Bermaksud Meminta Surat Kehilangan, Ngatirah Ditanya Agama

Begini kisah Ngatirah. Merasa perlu untuk membuat kehilangan, ibu warga Sedulur Sikep Karangrowo Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus itu mendatangi kantor kepolisian setempat. Setibanya di kantor kepolisian, Ngatirah menyampaikan maksudnya, membuat surat kehilangan dompetnya. Sang petugas kemudian meminta kartu identitas Ngatirah. “Lho kok kamu kok KTPnya gak ada agamanya,” tanya petugas seperti ditirukan Ngatirah. Ia kemudian menjawab singkat, “Agama saya, Agama Adam pak.” “Agama Adam iku agama opo?” petugas kembali menyergah Ngatirah.

Ngatirah berhenti sejenak. Ia tak langsung menjawab. Terlalu panjang kalau ia menjelaskan tentang Agama Adam dan ajaran-ajarannya. “Ya saya agamanya memang Agama Adam. Dari dulu saya menganut ajaran ini. Sekarang saya kesini mau buat surat kehilangan, karena kemarin dompet saya hilang. Bisa atau tidak? ” tanya Ngatirah. “Agomo kok ngono, iku agomo opo (agama kok begitu, itu agama apa)?,” ucap petugas menggerutu.

Pengalaman tidak mengenakan itu ia curahkan dalam sebuah diskusi kecil bersama 26 Sedulur Sikep di Kudus, Minggu (12/4). Tak hanya soal perlakuan yang kurang ramah di kepolisian, Ngatirah juga kerap kesulitan dalam mengurus akta kelahiran. “Saya pernah mau bikin akta kelahiran tapi tidak boleh karena tidak ada surat nikah,” imbuh Ngatirah.

Pengalaman serupa juga menimpa perempuan Sikep lainnya, Masinah. “Kalau boleh meminta kepada pemerintah, sebenarnya saya ingin ditulis Agama Adam di KTP, bukan strip. Lalu saat membuat kartu keluarga dan akta kelahiran, BINnya itu bapak, bukan bin ibu,” terang Masinah. Tentang hal ini, lanjut Masinah, pernah ia sampaikan kepada pihak terkait, tapi tidak ada tanggapan. “Jadi sekarang, tetap ditulis BIN ibu,” keluhnya.

Meski begitu, secara umum kehidupan sosial warga Sedulur Sikep sekarang relatif lebih baik. Penerimaan dari lingkungan terdekatnya, relatif lebih maju. Masalah yang dialami warga Sedulur Sikep lebih banyak pada persoalan yang bersifat sistemik, yakni peraturan-peraturan yang hulunya ada pemerintahan pusat. [elsa-ol/TKh-@tedikholiludin/001]