Wonosobo, elsaonline.com – Resto Onglok, Bugangan, Kalianget, Wonosobo pada hari Kamis (24/02) dipenuhi dengan orang-orang yang berasal dari beragam organisasi dan lembaga untuk menghadiri rapat koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah.
Lembaga yang turut hadir dan menjadi narasumber di antaranya adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Prov. Jawa Tengah, Kesbangpol Kab. Wonosobo, Kapolres Wonosobo, dan Lembaga Sosial dan Agama (eLSA) Semarang. Termasuk turut menghadirkan organisasi-organisasi pemuda yang beralamatkan di Wonosobo.
Acara dimulai dengan sambutan yang disampaikan oleh Kesbangpol Prov. Jawa Tengah. Dalam hal ini, diwakili oleh Mimik Sukamto.
“Ini adalah bagian dari kondisi riil penduduk Jawa Tengah, terutama terkait indeks demokrasi,” ujarnya.
Kasubbid Sistem Implementasi dan Kelembagaan Politik itu menyadari adanya rapat koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia memang hal baru, terkhusus bagi warga Wonosobo, namun hal itu bisa menjadi potensi menambah wawasan.
Mengingat naik turunnya indeks demokrasi juga berhubungan dengan peran dari masyarakat, Mimik menaruh harap kepada masyarakat untuk turut serta mensosialisasikan kepada keluarga dan tetangga terdekatnya.
Sambutan dari perwakilan Kesbangpol telah usai, dan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber.
Materi pertama disampaikan oleh Direktur Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA Semarang), Ceprudin dengan tema ‘Toleransi dan Demokrasi’.
“Betul bahwa demokrasi itu memberikan kebebasan untuk berserikat dan berpendapat untuk menyuarakan ekspresi keyakinan,” ucapnya.
Dosen UIN Walisongo tersebut menegaskan bahwa kebebasan ekspresi yang sesuai dengan bingkai konsepsi demokrasi adalah yang tidak melanggar ekspresi kebebasan orang lain. Lebih lanjut, ia menjelaskan mengenai konsep dan pembagian toleransi yang sesuai dengan kaidah demokrasi.
“Tapi ada catatan bagi kita. Ini ada satu kelompok kepercayaan. Baiknya dirangkul, ditanyakan terkait kendala dalam memperoleh hak dan akses, dari pembuatan KTP hingga BPJS,” ujarnya sembari menutup penyampaian materi.
Materi kedua bergeser ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kab. Bondowoso. Dalam hal ini disampaikan oleh Kasubid Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik, Widada Hadi, dengan tema ‘Kondisi Aktual Wilayah.’
“Intinya, ini adalah upaya kita untuk mengetahui suatu potensi dan titik-titik yang bisa memungkinkan munculnya kondisi yang seharusnya tidak terjadi, termasuk kasus intoleransi,” ujarnya.
Widada Hadi menguraikan akan pentingnya sikap kewaspadaan dini bagi setiap warga, agar kasus-kasus intoleransi bisa segera diatasi sebelum muncul ke publik.
Materi terakhir disampaikan oleh pihak Polres Kab. Wonosobo. Dengan tema materi ‘Kamtibmas untuk Kondusifitas Wilayah’ yang dipaparkan oleh AKBP Suwandi.
“Sekarang kita sering mengalami keadaan yang merasa kita sudah tidak aman. Semua itu bermula dari situasi dan kondisi yang beragam,” ucap Suwandi.
Pria kelahiran Sleman itu memaparkan kebutuhan pokok yang harusnya ada dalam masyarakat. Terlebih menyangkut soal Indeks Demokrasi Indonesia.
“Kebutuhan kita saat ini adalah aman dan membuat aman. Aman merupakan suatu kebutuhan, dan membuat aman adalah suatu kewajiban. Ini tugas kita semua,” tuturnya.
Menutup penyampaian materinya, Pria yang menjabat Kasat Binmas Polres Wonosobo itu mengingatkan akan pentingnya menjaga kepatuhan terhadap hukum, baik hukum positif, agama, atau adat.
Usai penyampaian materi dari masing-masing narasumber, acara dilanjutkan dengan diskusi interaktif antar setiap peserta rapat koordinasi. Harapannya untuk mengevaluasi dan mencari solusi terkait iklim demokrasi Indonesia, terkhusus daerah Jawa Tengah.(Luthfi)
