Diskusi Bersama Mukhsin Jamil, Kapuslit IAIN Walisongo Semarang
(Semarang, elsaonline.com) Rabu, 21 September 2011 bertempat di ruang Kepala Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, beberapa staf Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) berdiskusi hangat berbicara tentang potensi konflik di Jawa Tengah. Mukhsin Jamil, Kapuslit IAIN didapuk menjadi pembicara tunggal dalam obrolan ringan itu. Mukhsin, yang tengah menyelesaikan studi doktoralnya di IAIN Walisongo, berusaha memetakan potensi konflik di Jawa Tengah terutama dilihat dari keberagamaan kultur, agama serta resources yang ada. Berikut merupakan transkrip diskusi tersebut.
Menurut antropolog, dalam proses mengidentifikasi religi kultural di Jawa Tengah (Pantura, Utara dan Selatan), masyarakat bisa dibagi menjadi nagarigung, manca nagari dan pesisiran. Oleh karenanya, secara sosiologis kultural setiap daerah mempunyai bentuk sosial keberagamaan yang berbeda, tergantung sejarah dan geografis yang membentuk karakter mereka. Nagarigung berarti Yogyakarta Surakarta dan sekitarnya, sedangkan mancanagari seperti Ngawi sampai daerah-daerah bagian utara, adapun bagian barat diwakili Kedu, Magelang, dan Banyumas (Dulangmas), Pantura (pesisir) dari di Cirebon sampai Tuban.
Pantura (masyarakat pesisir), memiliki karakteristik yang sesungguhnya terbentuk secara alamiah dipengaruhi oleh keadaan alam. Contohnya mereka sangat terbuka dan terbiasa berbicara dengan nada keras, hal itu dikarenakan mereka dekat pantai yang tidak asing dengan deru ombak. Fenomena lainnnya, jika dilihat secara historis, maka lintas kultural terjadi di daerah pesisiran yang kita kenal dengan”nusa jawa silang budaya”, dalam hal ini masyarakat pesisir mengalami proses sentuhan globalisasi, Cinaisasi, Arabisasi, Westernisasi, sehingga masyarakat pesisir mempunyai karakter yang unik. Oleh karenanya, tidak mengherankan apabila kota-kota besar tumbuh di daerah pantura seperti Surabaya, Semarang dan Jakarta.
Konflik agama dan budaya menjadi konflik yang majemuk di daerah tersebut. Sebagai contoh Semarang. Meskipun berbagai tradisi telah melebur, akan tetapi di sisi lain ada situasi multikultural dimana semua kelompok tetap eksis dan berkembang, seperi Arab, Cina dll. Sehingga mereka saling memotong dalam sebuah tradisi toleransi. Sebagai contoh terdapat kesaaman agama tetapi berbeda etnis atau berbeda ekonomi. Oleh karenanya, di daerah pantura sebuah konflik biasa muncul dari fenomena seperti itu.
Meskipun begitu, kemunculan konflik di masing masing wilayah tergantung dengan komposisi demografi, urbanisasi, dan proses pembangunan yang belum selesai. Sebagai contoh di daerah borderline antara Demak dan Semarang. Lahirnya konflik bukan disebabkan isu Agama, akan tetapi disebabkan adanya kepentingan ekonomi. Konkritnya ada disfungsi lahan karena perkembangan industri yang masif di Semarang yang menyebabkan kerusakan pesawahan dan fish ground (tambak) di daerah perbatasan. Dalam fenomena tersebut telah terjadi ketimpangan antara kepentingan masyarakat dan pemerintah atau pengusaha..
Dampak hal tersebut ternyata meluas ke daerah yang sering rob, sebagai contoh di Jepara. Konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara PLTU (proyek pemerintah) dan rakyat. Yaitu adanya larangan mencari ikan di daerah PLTU sampai jarak 2 kilometer, padahal daerah PLTU yang hangat menjadi tempat berkumpulnya ikan. Di sisi lain, pelayan tidak mempunyai peralatan canggih untuk menangkap ikan sampai laut lepas, akhirnya mereka tidak bisa bekerja dan akibatnya kemiskinan merajalela. Potensi konflik tersebut diperparah oleh kurangnnya resources pekerjaan yang dapat di akses masyarakat pada proyek PLTU.
Selain fenomena di atas, potensi konflik akibat isu agama terdapat juga di Jepara. Sebagai contoh kelompok Syiah yang berkembang baik, yaitu puncaknya pada tahun 2002. Saat itu Depag memvonis bahwa kelompok tersebut adalah Syiah Imamiyah yang berbahaya bagi ideologi Indonesia, maka banyak diantara mereka yang diintrogasi oleh koramil dll. Untungnya konflik yang didasari Sunni dan Syiah tersebut dapat diredam oleh Syeh Abdul Qodir Bafaqih, seorang ulama karismatik yang menyebarkan kadernya di berbagai daerah di jepara.
Jika melihat fenomena-fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa potensi konflik di Jepara lebih disebabkan oleh kepentingan Industri dan komunal.
Di Pekalongan, terdapat kelompok Cina dan Arab (etnis), Sunni dan Syiah (aliran keagamaan), antara keempat kelompok tersebut, sentimen terhadap Cina cukup besar, meskipun sekarang kelompok tersebut sudah menjadi kecil (minoritas). Adapun masalah Syi’ah-Sunni, di Pekalongan terdapat forum secara sistematik melawan syiah, akan tetapi forum tersebut tidak menjadi potensi konflik yang besar, karena disana terdapat komunitas Arab dari kalangan habaib yaitu Rabithah Alawiyah. Sebagai contoh Habib Rizik (Sunni) biasa bertemu dengan kelompok Syiah di perkumpulan tersebut. Faktor konflik lainnya, sebagaimana di Jepara, yaitu disebabkan faktor politik. Kedua daerah (Pekalongan dan Jepara) merupakan korban kegagalan upaya golkarisasi secara masif pada Orde Baru. Seperti Kasus Dongos, yaitu upaya status quo untuk mengadu domba antara PPP dan PKB. Kasus lainnya penyebaran isu bahwa pemuda PPP dikeroyok PKB dan sealiknya.
