Oleh: Tedi Kholiludin
Siapa yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia? Jawabannya sudah tentu para pahlawan. Pertanyaannya kemudian, siapakah yang dimaksud para pahlawan itu? Pangeran Diponegoro, Pattimura, Sam Ratulangi, Cokroaminoto dan banyak lagi lainnya. Pahlawan ini berjasa karena telah memberikan jalan yang lapang bagi kemerdekaan negeri ini. Jasa-jasanya membebaskan rakyat dari belenggu kolonialisme adalah torehan emas yang mengantarkan mereka menuju gelar tersebut.
Semenjak kita mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar (SD) atau sederajat, nama-nama pahlawan itu mulai dikenalkan. Ada pahlawan kemerdekaan nasional (PKN), pahlawan nasional (PN), pahlawan proklamator (PP) atau pahlawan revolusi (PR). Ada juga pahlawan emansipasi wanita yang secara kultural, dilekatkan pada figur RA. Kartini.
Ketika nama-nama itu telah dikenalkan, maka kita diakrabkan dengan sejarah perjuangannya, kontribusi bagi revolusi, senjata yang digunakan, balatentara dan strategi perang serta pernak-pernik lainnya. Terhadap kegigihan mereka, 10 November kemudian dijadikan sebagai hari untuk memeringati jasa-jasanya. Dibuatlah pula tempat penguburan khusus bagi para pahlawan di Kalibata, Jakarta.
Perlu juga disebutkan disini ritus-ritus lain untuk menghormati para pahlawan ini. Sebut saja misalnya apel kehormatan yang kerap dilaksanakan pada malam hari di taman makam pahlawan. Ritual ini biasanya dilakukan oleh unit angkatan bersenjata, kelompok pekerja, pegawai atau pramuka. Disamping itu mengheningkan cipta juga kerapkali menyelimuti dan mewarnai upacara pada hari pahlawan, hari kemerdekaan 17 Agustus, dan upacara kenegaraan.
Ritus lain bagi para pahlawan juga bisa kita temukan dalam kegiatan ziarah ke taman makam pahlawan. Dua pemimpin pertama bangsa ini, Soekarno dan Soeharto tidak pernah melewatkan momen ini, meski ada perbedaan dalam aksentuasinya. Pemimpin-pemimpin negara tidak pernah alpa untuk mengunjungi taman makam pahlawan meski sekedar untuk memberi penghormatan dan menabur bunga. Ritus yang juga tidak boleh kita lewatkan dalam mengingat pahlawan adalah napak tilas. Akhir tahun 70-an, napak tilas mulai diperkenalkan untuk menghubungkan dua rute bersejarah. (Schreiner, 2005: 411) Tahun 1977 ada kegiatan napak tilas yang diadakan dengan rute dari makam MH Tamrin menuju Taman Makam Pahlawan Nasional di Kalibata. Kegiatan napak tilas juga difungsikan sebagai upaya untuk membangkitkan episode sejarah masa lalu dalam kehidupan saat ini. Taruhlah misalnya kegiatan napak tilas rute gerilya Jenderal Sudirman di Jawa Tengah.
Di luar ritus-ritus tersebut, taman makam pahlawan tak dikenal di kalibata, tiba-tiba menjadi sentra dari segala bentuk peringatan terhadap jasa pahlawan. Taman makam pahlawan Kalibata yang diresmikan tanggal 10 November 1974 itu menjadi sentrum dari ritual pada hari pahlawan. Dalam peresmian yang dihadiri oleh Presiden Soeharto itu juga dilakukan oleh pemakaman kembali tulang belulang jasad pejuang pemudi dari Surabaya yang terbunuh pada hari pertama pertempuran dan dimakamkan di Surabaya.
Memang sesuatu yang membanggakan melihat negara begitu peduli dengan jasa pahlawan. Peringatan dan pemberian gelar pahlawan adalah suatu yang tentu saja membanggakan, membangkitkan haru terutama bagi keluarganya.
Namun, dibalik penghargaan terhadap heroisme yang ditunjukkan oleh para pahlawan, saya hendak mengajukan tiga tesis terkait dengan diskursus pahlawan dalam sejarah kebangsaan Indonesia.
Tesis pertama, pahlawan (dalam diskursus negara, red) itu diciptakan bukan sesuatu yang sui generis. Ketika Pangeran Diponegoro berjuang dalam Perang Jawa 1825-1830 hingga kemudian diasingkan ke Minahasa, maka perjuangan Diponegoro sesungguhnya adalah perjuangan lokal, bukan nasional. Diponegoro tidaklah sedang berangan-angan untuk mencitakan sebuah negara merdeka yang bernama Indonesia. Negara kemudian “menghadiahi” Diponegoro sebagai pahlawan. Dan disitulah mulai berkembang diskursus tentang pahlawan yang sejatinya adalah gelar “negara”.
Tesis kedua, Pahlawan dan pernak-pernik yang mengiringinya itu nyata-nyata adalah konstruksi penguasa. Tesis ini sebenarnya sekedar menegaskan dari apa yang dimaksud dalam tesis pertama. Di tangan negara, muncul kemudian segala bentuk sentralisasi. Satu contoh adalah Dengan menjadikan taman makam pahlawan di Kalibata sebagai sentra dari segala bentuk peringatan memeringati hari pahlawan, maka berkuranglah nilai kesakralan monument perjuangan lima hari di Semarang atau Palagan di Ambarawa. Juga berkuranglah nilai juang yang disimbolkan oleh tugu pahlawan di pelbagai daerah lainnya.
Tesis terakhir, Pahlawan itu sesungguhnya adalah karya penguasa untuk membangkitkan emosi masyarakat Indonesia yang terdiri dari pelbagai identitas itu. Seperti yang tergambar dalam tesis pertama, bahwa penyebutan pahlawan terhadap nama-nama yang menjadi pemimpin lokal, bukannya tanpa maksud. Saya kira dalam benak Pattimura di Ambon, Hasanuddin di Makassar, Sam Ratulangi di Menado atau Sisingamangaraja di Batak, tidak terpikir bahwa perjuangan yang mereka lakukan di masing-masing wilayahnya itu adalah untuk Indonesia. Perjuangan mereka, murni adalah karena lingkungan sekitarnya dirusak oleh tangan penjajah, sehingga masyarakat Ambon, Makassar, Menado atau Batak itu perlu dibebaskan. Pemberian mereka sebagai pahlawan nasional jelas adalah upaya untuk menyentuh dasar emotif untuk membangun apa yang saya sebut sebagai politik representasi. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat Batak, Makassar, Ambon, Menado, Jawa dan lainnya merasa menjadi bagian dari NKRI yang direpresentasikan oleh pahlawan-pahlawan yang diciptakan oleh negara.
