Oleh: Tedi Kholiludin
Apakah otoritas keagamaan mengalami pergeseran di era media sosial?
Otoritas keagamaan, selama ini dipersepsikan sebagai individu atau institusi yang dianggap memiliki kompetensi dalam bidang tertentu, dalam hal ini, soal-soal yang bertalian dengan agama.
Secara personal, ia tersemat dalam sosok pemuka agama (dengan pelbagai sebutan) atau sarjana-sarjana agama. Sementara dari aspek institusi, otoritas itu terlembaga dalam sekolah, pesantren, dayah, majelis agama dan lain sebagainya. Tentang yang personal dan institusional dalam hal otoritas keagamaan, sebut saja keduanya adalah subjek otoritas agama.
Dari mana otoritas keagamaan itu bersumber? Meminjam triloginya Max Weber, ada otoritas yang berasal dari model tradisional, kharismatik dan legal-rasional. Ketiganya, sekali lagi, bisa kita kenali sebagai sumber otoritas keagamaan.
Era media sosial menyebabkan banjir informasi yang sedemikain besar. Layar kecil maupun lebar memanggungkan situasi yang sama sekali berbeda dalam aktivitas-aktivitas keagamaan. Banyak nama-nama baru yang menghiasinya. Di sisi lain, subjek otoritas agama juga menyajikan institusi atau lembaga yang juga baru.
Jika mencermati bahwa subjek otoritas keagamaan itu ada pada individu atau lembaga, maka sesungguhnya tidak ada pergeseran disini. Porosnya, ada pada individu atau institusi, meski nama-nama yang dominan menguasai panggungnya berbeda.
Yang bergeser adalah medannya. Jika pada era sebelum disrupsi transformasi pengetahuan keagamaan dilakukan dengan cara konvensional, maka media sosial memungkinkan hadirnya sekolah-sekolah atau pesantren-pesantren virtual. Orang tidak lagi butuh bertahun-tahun mengaji di pesantren (fisik) karena internet telah memfasilitasi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin hanya bisa ditemukan di institusi keagamaan konvensional tersebut.
Jika ada pertanyaan yang menarik untuk ditelisik jawabannya lebih lanjut adalah, apakah struktur otoritas keagamaan mengalami pergeseran karena bergesernya medan dakwah?
Struktur otoritas keagamaan ini berkaitan dengan jaring-jaring mental yang mengitari penjangkaran otoritas keagamaan, seperti soliditas, sakralitas atau loyalitas. Dari sini bisa dicermati apakah orang atau jamaah yang pada awalnya hadir secara fisik di pengajian-pengajian, kemudian berkurang loyalitasnya, karena sekarang ia menyimak pengajian gurunya itu secara virtual? Dan disaat yang sama, ia juga menyimak kajian-kajian selain dari gurunya tersebut.
***
Saya menggeser topik, soal soliditas struktur lokal otoritas keagamaan. Ini sekadar menulis ulang riset yang dilakukan Alexander Pelletier, alumnus University Toronto yang menelaah tentang hubungan antara otoritas keagamaan dengan mobilisasi kelompok Islamis (2019, 2020).
Pelletier meneliti dua variable tersebut di Jawa Barat dan Jawa Timur. Seperti yang tersaji dalam laporan-laporan tahunan kehidupan keagamaan, Jawa Barat merupakan wilayah dengan mobilisasi kelompok Islamis yang sangat tinggi. Sejak reformasi organisasi masyarakat dengan label Islam bermunculan dan cepat mengalami perkembangan di wilayah ini. Jawa Timur menyajikan panorama yang sedikit berbeda. Mobilisasi tidak berkembang, kalaupun ada, hanya sedikit sekali, sehingga tidak cukup mampu menggerakkan masa dan dengan begitu tidak cukup memiliki daya tawar.
Apakah ini berkaitan dengan level toleransi masyarakatnya yang berbeda? Pelletier meragukan. Artinya, iklim toleransi dua wilayah itu sesungguhnya tak jauh beda. Tetap ada diskriminasi atau anggapan minor terhadap kelompok minoritas intern keagamaan (seperti Syiah dan Ahmadiyah) atau penganut agama-agama lokal.
Menurutnya, mobilisasi kelompok Islamis itu hanya bisa dipahami dari struktur lokal otoritas keagamaan itu sendiri. Kelompok-kelompok militant, kata Pelletier, bisa tumbuh dan berkembang pesat di wilayah dimana pimpinan keagamaan dan institusinya tidak cukup kuat di satu sisi, dan di sisi lain, persaingan untuk memperebutkan otoritas keagamaan diantara individu atau institusi itu berlangsung ketat dan kompetitif.
Di Jawa Timur, ada kekuatan yang terkonsolidasi pada individu dan otoritas-otoritas keagamaan. Pesantren dengan santri di atas lima ribuan dapat dengan mudah dijumpai di hampir semua kabupaten. Satu dengan lainnya, relatif saling terkoneksi. Hubungan ini yang dengan mudah menjadi jaring pengaman struktural. Dengan hubungan yang solid seperti ini, kekuatan baru akan sangat sulit melakukan mobilisasi, betapapun mungkin ada agenda yang beririsan dengan otoritas tradisional tersebut.
Jawa Barat sedikit berbeda soal ini. Kata Pelletier, kompetisi dalam hal “perebutan” otoritas keagamaan berjalan lebih ketat dengan jumlah partisipan yang banyak. Situasinya kemudian menjadi seperti pasar. Ada rumus “penjualan gagasan” yang akan sangat tergantung pada respon konsumen. Mobilisasi kelompok Islamis ada dalam situasi seperti ini, selain juga karena diakibatkan oleh koneksi yang tidak terlalu kuat diantara otoritas-otoritas keagamaan konvensional disana.
***
Saya mengakhiri catatan singkat ini dengan mengajukan sebuah pertanyaan reflektif yang mungkin jawabannya bisa memantik penelitian lanjutan. Jika Pelletier membandingkan Jawa Timur dan Jawa Barat secara diametral, dimana sebenarnya posisi Jawa Tengah dalam kontestasi otoritas keagamaan dan kaitannya dengan mobilisasi kelompok Islamis?
