Oleh: Tedi Kholiludin
Saya membubuhkan kata “Lagi” di judul tulisan ini, karena memang pernah membahas topik serupa. Pada tulisan sebelumnya saya mengaitkan isu ini dengan sosok Dom Helder Camara, tokoh yang pernah juga diulas KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Semangat pembebasan dengan fondasi teologis yang dilakukan oleh Gus Dur, memiliki langgam yang sedikit berbeda dengan Teologi Pembebasan Amerika Latin maupun Eropa. Ini adalah sebuah “teologi pembebasan” yang khas Indonesia, dalam lingkup yang lebih sempit lagi, Islam, khususnya, Nahdlatul Ulama (NU). Sebagai komunitas muslim, NU tentu saja tidak berkiblat pada kosmologi Arab Timur Tengah, tapi Indonesia, Jawa Timur, atau lebih tepatnya Jombang. Bangunan teologi juga ada dalam keriuh rendahan Jombang sebagai locus theologicusnya.
Teologi Pembebasan ala Gus Dur, kalaulah itu bisa disebut begitu, menjadi menarik karena disajikan dengan nuansa yang sangat berbeda. Meminjam bahasanya Esposito, Gus Dur adalah seorang modern reformer, but not islamic modernist.
Meski begitu, Gus Dur rupanya tetap terpengaruh oleh gerakan Teologi Pembebasan Amerika Latin. Salah satu tulisan yang mengulas tema tersebut adalah “Republik Bumi di Surga: Sisi Lain Motif Keagamaan di Kalangan Gerakan Masyarakat” yang dimuat di Majalah Prisma Bulan Oktober tahun 1983.
Gus Dur melihat ada pergeseran dari gerakan rakyat sejak Gutierrez merumuskan apa yang ia sebut sebagai Teologi Pembebasan pada 1972. Gutierrez seperti dikutip Gus Dur mempersoalkan kebenaran sikap untuk membatasi lingkup pelayanan oleh gereja terhadap individu, tanpa mengaitkannya dengan struktur masyarakat. Gereja, untuk menegakkan kebenaran haruslah mendukung penuh gerakan revolusioner yang memperjuangakan masyarakat adil dan demokratis. Keterlibatan Pastor d’Ecosto di Nikaragua. Perkembangan serupa juga terjadi di negara-negara lain seperti Filipina.
Dalam Gereja Kristen perjuangan oikumenik untuk melawan perusahaan transnasional juga berkembang, sekaligus mempertanyakan doktrin Etika Protestan yang sempat didengungkan Max Webber. Di Iran, gerakan penggulingan Syah Reza Pahlevi juga mempertanyakan konsep pembangunan teknokratik dan pandangan politik yang kompromistis terhadap konsep tersebut. Di India, juga ada sekte reformis Hindu Aria Samaj yang mencanangkan keimanan adalah land reform, kalau tidak diselenggarakan pemerintah, haruslah diwujudkan oleh masyarakat. (2010, 183). Salah seorang pemukanya, Swami Agnivesh, harus berkali-kali masuk penjara karena kredo itu.
Bagi Gus Dur, gerakan-gerakan revolusioner itu, memunculkan aspirasi keagamaan yang berkebalikan, bukan mendirikan kerajaan sorga di bumi, tetapi justru mendirikan Republik Bumi untuk dilestarikan hingga ke akhirat. Sebagai teolog, elemen pembebasan yang ditawarkan Gus Dur diproduksi secara masif melalui kata dan wacana. Jadi, yang unik dari Gus Dur adalah karena ia merupakan produsen kata dan wacana. Wacana yang tidak populer sudah pastinya.
Saat masih menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar NU, Gus Dur mencoba mentransformasikan semangat teologi pembebasan dalam komunitas NU. Ia mencoba mensinergikan gerakan bottom up ala Revolusi Syi’ah Iran dan top down ala Teologi Amerika Latin. Salah satu cara yang dilakukan oleh Gus Dur untuk mendukung strateginya itu adalah dengan mengangkat Kiai-kiai yang tidak familiar ke tengah pembicaraan. Ini misalnya bisa dilihat dalam buku “Kia Nyentrik Membela Pemerintah”.
Tentu saja banyak lagi hal lain yang dilakukan oleh Gus Dur untuk mendukung upayanya tersebut. Gus Dur selalu bisa menampilkan diri dalam multi-face, polyphonic, dzu wujuuh. Saat ada di komunitas tradisional, ia adalah seorang yang sangat tradisionalis, tetapi wajah itu sekonyong-konyong segera cepat berubah kala ia berada di kelompok modernis, bahkan sekuler. Ingat misalnya aktivitasnya di Forum Demokrasi (Fordem).
Gerakan Pembebasan yang dilakukan Gus Dur semasa menjabat sebagai Presiden adalah dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 6 Tahun 2000 yang mencabut Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 Tahun 1967. Inpres No.14 merupakan aturan yang membatasi agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina. Pada 1 Juni 2001, pemerintah memupus ruang diskriminasi yang diderita selama 24 tahun oleh Saksi Yehova. Langkah ini merupakan raihan yang cukup besar dalam konteks kehidupan keberagaman dan kebebasan beragama. Pada akhir 2000, Falun Gong diijinkan untuk menjalankan aktifitasnya sebagai organisasi sosial.
Selain itu Gus Dur pernah melontarkan keinginannya untuk mencabut TAP MPRS No. XXXV tahun 1966 yang antara lain berisi larangan Partai Komunis Indonesia dan penyebaran Marxis-Leninis. Meski pada akhirnya usulan ini ditolak, tetapi banyak kalangan merespon positif. Selain yang negatif tentu saja.
Gebrakan berikutnya, dilakukan cucu pendiri organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dengan memerintahkan Menteri Dalam Negeri saat itu, Soerjadi Soedirdja, agar mencabut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 477/74054 tanggal 18 Nopember 1978 tentang Petunjuk Pengisian kolom ”Agama” pada lampiran SK Mendagri No. 221a tahun 1975.
Pengisian kolom agama dalam masalah administrasi kenegaraan berpotensi untuk semakin mengukuhkan diskriminasi terhadap agama-agama tidak resmi. Keputusan Gus Dur, sepertinya hendak memupus diskriminasi itu dengan meniadakan kolom agama dalam SK Mendagri No.221a tahun 1975. Soerjadi Soedirdja mengeluarkan Surat Edaran Mendagri No.477/805/SJ tanggal 31 Maret 2000 sebagai piranti yuridis memupus diskriminasi atas nama agama itu.
Begitulah Gus Dur, salah seorang teolog pembebesan yang disajikan dengan caranya sendiri. Semangatnya tentu saja sama dengan teolog-teolog lain seperti Romo Mangun misalnya. Tetapi cara dan kemasan yang ditawarkan mereka tentu saja tidak mesti sama. Sesuai dengan konteks yang dihadapinya masing-masing.
