Seminar dan Bedah Buku “Politik Minoritas di Indonesia;” Dorong Mahasiswa Memperkuat Kepekaan

[Bandung -elsaonline.com] Yayasan Pemberdayaan Komunitas (YPK) Lembaga Studi Sosial dan Agama (ELSA) Semarang bekerja sama dengan Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Kota Bandung dan Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) UIN Bandung menyelenggarakan Seminar Bedah Buku Politik Minoritas di Indonesia: Identitas, Negosiasi, dan Regulasi. Acara tersebut berlangsung di Aula Pascasarjana UIN Bandung pada 8 Desember 2025.

Kegiatan yang menghadirkan sekitar 50 mahasiswa ini berlangsung hangat dan interaktif. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan kritis yang diajukan sepanjang diskusi. Direktur ELSA, Tedi Kholiludin, dalam paparannya menegaskan pentingnya keberanian mahasiswa untuk keluar dari zona nyaman intelektual. Menurutnya, pengetahuan tidak cukup dikembangkan hanya dari ruang kelas, melainkan perlu diperkaya melalui eksplorasi dan dialog di luar ruang akademik formal.

“Istimewanya ilmu pengetahuan adalah ia bisa tumbuh dari mana saja. Madzhab Frankfurt muncul dari diskusi kelompok kecil, bukan dari gedung megah atau bangku kuliah,” ujarnya memberi contoh.

Salah satu poin penting dari diskusi buku tersebut adalah perlunya konsepsi ulang dalam memahami kategori-kategori ilmiah, terutama istilah “minoritas”. Tedi menekankan bahwa minoritas tidak harus dipahami sebagai kelompok kecil secara statistik.

“Kami memaknainya berbeda: minoritas adalah mereka yang terhambat dalam mengakses hak-hak kewarganegaraan. Minoritas itu lahir dari relasi kuasa—menggeser definisi dari statistik ke struktur. Ada diferensiasi, kesadaran subjek, dan sering kali kelompok itu disengaja dibuat kecil melalui narasi sosial,” jelasnya.

Akademisi UIN Bandung, Reza F. Nazar, menguatkan perspektif tersebut. Ia menekankan pentingnya melihat identitas dan peran negara dalam regulasi yang seharusnya menjamin tidak adanya diskriminasi. Menurutnya, membaca negara berarti mencermati bagaimana kekuasaan bekerja—mana regulasi yang hegemonik dan mana yang tidak.

Baca Juga  Membiarkan Bersama Saat Tiada: Dalil Teologis tentang Pemakaman Jenazah

“Spirit yang perlu dibangun adalah egalitarianisme, terlepas dari agama, etnis, atau jenis kelamin. Faktanya, masih ada agama dan kelompok-kelompok sosial yang hak-haknya belum sepenuhnya terakomodasi negara. Karena itu, memposisikan regulasi menjadi sangat penting,” tegasnya.

Reza juga menambahkan bahwa bagi mahasiswa, kemampuan membaca regulasi bukan hanya penting secara konseptual, tetapi juga krusial dalam penelitian. “Salah satu kunci kekuatan buku ini ada di subjudulnya: sejauh mana para penulis mampu menempatkan regulasi sebagai pintu masuk analisis,” tambahnya.

Dr. Yayan M. Royani, mewakili YPK ELSA, menyampaikan sejatinya mahasiswa harus lebih aktif menjelajahi ruang-ruang intelektual di luar kampus, memperluas perspektif, serta memaknai isu minoritas sebagai persoalan struktural yang menuntut kepekaan akademik sekaligus keberpihakan pada nilai-nilai keadilan. [Jaedin]

spot_imgspot_img

Subscribe

Artikel Terkait

Yaumul Quds: Politik Simbol dan Emosi Kolektif dalam Solidaritas Palestina

Oleh: Tedi Kholiludin Jarum jam belum genap menunjuk pukul 14.00...

EN (?): Konsep Ikatan Tak Terlihat dalam Budaya Jepang

Oleh : Iwan Madari (Pemerhati Kebudayaan Jepang) elsaonline.com Dalam hidup,...

Malam di Darut Taqrib: Duka, Solidaritas dan Harapan Dialog

Kami duduk bersama di bagian depan luar sebuah...

Keluarga Besar ELSA Gelar Ziarah ke Dua Tokoh Besar Semarang

Yayasan Pemberdayaan Komunitas ELSA menggelar kegiatan ziarah ke...

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini