Oleh: Ceprudin
Judul : Semar Dadi Ratu: Mengenang Gus Dur Kala Jadi Presiden
Jumlah Halaman : 196+l
Penulis : Sumanto Al Qurtuby
Penerbit : eLSA Semarang
Tahun Terbit : Agustus, 2010
Kala itu, tahun 1999, di tengah situasi negara yang kacau-balau akibat gempuran krisis ekonomi dan finansial yang begitu dahsyat, dan disaat reputasi Indonesia merosot tajam di dunia internasional akibat kerusuhan sosial yang terus-menderu tanpa henti dari Aceh hingga Papua, lalu KH Abdurrahman Wahid -yang akrab disapa Gus Dur- secara demokratis terpilih menjadi Presiden ke-4 melalui sidang (MPR) yang sangat “dramatis” dan mengharukan.
Situasi sosial-politik-ekonomi Indonesia yang sedang labil dan chaos, dengan begitu naiknya Gus Dur sebagai Presiden membawa setumpuk tugas dan beban berat yang tidak mungkin diselesaikan dalam waktu sekejap, seperti harapan yang didambakan kebanyakan rakyat banyak waktu itu.
Sederetan peristiwa baik di bidang sosial, politik, hukum, ekonomi, dan agama telah antri menunggu “mukzizat” Gus Dur sambil berharap-harap cemas, akankah duet Gus Dur-Megawati membawa dan menahkodai negara ini secara lebih baik dan tercurahkan dimasa yang akan datang, mampu membawa situasi kepolitikan yang egaliter yang berkeadilan serta hubungan gender yang lebih equal.
Negeri ini sebetulnya sudah lama mengalami “pendarahan” yang sangat serius akibat sekian puluh tahun rakyat digencat dalam sebuah sistem politik yang hegemonik tiranik dan menindas. Setiap rakyat yang ingin menyampaikan aspirasi selalu dihadang dengan senapan laras panjang, atau bedil.
Singkatnya, Indonesia saat mengalami transisi politik dari Orde Baru ke era Reformasi ibarat penyakit yang sudah mencapai stadium tiga jika tidak diamputasi (oleh Gus Dur), si penderita penyakit itu (Indonesia) akan mati. Berbagai persoalan yang menggunung itu menjadi “pekerjaan rumah” yang sangat berat buat pemerintahan Gus Dur pada waktu itu.
Dalam pidato perdananya, sesaat setelah diambil sumpah sebagai presiden menegaskan bahwa hanya mereka yang bisa mengerti dan memahami hakekat demokrasi-lah yang dapat memelihara, mengembangkan dan menegakkan demokrasi. Hakikat demokrasi dalam pandangan Gus Dur meliputi tiga nilai dasar: kebebasan, persamaan dan musyawarah.
Pandangan ini sejalan dengan rumusan Ali Abdurrajiq tentang kebebasan, keadilan, dan syura. Kebebasan berarti upaya membebaskan diri dari belenggu tirani dan kezaliman yang merupakan hasil dari sebuah sistem politik yang hegemonic dimana sebuah sistem politik yang tidak memberikan ruang bagi segala aktivitas berfikir dan berekspresi.
Sedang equality (persamaan) bermakna kesederajatan dalam segala hal baik sosial, politik, hukum, maupun kebudayaan. Sementara itu kata “musyawarah” mengandung upaya pemecahan bersama terhadap pelbagai persoalan kemanusiaan universal.
Perlu juga dicatat bahwa pergulatan intelektual dan sosial Gus Dur yang demikian panjang itu juga didorong oleh pemahaman keagamaan yang mendalam. Agama dalam pandangan Gus Dur bukanlah agama formal yang selalu mengedepankan simbolik, melainkan agama yang penuh dengan visi dan misi kemanusiaan. Ayat al-Qur’an yang menjadi favorit Gus Dur adalah suat al-Hasyr ayat 7 yang menegaskan pentingnya mendistribusikan harta kekayaan secara adil kepada faqir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan.
Tujuannya tentu saja agar kekayaan tidak terkumpul di segelintir orang-rang kaya dan kaum konglomerat dan “berdasi” saja. Ayat ini menurut Gus Dur mengandung semangat egalitarianisme yang merupakan kunci dari keadilan sosial. Gus Dur mengakui ayat inilah yang memberi inspirasi kepadanya dalam melakukan perjuangan sosial-kemanusiaan selama ini.
Paparan di atas dapatlah dimengerti bahwa visi kerakyatan Gus Dur tidak semata-semata berangkat dari pergulatan sosial dan intelektualnya yang demikian panjang dan berliku tajam, melainkan juga didorong oleh semangat keagamaan sebagai mana tokoh kharimatik Ghandi di India, martin luther king, Jr. di negara adidaya, Amerika Serikat, Badsyah Khan di Pakistan, Abuna Elias Chacour di Palestina, dan masih banyak lagi.
Setelah tampuk kepemimpinan berjalan sekitar 2 tahun, Senin, 23 Juli 2001 Gus Dur lengser dari kursi ke Presidenan. Kejatuhan Gus Dur merupakan tumbal sebuah konspirasi jahat politik. Gus Dur menjadi korban “oligarki parlementer”. Ia menjadi tumbal persekongkolan politik dari orang-orang haus kekuasaan.
Pada waktu itu memang Gus Dur telah melakukan perlawanan, tapi ibarat pendekar yang sudah kehabisan jurus, ibarat sang yogi yang ditinggalkan cantrik atau seperti maha guru yang sudah ditinggalkan para muridnya, ia kala itu nyaris sendirian. Para pembantu dekatnya satu per satu meninggalkannya. Ada yang terang-terangan, ada yang mali-malu, bahkan ada yang berkilah demi memperjuangkan demokrasi.
Gus Dur kala itu sungguh ironis, nasibnya tak jauh beda dengan Konfusius (511 SM) seorang bijak dari zaman purba, konfusius ketika itu berkali-kali gagal menjadi Perdana Menteri di Kabupaten Lu (Kini Propinsi Shantung) untuk memperjuangkan hasrat demokrasinya.
Ia diledek oleh orang sebagian manusia yang tidak berguna. Hanya satu dua orang muridnya yang tetap setia memahami gurunya. Kekuasaan memang sering kali berpihak pada orang yang “mursal”. Kekuasaan jarang bersahabat dengan orang-orang yang bersih, jujur dan bijak.
