Oleh: Iwan Madari
Jurnalis Lepas, Tinggal di Semarang
Korea Utara dilandasi oleh ideologi Juche yang idenya berasal dari Presiden Kim Il Sung. Ideologi Juche adalah gagasan para pemimpin revolusi beserta penggerak konstruksinya adalah bagian dari massa rakyat.
Filsafat dari Juche ini adalah bahwa manusia adalah penguasa dan menentukan segalanya, sebuah pandangan yang berpusat pada manusia dan filsafat politik untuk mewujudkan kebebasan massa. Juche adalah filsafat yang menjelaskan landasan teoritis politik untuk mengarahkan arah perkembangan masyarakat ke jalan yang benar. Pemerintah Korea Utara mempertahankan dan menggunakan Juche di semua kegiatan revolusi.
Mengamalkan Juche berarti mengadopsi sikap seorang maha guru (suryong) dalam hal ini adalah Kim Il-Sung terhadap revolusi dan pembangunan negara. Kim sangat berbakat, sangat berprestasi, sehingga satu-satunya cara untuk membuat hidup seseorang lebih baik adalah dengan menyesuaikan keinginan Anda dengan keinginan suryong. Ini juga berarti menjaga sudut pandang yang mandiri dan kreatif dalam mencari solusi atas masalah yang muncul dalam revolusi. Ini menyiratkan pemecahan masalah-masalah itu terutama dengan cara kreatif dan sesuai dengan kondisi perpolitikan negara itu sendiri.
Terwujudnya kemandirian dalam politik, kemandirian ekonomi, dan kemandirian dalam pertahanan negara merupakan prinsip yang dipegang secara konsisten oleh Pemerintah Korea Utara. Rakyat Korea Utara menghargai kemerdekaan negara dan bangsanya dan, di bawah tekanan dan dominasi imperialis, telah secara menyeluruh menerapkan prinsip kemerdekaan, kemandirian dan pertahanan diri, mempertahankan kedaulatan dan martabat negara dengan tegas.
Ini adalah kebijakan Pemerintah Korea Utara yang selalu menganut prinsip Juche, prinsip kemerdekaan nasional, dan dengan demikian melaksanakan tujuan sosialis Juche.
Perpecahan Tiongkok-Soviet
Perpecahan Tiongkok-Soviet (1956–1966) adalah putusnya hubungan politik antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Uni Republik Sosialis Soviet (USSR), yang disebabkan oleh perbedaan doktrinal yang muncul dari perbedaan interpretasi dan penerapan praktis Marxisme-Leninisme, yang dipengaruhi oleh geopolitik masing-masing selama Perang Dingin (1945–1991).
Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, perdebatan Tiongkok-Soviet tentang interpretasi Marxisme ortodoks menjadi perselisihan khusus tentang kebijakan de-Stalinisasi nasional Uni Soviet dan koeksistensi damai internasional dengan dunia Barat, yang dicela Mao sebagai revisionisme.
Melawan latar belakang ideologis tersebut, China mengambil sikap agresif terhadap Barat, dan secara terbuka menolak kebijakan koeksistensi damai Uni Soviet antara blok Timur dan blok Barat. Selain itu, China membenci hubungan Soviet yang lebih dekat dengan India, dan Moskow khawatir Mao terlalu cuek tentang kengerian perang nuklir.
Uni Soviet dan RRT bersaing untuk mendapatkan kepemimpinan komunisme dunia melalui partai-partai pelopor yang berasal dari negara-negara di wilayah pengaruh mereka.
Di dunia Barat, perpecahan Sino-Soviet mengubah perang dingin dua kutub menjadi perang dingin tiga kutub, peristiwa geopolitik yang sama pentingnya dengan pendirian Tembok Berlin (1961), meredakan Krisis Rudal Kuba (1962), dan berakhirnya Perang Vietnam (1955–1975), karena persaingan tersebut memfasilitasi realisasi pemulihan hubungan Sino-Amerika Mao dengan kunjungan Nixon 1972 ke Cina.
