang perjuangan komunitas adat.
Secara purposive, saya memilih komunitas adat Hatunuru sebagai subyek penelitian, karena mereka sangat serius melakukan perlawanan untuk melindungi sumber nafkah. Komunitas adat Hatunuru turut dibantu oleh Aliansi Pemuda Taniwel Timur dan Pengurus Besar Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (PB AM GPM), terkhususnya Pendeta Elifas Maspaitella dan Pendeta Maryo Manjaruni. Koalisi tersebut tentu saja kontributif bagi masa depan hutan di sekitar Danau Tapala.
Pada saat itu, sasi adat dan media sosial menjadi satu-satunya perangkat perlawanan. Di bawah bimbingan Doktor Theo Litaay dan bantuan Pendeta Roland Latuputty, saya menulis perlawanan berbasis identitas teritorial. Bertolak dari gagasan mengenai identitas teritorial yang terbentuk melalui rasa memiliki teritorial (sense of territorial belonging) dan daya tarik teritorial (territorial attractiveness) (Oliveira et al. 2010), tesis saya ingin menjelaskan kedua komponen tersebut sebagai modal perlawanan. Singkatnya identitas teritorial diperlukan untuk meredam antagonisme di kalangan pihak luar yang ingin mendegradasi lanskap dan gaya hidup lokal dari satu komunitas tertentu (lihat Roca dan Oliveira-Roca 2006).
Kendati tidak dijelaskan dalam tesis saya, tetapi identitas teritorial di kalangan komunitas adat Hatunuru dirasakan bermanfaat membentuk ranah teritorial (territoriality) berbasis jejaring solidaritas, teks ingatan, dan jaminan sosial yang mengartikulasikan identitas pertahanan. Dengan kata lain, identitas teritorial sangat inheren dengan identitas pertahanan dalam kasus resistensi.
Melalui kesadaran tentang pentingnya identitas teritorial di kalangan komunitas adat Hatunru, apa yang saya lakukan ini dirasakan membantu Pemda Seram Bagian Barat saat itu dan investor untuk memahami beberapa hal.
Pertama, Hatunuru merupakan wajah dari teritorialisasi dua suku besar di Seram, Wemale dan Alune, yang nyaris sulit hidup bersama dalam satu komunitas, sehingga perkebunan tersebut akan sangat berdampak bagi terciptanya kerentanan sosial atau relasi disosiatif intra-komunitas.
Kedua, moral subsisten komunitas adat Hatunuru terletak pada sejauh mana mereka menghidupi narasi lokal (folklore) mengenai Danau Tapala, sehingga solidaritas dapat dijadikan kekuatan perlawanan.
Ketiga, hubungan antara kosmologi dan sumber nafkah turut mempengaruhi imajinasi lokal bahwa hutan di sekitar Danau Tapala merupakan kintal (pekarangan) yang mengartikulasikan ruang hidup.
Keempat, kendati Hatunuru terletak di wilayah pesisir namun jaminan sosial justru berlaku di hutan melalui masohi (gotong-royong) dan baku bage (berbagai hasil panen)
Kelima, perlawanan dilakukan dalam wajah sasi adat (food security), melalui lanskap pangan lokal yang diunggah ke Youtube (virtual foodscape) di Youtube, juga bercorak foodways, yaitu terus mengerjakan sagu pada saat investor sedang melakukan pemantauan di lokasi.
