Oleh: Tedi Kholiludin
Struktur otoritas religius lokal yang kuat sangat berperan dalam mempersempit ruang bagi kelompok militan. Sementara, kompetisi yang ketat untuk memperebutkan otoritas keagamaan, sangat berpeluang memunculkan kelompok-kelompok militan ini. Perbedaan karakteristik demografi keagamaan sebuah wilayah, sudah barang pasti mengasumsikan perbedaan peluang yang didapatkan.
Asumsi tentang kekuatan atau kelemahan struktur lokal otoritas agama (meminjam premisnya Pelletier, 2021) yang berelasi dengan kehadiran kelompok militant berhasil untuk menjelaskan konteks masyarakat Jawa Timur dan, dalam posisi diametral, Jawa Barat.
Secara kelembagaan Jawa Timur memiliki kekuatan lebih. Tiga alasan setidaknya menjelaskan kesimpulan ini; kiai yang memiliki pesantren besar, jaringan antar pesantren dan kecil kompetisi diantara mereka untuk meraih perhatian. Jawa Barat berbeda situasi. Ada persaingan yang tak bisa dihindari karena dengan cara itu, perhatian publik potensial didapatkan. Kompetisi untuk mengukuhkan otoritas menghasilkan celah yang memberi peluang kelompok militan hadir.
Setahun ini, saya berkesempatan bersambang dua kali ke Ambon, Maluku. Masing-masing pada Desember 2021 dan Agustus 2022. Di kota yang pernah didera konflik bernuansa agama pada 1999-2001 ini, saya bertemu dan bercakap-cakap dengan teman-teman kuliah yang beberapa diantaranya memiliki posisi penting di gereja maupun kampus yang ada dibawah naungan gereja.
Teringat dengan tesis mengenai hubungan struktur lokal otoritas agama dan hadirnya kelompok militan, saya merasa penting melihat Ambon (atau mungkin Maluku secara keseluruhan) dengan sudut pandang ini. Apakah asumsi ini bisa digunakan untuk menjelaskan wilayah yang pernah memiliki konflik terbuka serta melibatkan lebih dari satu kelompok? Jika bisa bagaimana penjelasannya?
***
Setidaknya dalam tiga tahun terakhir (hingga 2021) Kota Ambon selalu menjadi bagian dari 10 besar kota paling toleran di Indonesia menurut survey Setara Institute. Yang teranyar (tahun 2021), kota ini berada di peringkat 7. Memang agak sedikit ternoda karena Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, diciduk karena dugaan korupsi yang menimpanya.
Meski bukan yang terbaik (baca: tidak menjadi nomor wahid), pengakuan tersebut adalah hal yang membanggakan untuk sebuah kota, yang atas kerja keras seluruh masyarakat didalamnya, pelan tapi pasti, berhasil melakukan pemulihan. Perjumpaan di pelbagai ruang popular, didesain sedemikian rupa, agar dialog tak hanya terjadi di ruang diskusi, tetapi juga pada komunitas fotografi atau praksis lainnya.
Tentu saja perlu tenaga berlipat untuk memastikan tidak ada residu, salah satunya, kelompok-kelompok yang masih ingin menjaga militansinya dengan mencari ruang untuk eksplorasi kekuatan.
Kembali pada premis tentang struktur otoritas keagamaan lokal yang kuat. Kekuatan di level lokal menjadi niscaya untuk menyapu atau mempersempit residu itu. Ini setidaknya tergambar pada otoritas keagamaan lokal (Islam) di Jawa Timur.
Namun, asumsi ini belum tentu bisa menjelaskan konteks masyarakat dengan latar belakang sejarah, sosial serta budaya yang berbeda.
Pertama, penjelasan Pelletier tentang kekuatan otoritas lokal bisa diterima dalam konteks kompetisi internal kelompok, dalam hal ini Islam. Hanya saja situasi yang ada di Maluku sedikit berbeda, karena pada saat yang sama juga muncul kontestasi (dalam pengertian netral) antar kelompok.
Jika premis tentang kekuatan otoritas lokal tersebut tetap dipertahankan, itu artinya butuh skema yang sama untuk diterapkan pada masing-masing kelompok. Penguatan struktur otoritas keagamaan lokal, di komunitas Kristen dan begitu pula pada kelompok Islam. Jika jangkar hanya bertumpu pada satu sokoguru saja, sementara pada kelompok lain tidak ada soliditas internal, maka persaingan akan semakin menajam di dua aras; inter dan antar.
Kedua, kontestasi antar kelompok di satu sisi, pada gilirannya, membuka ruang negosiasi di sisi yang lain. Negosiasi itu berlangsung mulus di ruang-ruang budaya, tapi mengalami sumbatan di ruang-ruang politik kekuasaan. Pada ruang yang kedua ini, pertimbangan-pertimbangan elektoral kerap muncul dan mengganjal agenda-agenda kemanusiaan.
Karena komitmen atas kemanusiaan bisa jadi lebih rendah daripada visi membangun humanitas, tak heran kalau kasus-kasus yang mengancam kelestarian ekologi atau korupsi bermunculan. Gejala ini tak sepenuhnya khas satu wilayah karena sudah sedemikian menggurita. Ada fakta yang bisa ditelusuri lebih lanjut; beberapa kepala daerah (walikota atau bupati) di Pulau Jawa yang tersangkut kasus korupsi, pernah mengeluarkan kebijakan yang mendiskreditkan kelompok tertentu.
Ketiga, Maluku adalah provinsi dengan gugus pulau sampai 1390-an. Jika terjadi konsentrasi di satu wilayah, dengan agak memejamkan mata dengan fakta di area lain, maka maka ketegangan seperti halnya pusat-daerah, tengah-pinggir, potensial terjadi.
Sekali lagi, cara pandang ini sejatinya bukan khas Maluku, tapi karena provinsi ini punya kelebihan sebagai wilayah kepulauan, maka sorotan akan siklus tersebut penting sebagai pengingat awal. Dengan begitu, energi untuk membangun soliditas dan kekuatan otoritas lokal harus ditebalkan.
