Oleh: Tedi Kholiludin
Mengukur apakah sebuah kota lebih toleran atau kurang toleran dibandingkan dengan kota yang lain, tentu saja hal yang penting. Masyarakat dari satu kota bisa belajar banyak hal kepada kota yang oleh publik dinilai punya kemampuan dan kapasitas dalam pengelolaan keragaman. Apa yang dilakukan, baik oleh pemerintah ataupun masyarakat sipil, melalui “studi banding” harapannya agar memperbanyak referensi dalam aspek itu.
Kementerian Agama turut berpartisipasi dalam melihat bagaimana indeks kerukunan tercermin di sebuah provinsi. Sementara Setara Institute, mencermati unit yang lebih kecil, kota. Tepatnya, bagaimana toleransi tercermin di kota, melalui Indeks Kota Toleran di Indonesia. Setiap tahun, kedua lembaga ini memberikan wawasan kepada publik tentang bagaimana kerukunan dan toleransi itu diranking.
Sebagai peta umum, saya kira ini penting untuk diketahui publik. Bagaimana dinamika sebuah kota dirumuskan secara kuantitatif, akan memudahkan siapapun untuk memahami dan mencernanya.
***
Saya mengisi acara di Wonosobo, kota di lereng Gunung Dieng. Selama ini saya bergiat di Kota Semarang. Wonosobo sudah saya perhatikan sejak lama sebagai kota dengan tingkat toleransi tinggi. Bahkan, kepala daerahnya, diberikan penghargaan atas dedikasinya menjaga agar kota kecil ini tetap harmonis.
Tak hanya dalam soal keragaman agama atau budaya, Negeri Saba ini berbicara aspek yang lebih jauh dari itu, mendesain sebagai kota ramah Hak Asasi Manusia. Perlindungan anak, buruh migran dan lain sebagainya dijadikan sebagai isu bersama warga kota ini.
Ditambah dengan adanya komitmen pemerintah, kehendak masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan semangat tersebut, relatif mulus berjalan. Meski ada dinamika, tetapi tidak mengarah pada konfrontasi atau tindakan penolakan yang berujung destruksi.
Kota Semarang, secara umum, menggambarkan situasi serupa. Jika kita melihat ujung cerita saja, kota ini sebangun dengan Wonosobo. Tidak ada konflik komunal yang terbuka, warganya rukun dan harmonis belaka.
Tetapi, Kota Semarang bukanlah pembanding yang seimbang untuk Wonosobo. Dan saya kira, hal yang sama bisa kita berlakukan untuk perbandingan antara kota dengan wilayah lain yang tidak head to head (Misalnya, Surabaya dengan Pacitan atau Bandung dengan Kuningan dan seterusnya). Sekurang-kurangnya, untuk tiga alasan.
Pertama dari aspek political space. Semarang adalah ibukota provinsi sementara Wonosobo adalah “peripheral.” Gelegar percakapan politik di Wonosobo, terbatas pada konteks lokal. Konsolidasi masyarakat sipil lebih memiliki peluang karena ia tak tergarami oleh kepentingan politik yang lebih besar. Seperti saya pernah sampaikan pada sebuah diskusi disana, situasi ini, membuat Wonosobo (dan kota lain dengan karakter serupa) bisa menjadi eksportir semangat kerukunan kepada tempat lain.
Keadaan ini tentu berbeda dengan Kota Semarang. secara politik, kota ini menanggung beban dua administratif sekaligus; ibu kota provinsi selain kotanya itu sendiri. Berbicara Kota Semarang, secara tidak langsung, ada bumbu provinsialnya disana. Dinamika politik yang berlapis seperti ini, berpotensi memanggungkan pelbagai kepentingan yang saling bersilangan dan bersalingan.
Jika hasil akhir dari Wonosobo dan Kota Semarang adalah atmosfer yang sama, katakanlah di dua wilayah ini potret kerukunan bisa kita lihat, maka ia sesungguhnya telah melewati dinamika politik yang tidak sama.
Kedua, social and cultural space. Hampir semua kota di Indonesia, memiliki mantra yang sama; multikultural, plural dan sebagainya. Percakapan tentang Indonesia selalu menyertakan premis ini. Namun, penting untuk diperhatikan, bahwa, masing-masing wilayah, memiliki diversity index yang berbeda-beda dalam aspek agama atau budaya.
Contoh kecilnya begini. Di Kota Semarang dan Wonosobo, sama-sama terdapat komunitas Tionghoa. Dengan fakta demikian, kita sudah bisa dengan benar menyebut, kalau komunitas Tionghoa menjadi salah satu warna di Wonosobo maupun Semarang.
Tetapi, situasinya tidak bisa dilihat sebatas pada apa yang tampak di level permukaan saja. Pertanyaan bisa diajukan sebagai jembatan untuk mengetahui kedalaman. Seberapa besar/kecil komunitas Tionghoa di Kota Semarang dan Wonosobo memiliki peran dalam mempengaruhi situasi kebudayaan setempat?
Jawabannya tentu tidak mudah. Tetapi kita bisa meraba melalui data yang terlihat. Misalnya, di wilayah Pecinan Kota Semarang, ada sekitar 9 klenteng. Itu baru di Pecinan saja. Wonosobo, hanya ada 1 klenteng, dan tidak ada ruang yang diberi nama Pecinan itu. Hanya ada deretan toko milik warga Tionghoa yang ada di sebuah jalan protokol. Ini yang saya maksud sebagai “ruang sosial dan budaya.” Fakta kuantitatif ini, bisa menolong kita, mengantarkan pada jawaban yang dikehendaki, soal peran dan pengaruh yang diberikan oleh sebuah kelompok terhadap komunitas yang lebih besar.
Faktor ketiga adalah ruang sejarah, historical space. Saya meyakini, bahwa sejarah sebuah kota tidak sama dengan kota lainnya. Ada ciri spesifik, dari sisi historis, yang melekat pada kota tertentu. Sejarah Tionghoa di Semarang, tentu saja tidak sama dengan kehadiran warga Tionghoa di Wonosobo. Dan begitu seterusnya.
Karenanya, melihat level toleransi sebuah kota tidak bisa serta merta membandingkan dengan kota lain sebagai sebuah perbandingan yang apple to apple. Hanya pada titik-titik tertentu hal tersebut bisa dilakukan, misalnya komitmen pemerintah atas fasilitas terhadap semua kelompok atau tidak adanya regulasi yang menguntungkan atau mengistimewakan pihak tertentu.