Semarang, elsaonline.com – Ketua Yayasan Pemberdayaan Komunitas (YPK) eLSA, Tedi Kholiludin mengatakan, diakui atau tidak Pemilu 2019 dibumbui kampanye isu Sara (Suku , Ras, dan Agama). Buktinya, ada 10 kasus yang terungkap di media dan masuk dalam catatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jawa Tengah.
“Ada 10 kasus yang kami dokumentasikan dan kami analisis dalam penelitian ini. Kasus-kasus itu sebagian terekam teman-teman di Bawaslu dan juga media. Ada juga yang hanya ada dalam catatan Bawaslu karena ada laporan dari masyarakat,” kata Tedi pada “uji publik infeksi demokrasi: politisasi Sara pada Pemilu 2019 di Jawa Tengah” Selasa, 31 Desember 2019.
Dosen Pascasarjana Unwahas ini menambahkan, munculnya isu-isu agama dalam pusaran politik pada Pemilu 2019 tidak terlalu efektif. Salah satu faktornya karena Pemilu serentak yang membuat energi masyarakat terpecah-pecah.
“Berdasarkan analisis CSIS bahwa politisasi sara di 2019 tidak terlalu efektif. Salah satu faktornya karena adanya pemilu serentak. Dalam pilihan presiden mungkin beda pilihan, namun dalam pilihan legislatif belum tentu mereka bersebrangan. Sehingga kampanye tidak begitu efektif. Tapi bagaimana dengan pemilu 2020 masih ada potensi politisasi Sara,” jelas Tedi
Ketua Bawaslu Jateng M. Fajar Saka menegaskan, politisasi isu Sara (Suku, Ras, dan Agama) berbahaya bagi perkembangan demokrasi. Karenanya, evaluasi Pemilu 2019 harus dilakukan demi perbaikan penyelenggaraan pemilu tahun-tahun yang akan datang.
Nuansa Agama
Mantan anggota KPU Jateng ini bercerita, sejak awal Pemilu serentak digelar, internal Bawaslu Jateng sudah mendiskusikan bagaimana pengawas pemilu menghadapi perkembangan kampanye. Kampanye yang berkembang waktu itu, sangat kental dengan nuansa agama. Salah satunya muncul pernyataan-pernyatan berbau Sara saat berkampanye.
“Kami di internal (bawaslu) sudah berdiskusi terkait isu-isu Sara yang sedang berkembang pada pemilu di 2019. Siapa yang melontarkan, siapa yang dirugikan, dan siapa yang diuntungkan? Itu pembahasan kita. Aapakah politisasi Sara ini karena adanya proses upaya sistematis oleh sekelompok tertentu? Apakah tren kampanye seperti ini memang perubahan pola pikir yang terjadi di masyarakat saat ini?”
“Jelasnya, isu Sara ini sangat berbahaya dalam berdemokrasi. Karena itu, kita harus mencari jalan keluarnya. Untuk perbaikan Pemilu yang akan datang,” katanya.
Sebagai informasi, penelitian bertajuk infeksi demokrasi: politisasi Sara pada Pemilu 2019 di Jawa Tengah ini merupakan kerja kolaborasi antara Yayasan ELSA dan Bawaslu Jateng. Bawaslu Jateng dibantu oleh Bawaslu kabupaten/kota untuk data awal penelitian. (Cep/003)