Ming. Okt 25th, 2020

elsaonline.com

Voice of the voiceless

Penghayat Pertanyakan Keberadaan Kementerian Agama

2 min read

Menyampaikan Persoalan: Pemuka Penghayat Kepercayaan Satpa Darma Kabupaten Brebes, Carlim, menyampaikan Masalahnya [Foto: Abdus Salam]

[Brebes –elsaonline.com] Ketua Yayasan Sapta Darma Kabupaten Brebes, Carlim mempertanyakan perihal keberadaan Kemernterian Agama (Kemenag). Menurutnya, Kemenag yang ada di Indonesia sejatinya kementerian milik agama Islam.

“Sekarang kita lihat, Kementerian Agama itu, kementerian semua agama, atau Kementerian milik Agama Islam?” katanya, disela bincang-bincang soal agama dan kepercayaan, bersama elsaonline.com di kediamanya, Minggu, (17/5/2015).

Carlim yang juga sebagai “modin” penganut Sapta Darma melihat, pegawai Kemenag pada tingkat kecamatan hanya diisi oleh umat Islam. Ia berujar demikian karena melihat personel di Kantor Urusan Agama (KUA) yang pegawainya semua agama ada.

Padahal, KUA merupakan kepanjangan tangan Kemenag yang langsung bersentuhan dengan masyarakat luas dan beragam agama. Karena itu, pantas jika agama yang lebih diperhatikan oleh pemerintah hanya agama Islam.

“Memang kalau ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten pegawainya ada dari semua unsur enam agama. Tapi lihat, lembaga pemerintah Kemenag (KUA) yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, tingkat kecamatan, ya hanya ada orang Islam. Jadi yang diurusi hanya orang Islam,” tegasnya.

Bukan hanya soal pegawai Kemenag di KUA, Carlim juga menyoal pelayanan publik yang dipisah-pisah. Hematnya, negara telah membeda-bedakan pelayanan bagi agama Islam dan non-Islam. Padahal, sejatinya pelayanan yang berkaitan dengan agama, harus dilayani oleh Kementerian Agama.

Pencatatan Nikah
“Soal nikah, kalau non-Muslim mereka mendapat surat nikah dari catatan sipil. Sementara orang Islam dicatatkan di KUA. Nah ini negara ko membeda-bedakan. Seharusnya kan non-Muslim juga dilayani oleh lembaga dari Kementerian Agama. Jika itu betul-betul Kementerian yang menaungi semua agama,” tambahnya.

Di atas, adalah persoalan yang menyangkut pembedaan pelayanan bagi agama-agama yang “diakui negara”. Carlim juga mempertanyakan nasib penganut Kepercayaan yang dimasukan kedalam Kementerian Budaya dan Pariwisata (dulu-red).

Baca Juga  Sejarah Gereja Katolik St Yusuf Gedangan, Semarang (7-Habis)

Hematnya, itu tidak tepat, karena Kepercayaan Kepada Tuhan yang Maha Esa juga agama. Bukan budaya apalagi dikategorikan kepada budaya, adat, dan pariwisata. Hal ini pun menjadi perhatian banyak kalangan karena Kepercayaan digolongkan sebagai budaya.

“Ini belum soal Kepercayaan yang dimasukan kedalam Dinas Budaya dan Pariwisata. Masa, Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dikategorikan sebagai budaya. Kepercayaan itu ya Agama. Seperti Sapta Darma juga agama bagi kami. Terus pemerintah mau beralasan lagi soal diakui dan tidak diakui?” tanya Carlim, sembari bernada tinggi. [elsa-ol/Ceprudin-@Ceprudin/001]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *