“Kedamaian Ada Ketika Kita Mau Menerima Perbedaaan”

0
17
Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, Amin Budirahajo . Foto: Abdus Salam

Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, Amin Budirahajo . Foto: Abdus Salam
Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, Amin Budirahajo . Foto: Abdus Salam
[Brebes, elsaonline.com] – Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, Amin Budirahajo mengatakan di Kabupaten Brebes masih banyak kasus intoleransi yang mengatasnamakan agama.
Dari catatan Dinbudparpora Kabupaten Brebes, tujuh kasus intoleransi yang sudah terjadi, pertama, penolakan warga dengan adanya rehabilitasi gereja Kristen Jawa di Kecamatan Tanjung; kedua, pemecatan guru SD swasta karena statusnya sebagai penganut kepercayaan Sapta Darma (Persada).

Ketiga, penyegelan sanggar Persada (Persatuan Sapta Darma) di Kecamatan Larangan; keempat, Penolakan Pemakaman Warga Medal Urip di Kecamatan Wanasari; kelima, masalah pengajaran agama terhadap kaum penghayat di Kec Kersana.
“Keenam yaitu penolakan makam pengikut Persada di Desa Siandong; dan dan ketujuh penistaan agama yaitu perlakuan terhadap jenazah yang dinilai masyarakat tidak sesuai dengan norma agamanya,” ungkapnya.

Berkaca dari kasus-kasus yang sudah terjadi, Amin berharap kasus atas intoleransi yang mengatasnamakan agama tidak terulang lagi, dan berharap Kabupaten Brebes mampu mewujudkan kabupaten yang aman, toleran dan inklusif.

Terwujud Inklusivitas
“Sikap toleransi dapat tercipta bila terwujud adanya inklusivitas dalam kehidupan bermasyarakat, dengan jalan mengakomodir segala kepentingan dari berbagai elemen.Kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaaan,” jelasnya, dalam acara “Kemah Menggagas Desa Inklusif di Kabupaten Brebes” Minggu-Selasa (24-26/4).

Ditambahkan Amin, untuk mewujudkan Brebes sebagai kabupaten yang inklusif dan toleran perlu upaya-upaya dan kerja keras agar semuanya bisa terwujud, yaitu dengan cara melakukan penguatan kebijakan lokal yang mendukung toleransi dan proses emansipatif, pemberdayaan politik kewargaan, mengapresiasi nilai keberagaman, kesetaraan, demokrasi, kebersamaan, musyawarah, kegotong royongan dan kekeluargaan

“Pelibatan partisipasi publik dalam proses pembangunan , kebijakan dan kemandirian publik juga perlu kerjakan,” ujarnya.

Namun untuk menciptakan inklusif itu juga banyak kendalanya, seperti masih adanya eksklusifisme diantara kaum beragama dan kaum penghayat. Masih terdapat perundangan dan aplikasi kebijakan yang bersifat diskriminasif bagi masyarakat beragama dan kaum penghayat.

Sejarah Keberagaman
Masih ada perbedaan diantara kaum beragama dan penghayat dengan cara pandang terhadap hubungan antara agama/kepercayaan dan negara. “Fragmentaris kaum beragama atas nama fundamentalisme ajaran agama dan intoleransi kerukunan sosial dan beragama,”jelasnya.

Dari kendala-kendala tersebut, Amin menyimpulkan, bahwa Kabupaten Brebes memiliki sejarah Keberagaman multi kultural dalam kehidupan masyarakatnya. Keberagaman/ perbedaan itu disebabkan adanya saling silang budaya dan perjalanan sejarah. Kondisi ini tentunya dapat memunculkan pengaruh positif maupun negatif;
Selain itu juga, pengaruh negatifnya dapat mengakibatkan munculnya potensi konflik yang menimbulkan suasana tidak kondusif dalam masyarakat. Untuk mewujudkan kondisi aman diperlukan upaya untuk mengeliminir atau mengeluarkan segala potensi konflik yang ada, dengan menerapkan sikap toleransi.

“Peran stakeholders terkait sangat diperlukan untuk mewujudkan Desa Inklusif di Kabupaten Brebes,” pungkasnya.[elsa-ol/@AbdusSalamPutra/003]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here