Sementara Surakarta mempunyai kekhasan tersendiri. Bisa dibayangkan, dulu kota ini pernah jadi basis abangan, sekarang tumbuh subur Fundamentalisme Islam. Konfllik internal dan antar umat beragama sekarang sudah merembet ke Banjarnegara. Di Solo sendiri, MTA FPI ,Muhamadiyyah NU, Kejawen semua tumbuh berkembang. Jika dilihat, karakter NU di Solo bisa jadi berbeda dengan yang lain. Mereka bergandeng dengan kelompok Islam fundamentalis sudah biasa, bahkan sering membentuk forum bersama. Dari keberagaman tersebut, akhirnya mereka beradaptasi secara bersamaan. Inilah dimensi positif dari konflik yakni transformasi. Disana terdapat resistensi tetapi ada juga reproduksi, mereka tetap mempertahankan identitas, akan tetapi juga mereproduksi nilai-nilai baru yang bersesuaian dengan yang lain. Hal tersebut disebabkan karerena Solo menjadi kota yang sangat dinamis sebagai lokus pergerakan.
Di Sukoharjo, pengaruh pesantren Bgruki sangat kuat, bahkan menyebar dai Jepara sampai Semarang tepatnya di mijen. Fenomena tersebut sengaja dibiarkan, padahal sebenarnya dimungkinkan hanya dilakukan pemantauan. Padahal, sebenarnya harus ada prevensi konflik untuk menghindari konflik horizontal. MTA sendiri sudah memulai kegiatan dari tahun 1980 an, maka, saat ini bisa ditemukan banyak jilidan hasil kajian MTA .
Di wilayah selatan, seperti Cilacap, Banjarnegara dan Banyumas, konflik tradisional dan modern telah dimulai sejak tahun 1930, yaitu antara Muhammadiyah dan NU. Buktinya, bisa lihat dari karya-karya yang muncul pada era tersebut. Buku-buku yang diterbitkan NU terkesan meligitimasi praktek-praktek tradisi untuk melakukan counter gerakan purifikasi. Sekitar Banyumas, kedua organisasi tersebut berkembang bersama, NU ada yang konserfatif (PPP) dan liberal (Golkar atau PKB), begitupun Muhammadiyah ada yang konservatif (PKS) dan liberal (PAN). Pada saat tertentu kedua duanya saling berkolaborasi. Sebagai contoh PPP dan PKS biasa berkolaborasi dalah hal formalisasi syari’ah.
Terkait penerbitan perda syari’ah, ternyata yang memungkinkan untuk menerbitkan adalah Jepara. Secara kuantitas PPP sangat kuat, 62 persen NU disitu, yang secara historis mengakui sebagai partai Islam. Meskipun begitu, rencana tersebut tentunya tidak sampai publik, karena NU sekarang mempunyai komitmen tinggi terhadap nasionalisme.
Berbicara Jawa Barat, maka pundamentalisme Islam sangatlah kuat. Hal tersebut disebabkan adanya semacam ”dendam budaya”, dimana Jawa Barat tidak menerima sentrum kekuasan pasundan (pajajaran) yang dilebur oleh ekspansi demak (Brawijaya) yang terus merembet sampai kepada penuntasan islamisasi melalui itu. Faktor lainya, dimungkinkan karena kedekatannya dengan Jakarta sebagai sentrum gerakan. Jakarta sendiri sangat unik, hampir semua gerakan keagamaan terdapat di sana, dan sekarang yang menguasai Jakarta adalah PKS.
Berbeda dengan Yogyakarta, meskipun gencar dilakukan purifikasi, akan tetapi budaya dan tradisi tetap berkembang. Yogya mengalami perubahan, sebagai contoh ada sesajen yang dulu dianggap syirik, sekarang telah menjadi objek wisata, dan contoh lainnya sebagaimana Parang Kusumo yang sekarang menjadi wisata juga.
Sementara di Wonogiri dan sekitarnya, faktor kemiskinan dan resources seperti air menjadi masalah sendiri. Jika ditelusuri ada delapan potensi konflik. Mulai soal budaya, komunikasi, keterbatasan resources dan kebutuhan manusia. Bisa disimpulkan, apabila kebutuhan dasar manusi tidak terpenuhi (berkurang) maka akan menjadi konflik.
Di Temanggung pasca terjadinya konflik Januari lalu, sesungguhnya hampir sama dengan Syiah di pasuruan. Kasus tersebut merupakan rentetan sekenario panjang yang juga sama dengan Ahmadiyah di Cikeusik. Menyikapi fenomena tersebut, maka harus waspada, ada penyebab di dalam yang bisa menjadi Bom waktu, jika dibaratkan disana masih terdapat rumput kering atau bensin yang dapat tersulut api dengan cepat.
Di Pantura bagian Timur seperti Pati, fenomena keberagamaan diwarnai oleh kelompok Syahadatain dan Akmaliah yang banyak dianggap sesat. Padahal, permasalahan sebenarnya hanya terkait pengakuan kemu’tabrohannya. Dilihat dari sisi geografis, karena kekeringan lahan, akhirnya berdampak kepada kekeringan spiritual. Tidak menherankan jika mereka mencari alternative ibadah (model keagamaan yg memenuhi kebutuhan mereka). Akibatnya, thoriqoh dan aliran-aliran menjadi subur seperti contoh kelompok Pangestu. (elsa-ol)
