Pemerintah Didesak Tinjau Ulang SKB Ahmadiyah

0
54

TEMPO Interaktif, Jakarta – Sehubungan dengan penyerangan sejumlah ormas Islam kepada Jemaah Ahmadiyyah di Manis Lor, Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Semarang mendesak agar pemerintah segera meninjau ulang surat keputusan bersama tiga menteri yang melarang keberadaan Jemaah Ahmadiyah.

“Kami mendesak kepada Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan para menteri yang menandatangani SKB tentang Ahmadiyyah meninjau kembali SKB,” kata Direktur eLSA Semarang Tedi Kholiludin dalam konferensi pers di kantornya, di Semarang, Sabtu (31/7).

Menurut Tedi, peninjauan ulang tentang pelarangan Ahmadiyah itu juga harus dilakukan bersama dengan Komisi Nasional HAM serta Perwakilan Kelompok Antariman di Indonesia.

Pernyataan Tedi ini untuk menanggapi adanya penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyyah di Kuningan, Kamis lalu. Jemaah Ahmadiyan di Desa Manis Lor diserang ribuan orang dari berbagai organisasi massa Islam. Massa menyerang setelah istigasah di Masjid Al-Huda yang ada di desa tersebut namun bukan masjid milik kelompok Ahmadiyah.

eLSA Semarang mengutuk tindakan premanisme yang dilakukan terhadap Jemaat Ahmadiyyah yang ditandai dengan penyegelan Mesjid oleh ormas Islam serta satpol PP yang menggunakan SK Bupati sebagai legitimasinya.

Tedi juga menyayangkan tindakan Bupati Kuningan yang mengeluarkan Surat Keputusan untuk melakukan penutupan mesjid Jemaat Ahmadiyyah sehingga memicu timbulnya anarkhisme massa. “Bupati Kuningan harus mencabut surat yang dikeluarkan itu,” kata Tedi.

Tedi berharap kepada semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sipil untuk dapat menerima kehadiran Jemaat Ahmadiyyah yang sudah ada sejak tahun 1950-an ada di Manislor. “Keberadaan mereka harus dihormati,” katanya.

SKB tentang Ahmadiyah dikeluarkan oleh Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung tahun 2008. Intinya, SK itu memerintahkan kepada penganut Ahmadiyah untuk menghentikan kegiatannya yang bertentangan dengan Islam.

ROFIUDDIN

Sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/07/31/brk,20100731-267743,id.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here