Forum pertemuan tersebut dilaksanakan setelah sebelumnya rombongan menemui Kepala Dinas Pariwisata Kubudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang yang tidak menghasilkan suatu keputusan.
Pertemuan ini memang mendadak, karena sebelumnya rombongan dari Dirjen Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi ini sedang melakukan perjalanan ke lokasi pembakaran sanggar Candi Busono di Kecamatan Kragan, tiba-tiba salah satu rombongan dihubungi untuk kembali dan bertemu di ruangan Asisten 1 Bupati Rembang untuk melakukan dialog.
Wartawan elsaonline.com yang ikut ke lapangan tidak bisa ikut masuk dalam forum. Sebab, forum itu dibuat tertutup dan wartawan elsaonline.com tidak bisa masuk dalam forum tersebut.
Selain dari rombongan Dirjen Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, dalam forum pertemuan di ruangan Asisten 1 Bupati Rembang hadir pula Kapolres Rembang, Kodim 0720 Kabupaten Rembang, Kadinbudparpora, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Rembang, Presidium Sapta Darma Pusat dan Srati Darma Pusat.
Setelah dilakukannya pertemuan, wartawan elsaonline.com menemui Presidium Sapta Darma Pusat, Nain Puryono, Srati Darma Pusat, Wardana yang kebetulan sedang berkumpul dengan warga Sapta Darma lain di sanggar Sapta Darma jalan Jenderal Sudirman Desa Kabongan Lor No. 29, RT 02 RW 02 Rembang untuk mengetahui hasil pertemuan tersebut.
Presidium Sapta Darma Pusat, Nain Puryono, menyatakan, kepada seluruh warga Sapta Darma di Kabupaten Rembang yang hadir, bahwa pertemuan di ruangan Asisten 1 intinya adalah hasil yang didiskusikan tadi, pemerintah dalam hal ini memfasilitasi relokasi dalam arti keseluruhan.
“Pemerintah bersama kita akan mencari tanah dan tanah itu setelah kita cari dan setelah dapat akan disurvei oleh Kodim dan Polres. Kalau itu memang sudah betul-betul sudah siap perijinan dan segala halnya akan difasilitasi pemerintah, maka kita akan mendirikan sanggar disitu,” katanya kepada warga Sapta Darma yang ada di sanggar tersebut.
Nain mengungkapkan, tentang biaya juga sudah disampaikan. Menurut dia, biaya akan dibantu dengan menggunakan anggaran APBD 2016 untuk pembangunan sanggar. Sedangkan untuk tanahnya, imbuhnya, tidak. Semuanya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
“Tetapi tadi saya terus terang menolak menerima bantuan dari pemerintah, saya tidak mau dibantu karena ada ijin dari ketua yayasan Srati Darma karena selama ini kita membangun di 1200 sanggar di seluruh Indonesia itu tidak pernah mendapatkan bantuan. Kita tidak pernah diberi bantuan oleh pemerintah,” terangnya.
Srati Darma Pusat, Wardana, menambahkan, untuk relokasi yang ketiga ini dirinya meminta benar-benar tidak terjadi masalah dan tidak mengalami kegagalan seperti pada relokasi yang pertama dan kedua.
“Kita tidak perlu minta bantuan lah. Kita hanya minta warga kita dilindungi keamanannya diberikan hak-haknya untuk eksis di tempat ini. Itulah permintaan kita, dan itu disanggupi dari pihak sana, nanti suratnya juga dibagikan juga oleh pihak sana yang sudah ditandatangani,” jelas Wardana.
Wardana juga berpesan kepada seluruh warga Sapta Darma untuk bersabar dan lebih-lebih gayeng ke sujud. Jangan sampai ada adu fisik lalu ada warga Sapta Darma yang menjadi korban.
“Jangankan dua, satupun jangan ada korban, sehingga kemampuan kita harus kita ukur, yang penting niat kita tulus berjuang maksimal dan hasilnya kita berikan yang di atas,” bebernya.
Lebih jauh menambahkan, untuk sementara kasus ini dihentikan dan akan ditindak lanjuti setelah Pilkada. “Memperoleh bupati baru, biar perjanjian jelas dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan,” pungkasnya. [elsa-ol/@AbdusSalamPutra-Salam/003]