Selain itu, terjadinya perpecahan Tiongkok-Soviet juga membatalkan konsep Komunisme Monolitik dalam persepsi Barat bahwa negara-negara komunis secara kolektif adalah aktor kesatuan dalam geopolitik pasca-Perang Dunia Kedua, terutama selama periode 1947-1950 dalam Perang Vietnam, ketika AS ikut campur dalam Perang Indochina Pertama (1946–1954). Secara historis, perpecahan Sino-Soviet memfasilitasi realpolitik Marxis-Leninis yang dengannya Mao mendirikan geopolitik tiga- kutub (PRC–AS-USSR) pada periode akhir Perang Dingin (1956–1991) serta geopolitik empat-kutub (RRC-UK-USA-USSR) sampai Krisis Suez tahun 1956.
Perpecahan Komunis
Pada akhir 1961, pada Kongres ke-22 Partai Komunis Uni Soviet (17-31 Oktober 1961), RRT dan Uni Soviet meninjau kembali perselisihan doktrinal mereka tentang interpretasi ortodoks dan penerapan Marxisme-Leninisme. Pada bulan Desember 1961, Uni Soviet memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Sosialis Rakyat Albania (1945–1991), yang meningkatkan perselisihan Tiongkok-Soviet dari tingkat partai politik ke tingkat pemerintah-nasional.
Pada akhir 1962, RRT memutuskan hubungan dengan Uni Soviet, karena Khrushchev tidak berperang dengan AS karena Krisis Rudal Kuba (16–28 Oktober 1962). Mengenai kehilangan muka Soviet, Mao mengatakan bahwa “Khrushchev telah berpindah dari petualangan ke kapitulasiisme” dengan mundurnya perjanjian militer bilateral. Yang mana Khrushchev menjawab bahwa kebijakan luar negeri Mao yang agresif akan mengarah pada perang nuklir Timur-Barat.
Bagi kubu Barat, perang atom yang dapat dicegah yang terancam oleh Krisis Rudal Kuba menjadikan perlucutan senjata nuklir sebagai prioritas politik mereka.
Untuk itu, AS, Inggris, dan Uni Soviet menyetujui Perjanjian Larangan Uji Nuklir Parsial (5 Agustus 1963), yang secara resmi melarang uji ledakan nuklir di atmosfer bumi, di luar angkasa, dan di bawah air – namun mengizinkan pengujian bawah tanah dan peledakan bom atom. Pada saat itu, program senjata nuklir RRT, Proyek 596, dan Mao menganggap perjanjian pelarangan percobaan sebagai upaya untuk menggagalkan RRC menjadi negara adidaya nuklir.
Sebagai seorang Marxis-Leninis, Mao sangat marah karena Khrushchev tidak berperang dengan Amerika karena Invasi Teluk Babi yang gagal (17-20 April 1961) dan embargo Amerika Serikat terhadap Kuba atas sabotase ekonomi dan pertanian yang terus-menerus.
Untuk Blok Timur, Mao membahas masalah Sino-Soviet itu dalam “Sembilan Huruf” yang mengkritik Khrushchev dan kepemimpinannya di Uni Soviet. Selain itu, perpecahan dengan Uni Soviet memungkinkan Mao untuk mengarahkan kembali pembangunan Republik Rakyat Tiongkok dengan hubungan formal (diplomatik, ekonomi, politik) dengan negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
Munculnya ideologi Juche di Korea Utara
Juche muncul secara bertahap sebagai doktrin ideologis di bawah tekanan konflik Tiongkok Soviet pada tahun 1960 an. Sebelumnya, Kim Il-sung mengemukakan Juche sebagai slogan dalam pidato 28 Desember 1955, berjudul “Tentang Menghilangkan Dogmatisme dan Formalisme dan Membangun Juche dalam Pekerjaan Ideologis”.
