Semarang, elsaonline.com – Semua elemen masyarakat di Jawa Tengah bersepakat, sekolah butuh kebijakan pro-toleransi dan anti-radikalisme. Tokoh agama, guru, kepala sekolah, dan kelompok minoritas keagamaan berharap pemerintah Provinsi Jateng membuat kebijakan untuk mengantisipasi intoleransi di sekolah.
“Karena itu kegiatan ini sangat penting sekali. Kita butuh kebijakan pemerintah. Anak-anak penghayat masih mengalami penolakan di sekolah,” kata penyuluh pelajaran Kepercayaan Sukma Dewi Nawang Wulan pada ‘FGD penyusunan draft usulan kebijakan sekolah damai; sekolah pro-tolerani dan anti-radikalisme’ di Hotel Santika Semarang, Kamis 8 April 2021.
Sukma menambahkan, siswa Penghayat Kepercayaan masih ada yang belum mendapatkan pendidikan kepenghayatan dan harus mengikuti mata pelajaran agama. Bukan hanya itu, terdapat siswa penghayat yang mendapat bullying hingga enggan bersekolah. “Kondisi demikian Kejadian masih terjadi di beberapa daerah di Jawa Tengah,” kata Sukma.
Perlakuan serupa juga dialami pelajar dari Jemaat Ahmadiyah, Hajar Ummu Fatih. Dia menceritakan pengalamannya sewaktu sekolah dulu. Dirinya mendapat bullying dari teman sebayanya bahkan juga dari guru-gurunya sewaktu duduk di bangku SD dan SMP. Akibatnya Fatih memutuskan untuk bersekolah di sekolah anak-anak ahmadiyah yang ada luar provinsi.
“Ketika dulu kelas 3 SD, setelah terjadi penyerangan, di kelas saya juga menerima banyak pertanyaan dan distigma sesat. Itu membuat saya tidak merasakan kenyamanan di sekolah,” tambah Fatih.
Berdasar itu, maka butuh sebuah usulan kebijakan. Capacity Building Officer Wahid Foundation Mauliya Risalaturrohmah menyampaikan, FGD yang dilaksanakan pada dua hari (8-9) merupakan upaya untuk menampung gagasan dari berbagai pihak untuk diusulkan kepada pemerintah.
Nilai Toleransi
Dari temuan-temuan di lapangan berkaitan dengan intoleransi dan radikalisme Wahid Foundation terus berupaya untuk menginternalisasi nilai-nilai sekolah damai yang telah dijalankan selama empat tahun di Jateng dan menggalang dukungan khususnya dari Pemprov Jateng tentang sekolah damai.
Sementara ini, baru ada 5 sekolah yang menjadi dampingan Wahid Foundation dalam menjalankan program sekolah damai di Jawa Tengah yakni, SMAN 13 Semarang, SMA 10 Semarang, SMAN 11 Semarang, SMAN 7 Semarang, dan SMAN 1 Cepiring Kendal.
“Di samping menerima usulan, masukan dan saran dalam acara ini nantinya juga akan mendengarkan dinamika intoleransi dan radikalisme di sekolah-sekolah atau daerah yang akhirnya akan melengkapi draf usulan kebijakan Sekolah Damai,” tutur Mauliya.
FGD yang dipandu Kalis Mardiasih dan Izak Y. M Lattu’ ini dihadiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng Yuniati Eva Istianingrum. Menurutnya, gagasan dan nilai-nilai Sekolah Damai ini perlu diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang ada di sekolah.
“Kami sangat mengapresiasi dengan adanya penyusunan draft usulan kebijakan sekolah damai. Nilai-nilai dan gagasan sekolah damai ini perlu diintergrasikan dengan mata pelajaran yang ada disekolah,” jelasnya. Sidiq
