Pengaduan ke Dewan Pers Meningkat

[semarang-elsaonline] Kasus sengketa pers yang masuk ke Dewan Pers dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan secara signifikan. Bahkan pengaduan yang masuk ke lembaga independen tersebut didominasi tentang hak jawab dan berita secara umum. “Selain tentang hak jawab dan pemberitaan, kasus pengaduan ke Dewan Pers juga meliputi tentang kode etik jurnalistik, berita yang tidak berimbang, tidak ada konfirmasi, mencampurkan fakta dan opini serta menghakimi narasumber,” ujar Stanley, sapaan akrabnya, di Simpanglima Residence Jln. KH Ahmad Dahlan No. 6 B Semarang, Selasa (9/6).

Salah satu pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tersebut, menyebutkan, pihak yang paling banyak diadukan adalah media cetak dan media elektronik. Kemudian, lanjut dia, disusul pejabat, polisi, organisasi wartawan, masyarakat, TNI, rumah sakit, LSM, perguruan tinggi, anggota dewan dan pengusaha. “Untuk penyelesaiannya dari Dewan Pers, diberikan pernyataan penilaian dan rekomendasi, media atau ajudiksi, komunikasi dan memberikan pendapat ke KPI,” terangnya.

Selain itu, alumnus UKSW Salatiga ini, menyampaikan, pengaduan atas pemberitaan media online mengalami penurunan. Dijelaskan, pada tahun 2012 ada 90 kasus, tahun 2013 terdapat 63 kasus dan tahun 2014 berjumlah 37 kasus. “Untuk wilayah pengaduan paling banyak dari Jawa, disusul Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan,” ujarnya.

Untuk itu, Stanley menambahkan, agara martabat media bermutu, undang-undang tentang pers dan kode etik jurnalisitk serta pedoman pemberitaan dari Dewan Pers menjadi patokan. “Makanya, jurnalisme itu terlalu penting untuk hanya diurus para wartawan saja. Sehingga publik perlu juga mempersenjatai diri,” pungkasnya.[elsa-ol/Bams-@MunifBams/003]