Kata “Juche” juga mulai muncul dalam bentuk yang tidak diterjemahkan dalam karya bahasa Inggris di Korea Utara sekitar tahun 1965. Kim Il-sung menguraikan tiga prinsip dasar Juche dalam pidatonya pada tanggal 14 April 1965, “Tentang Konstruksi Sosialis di Rakyat Demokratik Republik Korea dan Revolusi Korea Selatan “. Prinsip-prinsip itu adalah “kemerdekaan dalam politik” (chaju), “kemandirian dalam ekonomi” (kereta perang) dan “pertahanan diri dalam pertahanan negara” (chawi).
Tahun 1972, ideologi Juche resmi menggantikan Marxism-Leninisme dalam konstitusi Korea Utara sebagai ideologi resmi negara, hal ini juga sebagai respon pada perpecahan Tiongkok-Soviet dalam cara pandang Marxis-Leninisme. Sejak perpecahan kedua kubu komunis terbesar itu, Korea Utara membangun ideologinya sendiri dengan nilai-nilai yang diambil marxisme, konfusianisme dan kearifan lokal Korea, hasilnya adalah sosialisme dengan gaya dan karakter Korea.
Juche tetap didefinisikan sebagai aplikasi kreatif dari Marxisme-Leninisme. Kim Il-sung juga menjelaskan bahwa Juche tidak asli Korea Utara dan pada saat merumuskannya dia hanya menekankan pada orientasi programatik yang melekat pada semua negara Marxis-Leninis.
Mantan pemimpin Korea Utara Kim Jong-il secara resmi menulis pernyataan definitif tentang Juche dalam dokumen tahun 1982 berjudul On the Juche Idea. Setelah runtuhnya Uni Soviet tahun 1991, penyumbang ekonomi terbesar Korea Utara, semua referensi ke Marxisme-Leninisme dicabut dalam revisi konstitusi tahun 1998. Kim Jong-Il memasukkan kebijakan Songun (yang mengutamakan tentara) ke dalam Juche pada tahun 1996. Pada tahun 2009, semua referensi tentang komunisme telah dihapus dari Konstitusi Korea Utara.
Kini, Korea Utara tak pernah menyebut dirinya sendiri sebagai negara komunis dalam konteks kenegaraan. Kata “komunis” dan “marxisme” sudah lama ditinggalkan, sepertinya Korea Utara sengaja menjauhkan diri mereka dari bayangan paham tersebut.
Nama-nama tokoh pendiri komunis seperti; Karl Marx, Friedrich Engels, dan Lenin sudah dihilangkan dari literatur Korea Utara seiring dihapusnya referensi tentang komunisme dari konstitusi Korea Utara, bahkan nilai-nilai yang berlaku di Korea Utara sendiri banyak yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional komunisme yang mengutamakan masyarakat tanpa kelas; peralihan kekuasaan yang berdasarkan keturunan, kultus individu, dan kepercayaan yang mirip Nazisme bahwa ras Korea adalah ras paling murni dan superior di muka bumi.
Ideologi Juche menuntut kesetiaan total kepada pemimpin. Tetapi untuk meyakinkan orang bahwa mereka juga berhutang kesetiaan kepada negara diperlukan sesuatu yang lebih dalam daripada pemujaan terhadap kepribadian di sekitar Kim: serangkaian ritual dan kepercayaan yang sama dengan satu bentuk agama. Media pemerintah secara harfiah menyebut makam tempat Kim Il Sung dan Kim Jong Il dimakamkan sebagai “tempat suci juche.”
“Rakyat Korea Utara tidak membutuhkan Tuhan. Mereka sekarang memiliki keluarga Kim, ”seperti yang dikutip dari Don Baker, seorang sarjana filsafat Korea di University of British Columbia.
Inilah sebabnya mengapa orang Korea Utara mengunjungi patung Kim Il Sung ketika mereka menikah, dan mengapa propaganda Korea Utara mengaitkan hampir kekuatan illahi kepada para pemimpinnya (baik Kim Jong Il dan Kim Jong Un dilaporkan mampu mengubah cuaca di gunung semi-suci negara itu, Gunung Paektu, cukup dengan mengunjunginya).
