Oleh: Hee Cheol Park
Mahasiswa Pascasarjana Kangwon National University, Korea Selatan
Mungkin banyak orang berpikir Korea Selatan adalah Negara yang maju dan sudah berkembang. Tetapi Korea kini, sejak beberapa tahun terakhir mengalami kemunduran di bidang politik dan sosial, terutama ekonomi. Juga hilangnya naluri kemanusiaan di Korea. Sejak 1970an sampai sekarang Korea yang paling penting dicatat adalah perkembangan ekonomi. Namun, ketika fokus pada kekayaan sosial dan pribadi, juga memunculkan beberapa efek samping. Salah satunya ketiadaan penghormatan terhadap keberadaan manusia masing-masing. Perkembangan ekonomi dan sosial itu juga memunculkan konflik antara rakyat. Korea sekarang menghadapi efek samping itu.
Korea Selatan didominasi oleh rezim militer sejak 1961 sampai tahun 1992. Di zaman ini tantangan utamanya adalah keluar dari kemiskinan dan kelaparan. Sesudah mendapatkan hasil ekonomi yang memuaskan, Korea membutuhkan demokrasi dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam dan luar negeri. Pada masa 10 tahun (1997-2007) rezim pro demokrasi dan reformasi sudah mengusahakan hal-hal tersebut. Di luar negeri, Korea Selatan sudah menjadi Negara yang maju dan dengan standar HAM yang tinggi sama seperti Eropa dan AS. Dan presiden Kim Dae-jung (1997-2002) mendapatkan Hadiah Nobel Perdamaian tahun 2000. Presiden Roh Moo-hyun (2002-2007) yang sebelumnya advoka, menyebabkan kebijakannya sangat mempertimbangkan HAM dan jatidiri manusia. Di dalam negeri, mereka juga menghormati HAM, karena akhir 1990an krisis ekonomi dan IMF membuat gap besar antara kaya dan miskin. Apalagi sudah banyak tenaga kerja asing dari Asia Tenggara, India, dan Asia Tengah masuk ke Korea, banyak pasangan yang muncul lewat pernikahan lintas negara, dan juga banyak pengungsi termasuk dari luar negeri khususnya Korea Utara.
Di masa itu, pemerintah Korea harus memecahkan dan menjaga situasi ini. Beberapa usaha yang dilakukan antara lain, pertama, pemerintah mulai memikirkan respon yang baik terhadap keadaan multibudaya supaya orang asing tinggal bersama dalam kerukunan tanpa diskriminasi. Kedua membuat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan mengkampanyekan anti-diskriminasi terhdap tenaga kerja asing, orang yang dipecat, orang yang lemah, dan miskin di dalam kehidupan sosial. Ketiga berfokus pada menciptakan kesejahteraan dan perdamaian. Bagaimana agar kebijakannya mempertimbangkan nasib orang miskin, orang tua, anak-anak dan diplomat juga keseimbangan antara AS, Cina, Jepang, Rusia. Dan juga berusaha agar Korea Utara bisa terbuka dan membuat hubungan lebih baik. Karena terkadang kedua negara masih berada dalam pusaran konflik, meski pemerintah terus berusaha untuk berkomunikasi dan dialog. Jika akan memulai kebijakan baru, pemerintah akan bertanya kepada masyarakat dan meminta persetujuan. Mungkin masa ini yang paling dekat secara esensial dengan demokrasi, keadilan, penghormatan pada HAM.
Tetapi tahun 2007 rakyat Korea membangun kekayaan ekonomi tanpa menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Presiden baru Lee Myung-bak (2007-2012) yang berasal dari Partai Konservatif fokus pada proyek pembangunan besar dan kebijakannya lebih mengutamakan ekonomi. Maka masa itu dimulailah pembangunan besar (proyek sungai, pelabuhan). Bagi perusahan konstruksi, merea mendapat manfaatnya. Tetapi petani, nelayan, karyawan harus kehilangan tanah atau tempat bekerja dan juga hancurnya kekayaan alam. Apalagi pemerintah menurunkan biaya pajak untuk orang kaya, dan kapitalisme memperluas gap situasi ekonomi diantara masyarakat. Masa itu ditandai dengan banyaknya pekerja swasta yang bangkrut.
Sementara Presiden sekarang, Park Geun-hye (2012-) yang menggantikan Lee Myung-bak juga mengikuti jalan pendahulu dengan lebih memperkuat kekuasaan. NIS (National Intellegent Service, Intelijen Nasional) bermain politik di pemilu dan pilpres supaya partai berkuasa tetap menang. Mestinya NIS tidak boleh melakukan hal tersebut. Dan kepala NIS sudah dinyatakan bersalah, tapi tidak tertangkap dan masih tinggal bebas. NIS melakukan monitoring terhadap media sosial, aplikasi yang digunakan warga negara, agar mereka tidak melakukan kritik terhadap rezim dan presiden. Dan hak-hak buruh lebih mundur daripada masa sebelumnya, sehingga karyawan harus kerja lebih berat tetapi gajinya tidak bisa naik.
