Semarang dan Kampung yang Hilang

Oleh: Muhamad Syukron10358582_1453966251517439_8576671684729424435_n
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang

Keterancaman hilangnya kampung-kampung dari peta sejarah masa depan Kota Semarang, sebenarnya merupakan bagian dari fenomena lenyapnya sejumlah kampung, satu demi satu, karena tergusur oleh pemetaan tata ruang kota yang tak mungkin diajak berpihak pada sejarah. Ketika kekuatan modal berbicara, sejarah dan jejaknya hanya menjadi noktah kecil yang akan tergilas roda kepentingan mengatasnamakan investasi dan dinamika kota. Pada akhirnya, masa lalu pelan-pelan terpinggirkan oleh gebyar kapitalisme.
Membela keberadaan kampung-kampung tradisional ibarat merenda romantisme yang mengawang di ruang kosong. Walaupun tersisa jejak konservasi di Sekayu atau GRIS, toh orang akan segera melihat gegap-gempita kegagahan Mal Paragon, atau ketika menyaksikan bangunan raksasa Hotel Gumaya maka kita hanya bisa mengenang album lama Kampung Jayenggaten, tanpa daya yang cukup untuk mengalihkannya dalam lanskap masa kini. Begitu juga dengan Kampung Gendingan, Benjol, Kampung Basahan, dan Kebonsari.
Kesadaran merenda romantisme yang kosong, sekaligus juga membuka kesadaran lain: akan terjadi ketergilasan massal di seluruh jejak sejarahkah, di mana pun, di belahan kota-kota besar yang sibuk membangun diri, memacu investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi? Pertanyaannya, tentu, tidak akan adakah kompromi masa lalu dan masa sekarang dalam membangun masa depan, sehingga intensifikasi investasi — yang hakikatnya demi kesejahteraan warga kota — tidak selalu berwajah peminggiran sejarah?
Kita mungkin mempertanyakan, seperti apakah sebenarnya komitmen dan konsep Pemerintah Kota Semarang bersama DPRD untuk mengatur tata ruang yang berpihak kepada sejarah? Lima belas atau 10 tahun silam sebelum kampung-kampung itu hilang dari peta kota, para warganya tak pernah membayangkan mereka harus berhijrah, karena masa lalu bersama kampung lama harus dihapuskan. Mungkin pula, yang sebagian tidak memikirkan jejak sejarah, karena yang penting mendapatkan ketercukupan kompensasi ekonomi.
Aneka kepentingan yang saling bersimbiosis mutualisme dalam fenomena hilangnya sejumlah kampung di daerah perkotaan. Simbol-simbol ekonomi lebih berbicara ketimbang pertimbangan mempertahankan sejarah yang mungkin dianggap “sekadar”. Pikiran pragmatis tentu akan mengatakan, orang tidak bisa membelenggu diri dengan masa lalu karena dia tidak mungkin tidak melangkah ke masa depan. Akan tetapi, tak bisakah dikompromikan sebuah elan bijak: melangkah ke depan dengan tetap ditaburi nilai-nilai kesejarahan? atau bahasa santrinya: Al-muhafadhotu ‘ala al qodimi as-sholih wa al-akhdzu bi aljadidi al- ashlah.
Rasanya kita butuh mendiskusikannya secara intens. Kita tidak cukup hanya meratapi peristiwa kehilangan simpul-simpul sejarah itu, lalu membiarkan kekerdilan diri lantaran ketidakberdayaan menghadapi mesin-mesin kapitalisme. Seluruh stakeholder kota perlu duduk bersama, menyampaikan rerasan, mencari formula-formula berbasis akal sehat untuk menggugat diri: sejauh mana kita merasa cukup menghargai sejarah dan jejaknya, dan seperti apa mempertalikannya dengan rencana-rencana di masa depan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *