Oleh: Tedi Kholiludin
Dua minggu sebelum meninggal, kepada Alwi Shihab, (alm) Taufik Kiemas berpesan; “Banyak-banyaklah memberikan ceramah tentang Islam kepada masyarakat.” Terutama yang bersifat plural dan mengedepankan toleransi. (liputan6.com). Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang baru saja meninggalkan kita semua pada Sabtu (8/6). Seorang negarawan sejati seperti halnya almarhum, menjaga keragaman agar tetap berada di jalur harmoni adalah panggilan yang harus ditunaikan. Maraknya tindak kekerasan yang kerap mengatasnamakan agama tentu sangat ironi di negeri Bhinneka Tunggal Ika.
Salah satu usaha yang terus digalakan oleh Taufik Kiemas bersama-sama dengan anggota MPR adalah pemasyarakatan Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Empat pilar yang dimaksud adalah Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. Usaha tersebut banyak yang mengapresiasi. Kondisi bangsa yang memprihatinkan, disinyalir karena lemahnya pemahaman masyarakat terhadap empat pilar tersebut. Sosialisasi terhadapnya diharapkan bisa menjadi terapi atas penyakit sosial yang bangsa ini.
Tapi, sosialisasi empat pilar ini menyisakan problem epistemologis di dalamnya. Pancasila tidak hanya merupakan pilar, tetapi ia adalah dasar (dasar negara tepatnya). Sementara UUD 1945 merupakan norma hukum dasar tertulis yang menjadi sumber hukum seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. NKRI adalah bentuk negara yang ketentuannya diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UUD 1945. Sementara Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang ada dalam Lambang Negara sebagaimana diatur dalam pasal 36A UUD 1945. (Kaelan, 2012: 21)
Meletakkan keempatnya dalam sebuah posisi sejajar, tentu akan mengakibatkan kekacauan epistemologis. Karenanya, empat pilar itu lebih tepat jika diposisikan dalam sebuah hubungan yang sistematis. Inilah yang menjadi salah satu faktor kenapa sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara menjadi bahan perdebatan di tataran epistemologis.
Diskriminasi
Terlepas dari belum tuntasnya status epistemologis dari “empat pilar” itu satu hal yang perlu digarisbawahi adalah anomali yang hadir dalam kehidupan bangsa ini. Sepertinya empat pilar itu dimaksudkan agar bisa menjadi lem perekat saat rasa nyaman mulai memudar.
1 Juni 2013, 10 orang warga Syiah dari Sampang Madura memulai perjalanan menuju Jakarta dari Surabaya. Dengan mengendarai sepeda, mereka bermaksud untuk bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan menyusuri jalanan pantura. Pesan pokok yang hendak dialamatkan kepada SBY adalah penolakan relokasi. Pesan itu mereka tuliskan dalam rompi yang dipakainya, “Jangan Rampas Tanah Kami.”
Sembilan bulan lamanya sekitar 170 warga Syiah berada di GOR Kabupaten Sampang akibat penderitaan yang mereka terima pada tahun 2012. Tajul Muluk, pemuka Syiah setempat, divonis 4 tahun. Sementara Roisul Hukama yang diduga menjadi provokator kerusuhan justru divonis bebas. Alih-alih melindungi warganya, Pemerintah Kabupaten Sampang malah menawarkan solusi kepada warga Syiah untuk direlokasi.
Saat tiba di Semarang pada Rabu-Kamis (5-6/Juni) kemarin mereka bercerita tentang bagaimana penderitaan hidup di GOR. Di tempat itu, setidaknya sudah ada 4 orang wanita yang melahirkan, 10 orang dirawat di rumah sakit, 1 orang diantaranya menderita struk dan puluhan yang sakit namun tidak mendapatkan perawatan yang layak. Sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) pun sangat jauh dari layak.
Di New York, Kamis (30/5) waktu setempat atau Jumat (31/5) waktu Indonesia barat, SBY mendapatkan penghargaan dari Appeal Conscience Foundation (ACF) sebagai World Statesman Award 2013. Rabbi Schneir dari ACF mengungkapkan alasan mengapa SBY layak menerimanya. Oleh Schneir, sebagai presiden dari negara dengan warga Muslim terbesar SBY telah berupaya mewujudkan perdamaian dan mengembangkan Indonesia menjadi negara demokrasi. (setkab.go.id) Tidak hanya itu, oleh lembaga yang didirikan pada 1965 tersebut, SBY juga dianggap konsisten dalam melawan segala bentuk ekstrimisme.
Memang terlihat paradoks antara kenyataan di Sampang dengan New York. Wajar jika kemudian banyak pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi di Indonesia mempertanyakan alasan dibalik penetapan SBY sebagai penerima World Statesman Award. SBY masih belum bisa menunjukan prestasinya dalam memajukan toleransi dan kebebasan berkeyakinan. Kasus Jemaat Ahlul Bait di Sampang mungkin hanya salah satu dari problematika kehidupan keberagamaan yang timpang. Masih ada deretan kasus lain seperti yang cukup menjadi bukti betapa ancaman akan pudarnya fondasi kemajemukan semakin nyata. Diskriminasi dan intoleransi semakin menjadi-jadi.
Kohesi Sosial
Kembali ke soal “empat pilar” berbangsa dan bernegara yang menjadi pembuka tulisan ini. Kasus yang dialami kelompok Syiah di Sampang menjadi bukti betapa kohesi sosial kita sudah memudar. Taufik Kiemas berupaya untuk mengingatkan kembali tentang nilai-nilai fundamental dalam sebuah rumah bersama bernama Indonesia.
Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno mengingatkan tentang pentingnya meniadakan egoisme-agama. Inilah wasiat Sukarno yang dalam batas-batas tertentu, paralel dengan pesan menantunya, Taufik Kiemas soal toleransi yang harus terus disebarkan.
Sembari mengkritisi relasi empat pilar agar lebih holistik dan sistematis, upaya untuk mengingatkan pentingnya hidup bersama di sebuah negara majemuk tampaknya harus terus dilakukan. Taufik Kiemas telah mengayunkan langkah. Ia sendiri belum melihat karyanya itu membuahkan hasil manis. Selamat Jalan…