Masa sekarang, (2007-sekarang) mengalami kemunduran di hampir semua bidang dibandingkan masa lalu (1997-2002). Yang pertama pemerintah tidak berusaha berkomunikasi dengan rakyat dan tidak mau mendengar suara rakyat. Dari sisi demokrasi, mestinya kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat, tetapi pemerintah mengabaikan suara rakyat. Yang kedua pemerintah lebih sering menggunakan kekerasan lewat kekuasaan. Jika ada demonstrasi terhadap kebijakan pemerintah, mereka langsung menghalaunya dengan kekuatan polisi atau militer. Cara ini tidak memberikan kepuasan untuk korban dan 2 kelompok yang pro maupun kontra. Jika melawan pemerintah, maka mereka siap mendeportasi atau ditangkap ke polisi. Yang ketiga hancurnya nilai keadilan di pengadilan. Hampir semua kasus yang melawan kebijakan pemerintah dan diangkat ke pengadilan, hasilnya selalu kalah, karena kehakiman sendiri tidak merdeka dan ada di bawah pemerintah. Maka seringkali hakim ikut kebijakan pemerintah. Dan masih banyak yang mempertahankan hati nurani, tapi kemudian ditangkap dan dipenjara.
Desa Gangjeong
Desa Gangjeong terletak paling ujung selatan di pulau Jeju, propinsi paling selatan di Korea. Desa ini mempunyai alam indah dan masyarakat bekerja pertanian jeruk, perikanan laut dengan masyarakat yang damai. Tetapi sejak tahun 2007 pemerintah Korea memutuskan membangun pelabuhan militer angkatan laut di desa ini. Dulu desa ini harus menjaga konservasi alam tetapi secara illegal terbuka perkembangan dan beberapa orang bergabung dengan kepala desa yang setuju konstruksi. Mereka kemudian melakukan korupsi dan mengizinkan dibangunnya pelabuhan militer. Tetapi waktu itu hampir semua masyarakat tidak tahu situasinya. Setelah itu semua masyarakat berkumpul dan memutuskan menolaknya. Sekitar 80% masyarakat tidak mengizinkan pembangunan pelabuhan. Tetapi kehakiman memutuskan untuk mengizinkan dibuat pelabuhan, dan tahun 2011 mulai konstruksi.
Walaupun illegal dan hampir semua masyarakat tidak mau dibangunnya pelabuhan angkatan laut ini, tetapi pemerintah tetap membangunnya, karena hal ini diminta oleh AS dan Samsung. AS berkepentingan untuk menghambat Cina, Samsung untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Tatapi, alam, binatang, karang dan masyarakat tidak dipedulikan.
Banyak orang lokal dan aktivis menolak dan melawan itu melalui demonstrasi. Para demonstran menghadang truk yang masuk. Mereka berdoa dan beribadah serta tidur di depan gerbang. Mereka naik perahu kecil di depan laut, lalu polisi mengusir mereka dan menangkapnya. Dan beberapa aktivis asing sudah dideportasi ke luar negeri walaupun ia calon peraih Hadiah Nobel Perdamaian, yakni Angie Zelter dari Inggris. Beberapa pemimpin sudah dipenjara dan dituduh oleh angkatan laut. Hampir semua masyarakat pernah dituduh dan sudah mengikuti pengadilan. Kadang-kadang ruangan pengadilannya penuh karena sekitar 100an orang menghadiri pengadilan tersebut.
Dulu desa ini damai, tetapi sekarang sudah terbagi 2 kelompok. Seringkali terjadi konflik yang pertama antar kelompok masyarakat, yang kedua dengan polisi, tentara, Samsung dan pemerintah. Penghancuran kekayaan alam lingkungan menyebabkan polusi. Kepiting, karang unik sudah tiada. Di tahun 1948 di pulau Jeju ada 15,000 masyarakat tewas oleh pemerintah dan beberapa kelompok-kelompok konservatif. Sekitar 65 tahun berlalu sekarang di sana mulai konflik dan ada perang lagi. Kalau pelabuhan tentara angkatan laut ini sudah selasai, ketegangan antara AS dan Cina akan lebih parah. Kalau dua Negara ini akan berperang, pasti terjadi di pulau Jeju dan tentu korbannya masyarakat desa Gangjeong.
Kasus ini cukup rumit dan bisa bisa dilihat dalam situasi Korea saat ini. Semua masalahnya menjadi kompleks. Demokrasi tidak berjalan, HAM sudah hilang, keadilan bersembunyi di balik para penguasa. Sering ada konflik dan perdamaian mulai terancam. Mungkin masa depan akan semakin parah. Kalau Korea ingin menjadi Negara maju pasti harus punya solusi atas kasus seperti yang terjadi di Desa Gangjeong ini.
