Para napi terorisme itu tak mau barpartisipasi dalam demokrasi lantaran sudah bersebrangan dengan ideologi yang diyakininya. Hal demikian disampaikan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Hermawan Yunianto di Lapas Kedungpane, kemarin.
“Saya dengar mereka tidak mencoblos. Ya dari awal mereka sudah tidak sejalan dengan pemerintah,” kata Dia.
Menurut Heri, saapaan akrab Hermanawan, ketidakmauan narapidana terorisme untuk tidak menggunakan hak pilihnya adalah pilihan narapidana masing-masing. Dia tidak mempermasalahkan masalah itu, lantaran itu hak politik masing-masing narapidana dan tergantung pada pribadinya masing-masing.
Pengelola Lapas sudah berusaha mengarahkan mereka untuk bersedia berpartisipasi untuk membangun negara agar lebih baik. Namun, kerap anjuran itu diabaikan oleh mereka.
“Mungkin kalau tidak mencoblos keteguhan imannya masih tebal menolak pemerintah dan negara. Kalau imannya sudah tidak begitu, mereka nanti akan nyoblos,” paparnya.
Terpisah, Kepala Seksi Registrasi Lapas Kedungpane Semarang, Ari Nirwanto menyatakan telah mendaftarkan seluruh narapidana ke Komisi Pemilihan Umum. Soal mengapa tidak memilih, dikembalikan masing-masing pemilih.
“Semua napi di sini masuk Daftar Pemilih Tetap semuanya. Kami sudah daftarkan, termasuk juga 17 napi khusus terorisme,” katanya.
Meski ada yang mengklaim seluruh napi tidak memilih ternyata sebagian kecil dari napi terorisme itu terlihat menggunakan hak pilihnya. Ada tiga orang yang sudah berpartisipasi dengan bukti tinta di jari manisnya. Sisanya, meraka absen dan menolak pemilihan presiden dan wakil presiden. [elsa-ol/nurdin-@nazaristik]
