Ming. Okt 25th, 2020

elsaonline.com

Voice of the voiceless

Warga Negara Harus Memiliki Sikap Inklusi

2 min read

Seminar "Menuju Jateng Inklusi" yang diselenggarakan di Pandanaran Semarang, (28/12). Foto: Mustaqim.

Seminar "Menuju Jateng Inklusi" yang diselenggarakan di Pandanaran Semarang, (28/12). Foto: Mustaqim.
Seminar “Menuju Jateng Inklusi” yang diselenggarakan di Pandanaran Semarang, (28/12). Foto: Mustaqim.
[Semarang-elsaonline.com] Indonesia merupakan negara yang majemuk, beraneka ragam ras suku dan ras, termasuk juga agama dan keyakinan. Kesadaran atas kemajemukan ini yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Dalam menyikapi keberagaman keyakinan dan agama di Indonesia telah tercermin dalam Pancasila.
Demikian yang disampaikan oleh Sahidin, Dosen Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang. “Memang Pancasila itu merupakan sebuah ide yang besar dan baik dalam sebuah negara, namun dalam pelaksanaannya belum dilakukan maksimal, termasuk dalam beragama dalam sebuah negara” jelasnya dalam Seminar Menuju Jateng Inklusi, di Hotel Pandanaran, Senin (28/12).

Menurut Sahidin, Sila Pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa itu bukan dipahami sebagai konsep beragama, akan tetapi dalam konsep bernegara. Sebab lahirnya negara Indonesia itu karena kehendak Yang Maha Kuasa, sehingga dalam menyelenggarakan hidup bernegara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan.
“Kalau Ketuhanan yang Maha Esa itu dijadikan konsep beragama, maka akan sulit dilakukan, karena dalam Pancasila kontraknya dulu untuk bernegara, bukan untuk beragama, sebab konsep agama dan keyakinan memiliki konsep yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain,” lanjutnya.

Bagi warga yang memiliki keyakinan tertentu, menurut Sahidin, negara tidak bisa terlibat, namun negara harus memberikan perlindungan bagi warga negaranya agar aman dan tenang dalam menjalankan keyakinannya. Karena keyakinan itu hal pribadi warga negara, sedangkan negara hanya mengatur masalah kepentingan bersama. Sehingga negara tidak bisa memaksa warganya untuk memiliki keyakinan tertentu.

“Misalnya ada orang yang tidak melakukan perintah agamanya, maka pemerintah tidak bisa menghukumnya, namun pemerintah harus memberikan rasa aman warganya dalam menjalakan ritual keyakinannya,” paparnya.
Menurut Sahidin, kesadaran yang dimiliki pemerintah ini saja masih kurang cukup untuk membangun toleransi kalau setiap warga negara belum memiliki kesadaran inklusi. Apabila setiap warga sadar dengan sikap inklusi, kehidupan yang toleransi akan tumbuh di masyarakat Indonesia yang sangat beragam. “Karena inklusi ini mengandung arti bahwa manusia itu beraneka ragam agama, ras, budaya dan sebagainya, dan ini harus disadari oleh setiap warga negara,” tandasnya. [elsa-ol/Wahib-@mawahib/003]

Baca Juga  eLSA Report on Religious Freedom LV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *