elsaonline.com

Voice of the voiceless

Kuasa, Agama dan Tubuh

3 min read

Foto: http://timesofindia.indiatimes.com

Oleh: Denni Pinontoan

Staf Pengajar di Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) Sulawesi Utara

Sekira sembilan rumah ibadah, Kelenteng dan Vihara di Tanjung Balai, Sumatera Utara, Sabtu 30 Juli dini hari dihancurkan massa yang marah. Menurut media, pemicunya adalah ketidaksenangan sekelompok orang yang ditegur seorang ibu karena bunyi adzan dari mesjid. Sekali lagi, agama terseret dalam vandalisme. Lalu, sehari sebelumnya, Jumat pemerintah melalui Kejaksaan Agung melaksanakan eksekusi mati terhadap empat terpidana kasus narkoba. Disebut eksekusi mati jilid III karena ini ketiga kali dilakukan di era pemerintahan Jokowi.

Pada kasus di Tanjung Balai kita menyaksikan bagaimana relasi antar agama yang tidak sehat berubah menjadi kemarahan dan kehancuran rumah ibadah yang adalah gedung itu. Mengapa benda-benda mati macam itu selalu menjadi sasaran kemarahan? Pada kasus eksekusi mati kita menyaksikan “kejahatan” dibalas dengan kematian.

Kita mungkin akan berkata, tidaklah perlu kemaharahan harus berakhir dengan pengrusakan gedung dan kebencian terhadap orang-orang yang memiliki identitas berbeda. Ya, itu benar. Tapi, mungkin perlu kita juga memahami bahwa pengrusakan rumah ibadah bukan hanya sebatas reaksi spontan yang berasal dari sebuah pemicu. Begitupula dengan cara pemerintah dalam merespon masalah narkoba, ini bukan hanya sebatas mekanisme hukum dan kebijakan.

Mengapa rumah ibadah? Mengapa tubuh?

Rumah ibadah pada dirinya adalah sebuah simbol keberadaan. Pada masyarakat majemuk yang rentan, rumah ibadah menyatakan “perbedaan”. Kalau sebuah kemarahan berbasis agama sasaran luapannya adalah rumah ibadah, maka ini sebenarnya adalah gejala dari kerentanan relasi antar yang berbeda. Hal ini jelas tampak pada banyak kasus serupa, misalnya penolakan pendirian rumah ibadah oleh kelompok tertentu.

Tapi, sesungguhnya penjelasannya tidak sesederhana itu. Bahwa, baik ruang maupun isinya dalam masyarakat politis adalah medan pertarungan identitas. Menghancurkan bangunan yang identik dengan kelompok tertentu sama dengan upaya menaklukan kelompok bersangkutan di bawah suatu kuasa. Setiap ruang yang tidak lagi bebas dari kepentingan politik dan ekonomi akan selalu terdapat kelompok yang berupaya mengambil alih kuasa.

Baca Juga  Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jawa Tengah 2018

Tubuh yang ditembak mati dengan alasan untuk mengatasi sebuah kejahatan yang mengancam banyak orang berhubungan dengan upaya penegakkan otoritas untuk kontrol dan kendali.

Apakah ia berhubungan langsung dengan terkendalinya peredaran dan penggunaan narkoba? Hal ini dapat dijawab dengan angka-angka statistik. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan, jumlah pengguna narkoba di Indonesia hingga November 2015 mencapai 5,9 juta orang. Pada Juni sebelumnya tercatat 4,2 juta orang. Angka ini diperoleh ketika sebelumnya sudah dua kali dilaksanakan eksekusi mati terhadap sejumlah terpidana kasus narkoba. Efek jera dari eksekusi mati, gagal!

Jika begitu, eksekusi mati tidak lebih, sekali lagi penegakkan kuasa atas ‘tubuh-tubuh’. Kuasa negara itu direpresentasi kehadirannya dengan hukum. Tapi, apakah benar negara konsisten dengan hukum yang diciptakannya? Ada banyak UU yang mengatur ‘tubuh’ di negara ini. Banyak di antaranya yang saling tumpang tindih. Hak hidup setiap orang misalnya di atur dalam UU Hak Asasi Manusia (HAM). Tapi, secara filosofis ia sudah dirumuskan sejak negara ini berdiri pada beberapa sila di Pancasila.

Negara adalah kuasa. Pun secara normatif disebutkan bahwa negara itu adalah semua yang ada pada sebuah wilayah pemerintah, termasuk warga negaranya, tapi jelas bahwa negara itu sulit dibedakan dengan pemerintah. Pemerintah adalah simbol kehadiran kuasa negara. Hukum merepresentasi keberadaan kuasa negara.

Ini tentang kuasa yang pada dirinya adalah kekuatan mengontrol, menata, mendisiplinkan dan menindak. Setiap negara (state) berkepentingan dengan tatanan yang stabil untuk menjalankan segala kepentingannya. Apakah ia negara demokratis, sosialis-komunis, atau juga yang kapitalis selalu memanfaatkan kuasa untuk pendisiplinan, penataan dan penindakan. Kuasa negara adalah untuk kontrol.

Negara adalah pemegang kuasa tertinggi. Di dalam masyarakat kuasa-kuasa kelompok saling bertarung memperebutkan ruang dan wilayah penguasaan atau dominasi. Identitas, kepatuhan, dan loyalitas selalu berusaha dibuat seragam, tunggal. ‘Tubuh-tubuh’ dimusnakan, identitas kelompok dihancurkan. Semua itu demi tegaknya sebuah kuasa tunggal.

Baca Juga  Kartini dan Problem Perempuan Desa

Kekerasan adalah cara untuk meneggakkan kuasa itu. Ini ada dalam sepanjang sejarah peradaban manusia. Di zaman leluhur, ritual kurban untuk menata kembali tatanan kosmos. Di era modern, ilmu pengetahuan dan teknologi dipakai untuk penaklukan. Kolonialisme mewariskan kepada kita superioritas bangsa berdasarkan ras dan ekonomi serta politik yang eksploitatif. Heroisme dan patriotisme demi nasionalisme bangsa merdeka adalah slogan-slogan milteristik yang menyiratkan superioritas atas tubuh-tubuh dan ruang. Pengalaman terjajah, oleh state direkonstruksi dan diproduksi menjadi alasan rasional untuk perjuangan identitas nasional.

Namun sejarah sudah berkali-kali memberi kita pesan, kejahatan tidak dapat atasi dengan kekerasan. Keberagaman identitas tidak pernah dapat ditata dengan penyeragaman, dengan cara-cara fasis dan vandalis. Sayang, kita seolah tidak pernah percaya kepada kekuatan cinta, perdamaian, kebijaksanaan, toleransi dan keterbukaan untuk mengatasi semua itu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *